[Fakta atau Hoaks] Benarkah Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Tak Sengaja Pakai Dana Haji?

Klaim bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah tidak sengaja memakai dana haji beredar di media sosial. Klaim itu terdapat dalam gambar tangkapan layar sebuah judul artikel di situs Abhynews.com yang berbunyi "Wapres Pemerintah Gak Sengaja Memakai Dana Haji Jadi Gak Berdosa".

Dalam gambar tangkapan layar itu, terdapat pula foto Ma'ruf saat diwawancara oleh sejumlah media. Klaim tersebut beredar pasca pemerintah mengumumkan pembatalan pemberangkatan jemaah haji 2020 untuk menghindari penularan virus Corona Covid-19. 

Di Facebook, gambar tangkapan layar itu dibagikan salah satunya oleh akun Putra Inka, yakni pada 19 Juni 2020. Akun ini pun menuliskan narasi: "Satu Guru Satu Ilmu'Dilarang Saling Mengganggu Biarpun Bareng"Dungu. Entah JAKSA Fredrik Adhar Yang Berguru Pada Mbah Amin.Atau Mbah Amin Yang Berguru Sama JAKSA Fredrik Adhar,Kalau Dalilnya JAKSA Fredrik Adhar Dari PASAL KUHP. Kalau Si Mbah Kyai Dari Mana Coba Dalilnya Pemirsa Apa Ada Yang Tau ?"

Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Putra Inka.

Apa benar pernyataan “Pemerintah Gak Sengaja Memakai Dana Haji Jadi Gak Berdosa” berasal dari Ma’ruf Amin?

PEMERIKSAAN FAKTA

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula memasukkan kata kunci sesuai dengan judul berita di atas ke kolom pencarian situs Abhynews.com. Namun, tidak ditemukan artikel berjudul “Wapres Pemerintah Gak Sengaja Memakai Dana Haji Jadi Gak Berdosa” di situs itu.

Kemudian, Tempo memasukkan kata kunci "Ma'ruf Amin" ke kolom pencarian situs Abhynews.com. Lewat cara ini, ditemukan sebuah artikel di situs tersebut dengan foto yang sama dengan yang terdapat dalam gambar tangkapan layar unggahan akun Putra Inka.

Artikel itu berjudul "Ma'ruf Amin : Jika Jokowi Terpilih Lagi, Ibu Ibu Belanja Cukup Bayar Pakai Kartu". Dalam artikel ini, diketahui bahwa pernyataan Ma’ruf tersebut disampaikan pada 28 Februari 2019. Tidak terdapat penjelasan mengenai dana haji dalam artikel itu.

Ma'ruf yang ketika itu masih menjadi calon wapres menjelaskan tiga kartu sakti yang diusung olehnya dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di hadapan para kiai dan santri di Pangandaran. Kartu itu adalah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah, dan Kartu Pra Kerja. Tiga kartu ini menambah kartu yang sudah ada, yakni Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.

Pembatalan haji dan isu dana haji

Isu dana haji ramai diperbincangkan belakangan ini setelah pada 2 Juni 2020 Menteri Agama Fachrul Razi mengumumkan pembatalan pemberangkatan jemaah haji 2020. Keputusan tersebut diambil karena hingga kini pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Padahal, waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan keberangkatan jemaah haji cukup panjang, termasuk adanya keharusan penerapan protokol kesehatan berupa karantina di masa pandemi Covid-19.

Pasca pengumuman tersebut, beredar kabar bahwa dana valuta asing sebesar 600 juta dolar AS yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan digunakan untuk memperkuat rupiah yang nilainya sedang naik-turun akibat pandemi Covid-19. Tagar #BalikinDanaHaji pun trending di Twitter Indonesia pada 3 Juni 2020. Namun, hal tersebut telah diklarifikasi oleh BPKH dalam pernyataan resminya.

BPKH menjelaskan bahwa pernyataan terkait dana valuta asing yang digunakan untuk memperkuat rupiah tersebut memang pernah diucapkan oleh Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam acara internal halalbihalal virtual dengan Bank Indonesia pada 26 Mei 2020. Namun, dalam acara itu, Anggito sama sekali tidak memberikan pernyataan terkait pembatalan haji 2020. "Apalagi menyangkut kaitannya dana 600 juta dolar (AS) tersebut," demikian pernyataan BPKH.

"Dana tersebut memang tersimpan di rekening BPKH dan jika tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji akan dikonversi ke dalam mata uang rupiah dan dikelola oleh BPKH. Dana konversi rupiah itu sendiri nantinya tetap akan tersedia dalam rekening BPKH yang aman dan dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan ibadah haji. Kepala BPKH menyatakan bahwa seluruh dana kelolaan jemaah haji senilai lebih dari Rp 135 triliun per Mei 2020 dalam bentuk rupiah dan valuta asing dikelola secara profesional pada instrumen syariah yang aman dan likuid," ujar BPKH.

Hoaks lainnya juga pernah diunggah oleh akun Putra Inka pada 5 Juni 2020. Hoaks tersebut berupa gambar tangkapan layar berita di situs Viva.co.id yang judulnya telah diubah menjadi “Wapres Ikhlaskan Saja Dana Haji Dipakai Pemerintah Agar Kalian Masuk Surga”. Judul asli berita Viva.co.id adalah “Jokowi Pusing Tangani Corona, Ma’ruf Amin 'Hilang Ditelan Bumi'”.

Terkait dana haji, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa dana haji yang sudah dibayar oleh calon jemaah haji yang tidak jadi berangkat tahun ini tidak akan hilang. Dia mengatakan dana pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) boleh ditarik. Jika tidak ditarik, dana tersebut akan dikelola oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola sesuai undang-undang, yakni BPKH.

Adapun dana subsidi silang dari BPKH yang nilainya sekitar 50 persen dari total biaya haji sudah menjadi hak dari jemaah dan tidak akan dihilangkan. "Soal dana untuk membantu haji atau subsidi dari pengelolaan dana haji itu kan sudah diatur, dan itu merupakan bagian yang sudah hak dari si jemaah haji itu. Jadi, tidak akan hilang," kata Ma'ruf pada 8 Juni 2020 seperti dilansir dari Bisnis.com.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah tidak sengaja memakai dana haji adalah klaim yang keliru. Pernyataan “Pemerintah Gak Sengaja Memakai Dana Haji Jadi Gak Berdosa” dalam gambar tangkapan layar di atas tidak pernah diucapkan oleh Ma'ruf. Gambar tangkapan layar itu merupakan suntingan dari gambar tangkapan layar judul artikel di situs Abhynews.com yang berbunyi “Ma'ruf Amin : Jika Jokowi Terpilih Lagi, Ibu Ibu Belanja Cukup Bayar Pakai Kartu”.

IKA NINGTYAS

Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id