[Fakta atau Hoaks] Benarkah Didatangkannya Alat Tes Corona Asal Cina Bagian dari Rencana Pembunuhan Massal Ulama Jawa Barat?

Kamis, 16 April 2020 14:31 WIB
 
[Fakta atau Hoaks] Benarkah Didatangkannya Alat Tes Corona Asal Cina Bagian dari Rencana Pembunuhan Massal Ulama Jawa Barat?

Gambar tangkapan layar sebuah unggahan yang berisi tautan artikel dari situs Uzonews.com yang berjudul "Menteri Australia: Alat Tes Corona Asal China Berbahaya" beredar di media sosial. Gambar itu diberi narasi bahwa didatangkannya 40 ribu alat tes virus Corona Covid-19 oleh pemerintah merupakan bagian dari rencana pembunuhan massal.

Gambar tangkapan layar tersebut dibagikan oleh akun Facebook Ali Imron Imron pada 13 April 2020. Akun ini menulis, "Hati2 org jawa barat n sekitarxa. Ada 5000 ulama d jawa bara mao d tes covid19.pki itu kejii." Hingga artikel ini dimuat, unggahan akun tersebut telah dibagikan lebih dari 1.100 kali.

Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Ali Imron Imron.

Adapun artikel berjudul "Menteri Australia: Alat Tes Corona Asal China Berbahaya" di situs Uzonews.com tersebut dimuat pada 9 April 2020. Menteri Australia yang dimaksud dalam artikel itu adalah Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton.

Menurut Dutton dalam artikel itu, pasukan perbatasan Australia telah menyita sekitar 300 unit alat pengujian Corona asal Tiongkok dan Hong Kong. "Ini termasuk 200 unit yang datang lewat kargo udara ke Kota Perth, Australia Barat, pada Maret," kata Dutton.

Apa benar didatangkannya alat tes Corona dari Cina adalah bagian dari rencana pembunuhan massal ulama di Jawa Barat?

PEMERIKSAAN FAKTA

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, sebanyak 40 ribu alat rapid test Corona memang akan didatangkan ke Indonesia. Namun, pihak yang mendatangkan alat tersebut adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan pemerintah. Menurut arsip berita Tempo pada 21 Maret 2020, alat-alat itu didatangkan dari Wuhan, Cina.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pembelian alat rapid test itu menggunakan dana patungan dari para anggota DPR, bukan dana dari pemerintah ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alat rapid test itu bakal digunakan untuk menguji anggota DPR dan keluarganya sebagai antisipasi karena banyak anggota DPR yang bepergian ke daerah.

Menurut Dasco, anggota DPR membeli alat rapid test dalam jumlah besar karena ada jumlah minimal pembelian. "Pembelian itu ada jumlah minimalnya dan jumlah minimal itu melebihi daripada kebutuhan anggota DPR beserta keluarganya." Karena itu, alat rapid test tersebut juga akan disumbangkan ke rumah sakit-rumah sakit dan pemerintah daerah yang membutuhkan.

Terkait klaim bahwa 5 ribu ulama di Jawa Barat akan dites Covid-19, terdapat alasan yang mendasar mengapa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan kebijakan itu. Dilansir dari Kompas.com, pada 4 April 2020, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa saat ini virus Corona menular melalui klaster-klaster baru.

Beberapa di antaranya adalah klaster acara di Sukabumi di mana terdapat 300 calon perwira yang dinyatakan positif Covid-19 melalui rapid test serta klaster tempat ibadah di Bogor yang menyebabkan tokoh agama meninggal akibat Covid-19. Menurut Uu, pesantren juga berpotensi menjadi klaster baru penularan virus Corona.

Pasalnya, para kiai atau sesepuh pesantren sering menerima tamu atau bersalaman dengan santri. Karena itu, mereka perlu dites "Kiai itu masuk kategori B, orang yang sering didatangi dan dikunjungi orang. Pak Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) meminta saya berkoordinasi dengan ulama, MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan pimpinan pesantren untuk tes massal ini," ujar Uu.

Menurut Uu, seperti halnya Jawa Timur, Jawa Barat merupakan gudangnya para kiai. Dia mengakui ada beberapa kiai yang enggan dites dengan alasan malu kepada jemaah dan masyarakat jika hasilnya positif. Namun, Uu menyatakan bahwa pihaknya terus memberikan pemahaman bahwa tes Covid-19 dilakukan demi kepentingan bersama, termasuk kiai, jemaah, dan masyarakat.

Terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton bahwa alat tes Corona dari Cina berbahaya, berdasarkan laporan The Canberra Times serta SBS, alat tes yang dimaksud adalah alat tes Corona rumahan atau buatan sendiri yang dijual secara daring atau online.

Dalam beberapa pekan terakhir, Pasukan Perbatasan Australia (ABF) menemukan sejumlah alat tes Corona rumahan yang cacat. Pada 16 Maret 2020, ABF mencegat 200 unit alat tes Corona rumahan dari Cina yang masuk ke Perth melalui Singapura. Alat serupa dari Hong Kong juga ditemukan di Perth (50 unit) pada 23 Maret dan Melbourne (39 unit) pada 27 Maret.

Menurut Dutton, alat tes Corona buatan sendiri atau DIY (do-it-yourself) itu bisa menimbulkan risiko yang serius bagi kesehatan masyarakat. "Hasil yang tidak akurat dapat mencegah seseorang mencari bantuan medis yang mereka butuhkan, atau mencegah seseorang yang seharusnya mengisolasi diri untuk melakukannya," ujar Dutton pada 5 April 2020.

Dutton pun menyatakan bahwa satu-satunya alat tes Corona yang disetujui untuk digunakan di Australia adalah alat tes berbasis laboratorium dan alat tes yang digunakan oleh para profesional kesehatan di fasilitas-fasilitas medis, seperti rumah sakit dan klinik.

Dilansir dari CNN Indonesia, alat-alat tes Covid-19 yang didatangkan oleh pemerintah hanya bisa diakses di fasilitas kesehatan. "Pelaksanaan tes akan didesentralisasi di semua fasilitas kesehatan di setiap wilayah, misalnya puskesmas, laboratorium kesehatan daerah, atau rumah sakit yang ada di wilayah tersebut," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, pada 24 Maret 2020.

Terkait alat-alat tes Corona yang marak dijual secara online, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan tengah melakukan take down terhadap produk-produk tersebut di berbagai marketplace. "Masyarakat yang menjual alat ini bisa dikenakan UU Kesehatan," kata Direktur Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Pangerapan, pada 13 April 2020.

Sebelumnya, Achmad Yurianto mengatakan bahwa berbagai alat rapid test yang dijual secara online merupakan barang ilegal. Semuel menyatakan hal senada. "Alat ini tidak bisa dijual secara bebas, harus seijin Kementerian Kesehatan. Kami sudah meminta para marketplace untuk menertibkan pedagang mereka," tutur Semuel.

Achmad Yurianto pun sempat mengomentari kasus yang terjadi di Spanyol, di mana alat rapid test buatan perusahaan Cina, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, yang didatangkan oleh negara tersebut bermasalah. Alat tersebut hanya memiliki akurasi kurang dari 30 persen.

Menurut Achmad Yurianto, pemerintah tidak akan sembarangan dalam mendatangkan alat rapid test Corona. Dilansir dari Republika, dia mengatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan standar prosedur pengadaan alat rapid test. "Mekanisme di sini ketat agar kasus di Spanyol tak terulang di sini," ujarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, narasi dalam unggahan akun Ali Imron Imron, bahwa didatangkannya alat tes virus Corona Covid-19 dari Cina adalah bagian dari rencana pembunuhan massal ulama di Jawa Barat, menyesatkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki alasan yang mendasar untuk menggelar tes Covid-19 terhadap 5 ribu ulama. Pesantren berpotensi menjadi klaster baru penularan karena para kiai atau pimpinan pesantren kerap menerima tamu dan bersalaman dengan santri.

Terkait alat tes virus Corona Covid-19 asal Cina yang disebut berbahaya oleh Menteri Dalam Negeri Australia, alat yang dimaksud pun adalah alat tes Corona rumahan atau buatan sendiri yang dijual secara online. Alat tes Corona yang didatangkan oleh pemerintah Indonesia hanya bisa diakses di fasilitas kesehatan. Adapun terkait alat-alat tes Corona yang dijual secara online, Kementerian Kominfo menyatakan tengah melakukan take down terhadap produk-produk tersebut di marketplace.

ZAINAL ISHAQ | ANGELINA ANJAR SAWITRI

Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id



  •  

    Selengkapnya