[Fakta atau Hoax] Benarkah Akses Internet Telah Merata di Indonesia?

Wakil presiden RI Jusuf Kalla, menyatakan, negara-negara G-20 harus mendorong pengembangan ekonomi digital sebagai model bisnis untuk pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perluasan inklusif keuangan.

Hal itu dinyatakan Jusuf Kalla mewakili Pemerintah Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Buenos Aires, Argentina, Jumat, 30 November 2018.

"Inisiatif Indonesia yaitu membentuk Inclusive Digital Economy Accelerator (IDEA) Hub. IDEA Hub dapat menjadi inovasi model bisnis ekonomi digital, termasuk meningkatkan sharing economy, meningkatkan keterampilan digital, dan inklusi keuangan," papar JK. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) disambut oleh Presiden Argentina Mauricio Macri saat menghadiri KTT para pemimpin G20 di Buenos Aires, Argentina, Jumat, 30 November 2018. Pertemuan KTT G20 akan berlangsung pada 30 November dan 1 Desember 2018. REUTERS/Marcos Brindicci

Ekonomi digital memang menjadi fokus pemerintah Indonesia. Sebelumnya, ekonomi digital juga menjadi salah satu fokus pada Annual Meetings IMF-World Bank pada Oktober 2018 di Bali. Itu sesuai target Pemerintah Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2020.

Sebelumnya, Delegasi Republik Indonesia berjuang panjang untuk mengegolkan Draft Deklarasi Menteri G20 tentang IDEA Hub. Dalam Pertemuan Menteri Digital Negara-negara Anggota G-20 di Salta, Argentina Kamis (24/08/2018) dicapai kesepakatan untuk memasukkan inisiatif tentang IDEA Hub pada Deklarasi Menteri pada pertemuan G20

IDEA Hub (Inclusive Digital Economy Accelerator Hub) merupakan platform repository digital yang berisi beragam informasi serta pengetahuan tentang model bisnis ekonomi digital yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah, wiraswasta, UMKM, maupun kelompok masyarakat kelas bawah sehingga meminimalisasi angka kesenjangan sosial dan ekonomi. Penerapannya diharapkan akan memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan di masing-masing negara. 

KTT G20 adalah pertemuan tingkat Kepala Negara/Pemerintah yang diadakan setiap tahun dan beranggotakan 19 negara dan 1 Kelompok Regional (Uni Eropa/UE). G20 secara kolektif mewakili 85% GDP dunia, 75% perdagangan global, dan dua pertiga penduduk dunia.

Terkait ambisi pemerintah itu, bagaimana sebenarnya kesiapan infrastruktur digital di Indonesia? Apakah semua wilayah dan lapisan masyarakat sudah mengakses jaringan internet?

Cek Fakta

1. Ketimpangan infrastruktur internet desa dan kota

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengeluarkan data terkait pengguna dan penetrasi Internet di Indonesia pada 2017. Data ini berdasarkan sampling 2500 sampel yang terbagi dalam enam wilayah di Indonesia.

Dari hasil survei, pengguna internet Indonesia pada 2017 mencapai 143,26 juta jiwa atau 54,68 persen dari seluruh penduduk di Indonesia. Trend pemakai internet di Indonesia memang terus tumbuh pesat.

Namun masih terjadi ketimpangan yang besar antara kota, wilayah pinggiran, dan desa dalam akses internet tersebut. Menurut survei APJII, penduduk di perkotaan yang telah menggunakan Internet menyentuh angka 72,41 persen. Sedangkan penduduk pinggiran kota sebesar 49,49 persen, dan pedesaan 48,25 persen. Komposisi pengguna Internet dilihat dari kelas ekonomi didominasi oleh kelas menengah mencapai 74,62 persen.

Sementara itu, untuk sebaran per wilayah dari pengguna internet Indonesia, pulau Jawa masih menguasai 58,08% yang diikuti oleh Sumatera 19,09%, Kalimantan 7,97%, Sulawesi 6,73%, Bali-Nusa 5,63%, dan Maluku-Papua 2,49%.

Ketimpangan akses jaringan internet antara wilayah kota besar, seperti Jakarta, dan daerah itu sebenarnya problem lama. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, di Jakarta telah memperoleh throughput rata-rata sebesar 7 Mb/s jaringan 4G. Sedangkan di Maluku dan Papua hanya 300 Kb/s. 

"Artinya sekitar 1/23 persen dari akses internet yang kita dapatkan di Jakarta dan daerah perkotaan lainnya. Mereka juga harus membayar harga yang lebih mahal per mega byte. Ini yang saya rasa tidak adil," ujar Menteri Rudiantara 26 Oktober 2018 dikutip dari laman kominfo.go.id.

Menteri Rudiantara mengatakan, saat ini pihaknya melakukan pembenahan sektor infrastruktur untuk akses internet dengan melakukan pengerjaan program satelit Palapa Ring sebagai jaringan tulang punggung broadband backbone. Pembangunan infrastruktur satelit Palapa Ring dapat selesai tahun 2019 secara keseluruhan. 

Satelit Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Palapa Ring terdiri dari tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) serta satu backhaul untuk menghubungkan semuanya. 

2. Ketimpangan gender

APJII juga merilis, selain ketimpangan wilayah yang masih besar, pengakses internet masih didominasi oleh lelaki dengan presentasi 51,43. Ketimpangan gender dalam akses internet di Indonesia itu diperkuat oleh survei World Rights Web Foundation. Dalam laporan mengenai Women’s Right Online (2018), hanya 20% wanita yang memiliki akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 5% yang memanfaatkan internet untuk mengekspresikan pandangan mereka dan 26% untuk menemukan informasi tentang hak-hak mereka.

Sedangkan baru 52% sekolah menengah negeri yang terhubung ke internet. Dampaknya banyak remaja muda yang menghadapi hambatan luar biasa untuk mengakses internet. Lebih parah lagi, pemerintah Indonesia telah menghapus pendidikan TI dari kurikulum sekolah. Selain itu, sebagian besar upaya untuk meningkatkan pendidikan digital hanya bersifat insidental dan sporadis, terutama yang dilakukan oleh universitas.

Dengan kesenjangan gender pada dunia digital tersebut menyebabkan manfaat positif dari internet belum menjadi hak istimewa yang bisa dinikmati oleh semua orang.

Kesimpulan

Dari data itu menunjukkan bahwa pengakses internet di Indonesia masih didominasi oleh kelas menengah dan berada di wilayah perkotaan (utamanya Jawa). Dari segi gender, pengakses internet perempuan juga masih rendah dibandingkan laki-laki. Sehingga apabila pemerintah tidak mengatasi ketimpangan ini, maka, konsep ekonomi digital pun sulit untuk menghapus kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

IKA NINGTYAS