Keliru, PBB Memiliki Dokumen Tatanan Dunia Baru atau New World Order 2021-2030

Sebuah video beredar di Instagram yang memperlihatkan seorang pria membacakan dokumen rahasia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang diklaim berisi agenda untuk menciptakan tatanan dunia baru atau New World Order 2021-2030.

Di antara agenda-agenda itu akan ada satu pemerintahan dunia yang tidak menggunakan uang tunai dan hanya ada satu bank sentral; menyatukan pasukan militer; dilaksanakannya program depopulasi, pengendalian jumlah populasi, implantasi microchip pada manusia, pengendalian ketat pada pertanian dan peternakan, adanya larangan obat herbal; dan mengakhiri penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Agenda-agenda tersebut diklaim akan diterapkan untuk menjamin keberlangsungan atau sustainability kehidupan di Bumi. Namun, benarkah klaim-klaim tersebut?

PEMERIKSAAN FAKTA

Tempo memverifikasi klaim itu dengan menelusuri asal video menggunakan layanan reverse image search dari mesin pencari Google, dan membandingkannya dengan sejumlah informasi kredibel yang relevan.

Hasilnya, dokumen yang dibahas dalam video itu sebenarnya terkait agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang diunggah ke website resmi PBB. Agenda Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan yang hendak diwujudkan secara global sampai tahun 2030 di antaranya terkait pangan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan dan ekonomi.

Agenda-agenda SDGs disepakati kepala dan perwakilan sejumlah negara PBB di New York pada 25-27 September 2015. Kesepakatan itu tidak memiliki klausul menyatukan pemerintahan dunia, melainkan mendorong masing-masing negara untuk melaksanakan agenda-agenda tersebut. Tidak disebutkan adanya agenda implantasi microchip maupun pelarangan pemanfaatan obat herbal, dan lain-lain sebagaimana yang beredar di Instagram.

Klaim bahwa PBB akan menciptakan tatanan dunia baru telah menjadi teori konspirasi yang beredar secara global. Dilansir AAP pada 18 September 2020, seorang juru bicara PBB membantah adanya dokumen agenda menciptakan tatanan dunia baru sebagaimana yang beredar. AAP mengkategorikan narasi PBB menciptakan tatanan dunia baru sebagai klaim keliru.

Dijelaskan teori konspirasi itu dikembangkan oleh kelompok tertentu menggunakan bahan Agenda 21 dan Agenda 2030 dari PBB. Padahal, sesungguhnya kedua agenda yang menggiring pada keberlanjutan Bumi itu tidak mengikat secara hukum, dan tidak mengarah pada penguasaan Bumi oleh satu pemerintahan saja.

USA Today dalam berita yang terbit 23 Juli 2020 juga menyatakan bahwa tidak ada bukti PBB sedang membuat tatanan baru dengan satu pemerintahan. Dikatakan bahwa teori konspirasi yang beredar berasal dari kelompok sayap kanan.

Juru Bicara Sekretaris Jendral PBB, Daniela Gross mengatakan narasi yang beredar yang mengatakan PBB tengah membentuk sebuah tatanan baru dunia dengan satu pemerintahan adalah cerita yang dibuat-buat alias tidak nyata. "Tidak, ini salah. Ini bukan dokumen asli PBB," tulis Gross dalam email kepada USA Today.

Verifikasi Video

Video yang beredar di Instagram memperlihatkan seorang pria membacakan poin-poin yang dikatakan sebagai agenda mewujudkan tatanan baru dunia. Berdasarkan keterangan pemeriksa fakta Jerman, Mythdetector, pria tersebut merupakan pemuka agama Yahudi atau rabbi asal Israel bernama Amnon Yitzhak. Video yang menampilkan dirinya itu diduga hasil rekayasa.

Mythdetector mengatakan sesungguhnya Agenda 21 dan Agenda 30 dari PBB, yang sebenarnya saling terpisah, tidak mengandung rencana pembentukan pemerintahan global, penghapusan mata uang, implan microchip, teknologi 5G, penghapusan institusi keluarga atau negara berdaulat.

KESIMPULAN

Berdasarkan verifikasi Tempo, narasi yang mengatakan PBB memiliki dokumen rahasia yang berisi agenda-agenda menciptakan tatanan baru dunia dengan hanya satu pemerintahan yang mengatur Bumi, adalah klaim yang keliru.

Tidak ada bukti yang menyatakan PBB memiliki dokumen seperti itu. Narasi tersebut berkembang dari pemahaman yang keliru atas Agenda 21 dan Agenda 30 PBB, berisi dorongan menjaga kelestarian, dan sesungguhnya tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memaksa berbagai negara untuk mengikutinya. 

TIM CEK FAKTA TEMPO

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id