[Fakta atau Hoaks] Benarkah Cina Bangun Pangkalan Militer di Indonesia?

Senin, 7 September 2020 15:41 WIB
 
[Fakta atau Hoaks] Benarkah Cina Bangun Pangkalan Militer di Indonesia?

Klaim bahwa Cina membangun pangkalan militer di Indonesia beredar di media Facebook. Klaim ini diunggah salah satunya oleh akun Roni Abdul Fattah, yakni pada 5 September 2020.

Akun itu menulis, "Cina bangun pangkalan militer di Indonesia. Harus siap-siap nih dari sekarang. Mudah-mudahan pintu jihad terbuka, sehingga peluang syahid terbuka lebar dihadapan kita wahai kaum Muslimin. Islam vs Komunis."

Klaim tersebut dibagikan bersama dengan foto tayangan berita di stasiun televisi tvOne yang berjudul "Cina Bangun Pangkalan Militer di RI? Indonesia Anut Politik Luar Negeri Bebas Aktif".

Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Roni Abdul Fattah.

Apa benar Cina bangun pangkalan militer di Indonesia?

PEMERIKSAAN FAKTA

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri tayangan berita di tvOne yang berjudul "Cina Bangun Pangkalan Militer di RI? Indonesia Anut Politik Luar Negeri Bebas Aktif". Di kanal YouTube tvOneNews, tayangan itu diunggah pada 4 September 2020. Menurut berita itu, AS menuding Cina berupaya membangun pangkalan militer di Indonesia. Namun, aktivitas-aktivitas pembangunan yang terekam dalam video itu hanyalah ilustrasi, di mana cuplikan-cuplikan itu telah beredar di YouTube sejak 2017.

Menurut berita itu, Amerika Serikat menyatakan bahwa Cina sedang mempertimbangkan untuk membangun jaringan logistik militer yang dapat mencakup wilayah Afrika dan Asia Pasifik, seperti Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, dan sebagainya. Wilayah tersebut meliputi area di Laut Cina Selatan yang dipersengketakan Cina dengan Indonesia. Rencana ini terdapat dalam laporan yang disusun oleh Kementerian Pertahanan AS.

Namun, dalam tayangan itu, juru bicara Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menganut asas politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia menjaga kedekatan yang sama dengan seluruh negara, baik Cina maupun AS. "Jadi, pada prinsipnya, Pak Prabowo (Menhan) aktif berkomunikasi dengan seluruh negara di kawasan untuk terus mendorong zona peace, freedom, and neutrality," kata Dahnil.

Dalam tayangan itu, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwono juga menuturkan bahwa publik harus berhati-hati menyikapi laporan dari AS ini. Beberapa waktu lalu, sempat terjadi ketegangan antara AS dan Cina. Menurut dia, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pun ketika itu menyinggung konflik antara beberapa negara ASEAN dan Cina terkait Laut Cina Selatan.

"Ini kan sebenarnya rivalitas antara Cina dan AS, tapi dia perlu bantuan negara-negara lain untuk mendukung. Indonesia strategis. AS tahu bahwa sebenarnya politik luar negeri kita bebas aktif, tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi mungkin dia ingin memunculkan kemarahan dari Indonesia, lalu akan mendukung tindakan AS untuk berhadapan dengan Cina," katanya.

Dilansir dari situs media CNBC Indonesia, menurut laporan Kemenhan AS yang berjudul "Military and Security Developments Involving The People's Republic of China" itu, selain Indonesia, Cina menargetkan Myanmar, Thailand, Singapura, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan. "Cina kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan untuk mendukung proyeksi angkatan laut, udara, dan darat," demikian tertulis dalam laporan itu.

Namun, Cina membantah tudingan itu. Cina bahkan mendesak balik AS dan meminta mereka berhenti membuat laporan yang "tidak bertanggung jawab" dari tahun ke tahun. "Kami mendesak pihak AS untuk meninggalkan mentalitas perang dingin yang sudah ketinggalan zaman dan pola pikir zero-sum game," kata juru bicara Kemenlu Cina Hua Chunying.

Menurut dia, laporan terbaru ini sama dengan laporan sebelumnya yang mengabaikan fakta dan penuh bias. "Cina dengan tegas menentang komentar yang tidak pantas tentang pertahanan nasional Cina dan distorsi yang disengaja dari niat strategis Cina," ujar Chunying.

Juru bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah, pun mengatakan bahwa pendirian pangkalan militer Cina di Indonesia tidak memungkinkan, karena konsep politik luar negeri bebas aktif. "Politik luar negeri RI yang bebas aktif tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam ini dengan negara mana pun," katanya.

"Tidak mungkin ada kerjasama semacam ini, terlebih lagi Indonesia adalah negara yang aktif mendorong kawasan ASEAN yg damai, bebas, dan netral (ZOPFAN) dan konsisten menolak pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara," ujar Faizasyah menambahkan.

ZOPFAN adalah Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Pernyataan tentang ZOPFAN ditandatangani oleh menteri luar negeri lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, pada 1971 demi menjaga kawasan Asia Tenggara bebas dari campur tangan kekuatan lain dan selalu bekerja sama.

Dilansir dari situs media CNN Indonesia, anggota Komisi Pertahanan atau Komisi I DPR Effendi Simbolon juga mengatakan bahwa tidak ada peluang sekecil apapun bagi Cina atau negara mana pun di dunia untuk membangun pangkalan militer di Indonesia. "Sangat tidak mungkin. Tidak boleh ada kebijakan kerja sama memberi akses pangkalan militer dalam bentuk apapun kepada negara mana pun," katanya.

Effendi mengatakan, selama ini, kerja sama militer memang kerap dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain. Namun, kerja sama militer dengan membangun pangkalan militer adalah dua hal yang berbeda. Pembangunan pangkalan militer, kata dia, tidak boleh terjadi. Indonesia selaku negara berdaulat tidak boleh sekali pun memberi celah kepada negara lain untuk membangun pertahanan militer di wilayahnya.

Dikutip dari CNBC Indonesia, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwono mengatakan tidak mungkin Cina membangun pangkalan militer di Indonesia. Alasannya, Indonesia menganut kebijakan luar negeri bebas aktif, yang tidak memungkinkan Indonesia menerima fasilitas bahkan pangkalan militer dari negara lain.

Hikmahanto bercerita bahwa Indonesia pernah diajak bergabung dalam Pakta Pertahanan negara-negara di Asia Tenggara, yang disebut SEATO (Southeast Asia Treaty Organisation). Ketika itu, kata Indonesia menolak untuk masuk dalam pakta ini. "Pemerintah akan konsisten. Saya yakin pemerintah akan konsisten menggunakan kebijakan politik bebas dan aktif," kata Hikmahanto.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Cina membangun pangkalan militer di Indonesia menyesatkan. Klaim ini diambil dari laporan yang dibuat oleh Kemenhan AS. Namun, laporan itu hanya menyatakan bahwa "Cina kemungkinan besar sudah mempertimbangkan dan merencanakan fasilitas logistik militer tambahan" di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Cina pun telah membantah tudingan tersebut. Selain itu, menurut Kemenlu RI, tidak mungkin Cina membangun pangkalan militer di Indonesia, karena Indonesia menganut asas politik luar negeri bebas aktif, yang tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam itu dengan negara mana pun.

IBRAHIM ARSYAD

Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id



  •  

    Selengkapnya