[Fakta atau Hoaks] Benarkah klaim Presiden Jokowi bahwa Indonesia kerap diminta menangani konflik di negara lain seperti di Afghanistan dan Myanmar?

Sabtu, 30 Maret 2019 22:26 WIB
 
[Fakta atau Hoaks] Benarkah klaim Presiden Jokowi bahwa Indonesia kerap diminta menangani konflik di negara lain seperti di Afghanistan dan Myanmar?

Calon Presiden Joko Widodo menjelaskan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia sering diberikan kepercayaan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani konflik di negara lain, misalnya di Rakhine State, Myanmar dan konflik antar-faksi di Afghanistan. Pernyataan Jokowi itu dinyatakan dalam Debat Capres 30 Maret 2019 di Hotel Shangrilla, Jakarta.

Pemeriksaan Fakta:

Presiden Joko Widodo  berkunjung ke Afghanistan pada 29 Januari 2018, menemui Presiden Ashraf Ghani dan beberapa pejabat di negeri itu. Kehadiran Presiden Jokowi di Afghanistan berlangsung di tengah sengkarut dan ancaman kekerasan di negeri itu. [sumber: https://dunia.tempo.co/read/1065609/indonesia-berkomitmen-wujudkan-perdamaian-di-afganistan]

Pada 28 Februari 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri pertemuan Konferensi Proses Kabul ke-2 di kota Kabul, Afganistan. Jusuf Kalla menilai pertemuan ini sangat penting bagi terwujudnya proses perdamaian di Afganistan, yang dikecamuk konflik bersenjata selama hampir 40 tahun.

“Saya hadir di sini dalam konferensi ini dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan,” kata JK di Kabul, pada 28 Februari 2018.

Pada bulan Maret 2019 di Bogor, berlangsung pertemuan trilateral ulama antara Afganistan, Pakistan dan Indonesia. Pertemuan para ulama ini adalah satu kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Afganistan.

Sementara di Myanmar, Indonesia meminta negara-negara ASEAN untuk mengambil peran lebih besar dalam menangani krisis pengungsi Rohingya di Rakhine State. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan ASEAN Political Security Community di Singapura, pada 13 September 2018.

“Kita sudah lama sarankan peran lebih ASEAN dalam masalah ini, walaupun sudah ada negara-negara ASEAN termasuk Indonesia yang sungguh-sungguh membantu,” ujar Wiranto.

Dia juga mengatakan para negara-negara ASEAN juga meminta Myanmar untuk lebih terbuka dan percaya dengan negara-negara sahabat di ASEAN untuk membantu penyelesaian masalah ini.

Namun ada kritik terhadap peran Indonesia. Dewan HAM ASEAN meminta Indonesia berani menunjukkan komitmennya jika ingin menjadi pengawal yang baik dalam masalah Rohingya di Myanmar.

Dinna Wisnu, anggota Dewan HAM ASEAN untuk Indonesia, menyarankan jika Indonesia berani menunjukkan sikap atas masalah Rohingya, maka harus dibentuk satu tim yang berasal dari berbagai unsur untuk betul-betul memberi pengawalan.

“Kalau memang harus bicara dengan tentara berarti ada juga unsur dari tentara, polisi, atau pebisnis, atau dengan partai-partai di sana juga agar lebih komprehensif,” ujar Dinna.

Dia menilai, jika tim dari Indonesia hanya berasal dari pemerintah, maka akan rentan terjadi ketimpangan. Dinna pun menyebut, meski pemerintah Indonesia kerap merespons situasi di Myanmar, namun hingga kini belum ada hasil yang menggembirakan.

Ketua Tim Pencari Fakta PBB Marzuki Darusman menambahkan pemerintah Indonesia seharusnya dapat lebih gagah, lebih perkasa, dan berinisiatif untuk menyelesaikan masalah Rohingya.

Marzuki mengingatkan, tidak seharusnya Indonesia membiarkan masyarakat yang paling lemah diperlakukan secara sewenang-wenang sehingga menghancurkan persaudaraan kebangsaan di Asia Tenggara.

“Dan ini dampaknya terhadap persatuan kita sendiri yang notabene jumlah sukunya lebih besar dari Myanmar. Di Indonesia kita berkepentingan langsung bahwa tidak boleh ada penindasan satupun suku yang mempunyai hak hidup di tengah-tengah masyarakat,” tutur Marzuki seperti dikutip dalam berita ini.

Marzuki berharap, DPR juga dapat menekan pemerintah Indonesia untuk bertindak lebih kokoh dan mendukung upaya-upaya di ASEAN untuk penyelesaian masalah Myanmar. Indonesia tidak hanya menangani masalah kemanusian, katanya, tapi juga masalah yang bertalian dengan akuntabilitas dan perlindungan HAM.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ada sebagian pernyataan di atas benar.