[Fakta atau Hoax] Benarkah Tempo Merilis Jumlah Bencana Tertinggi di Masa Jokowi?

Rabu, 26 Desember 2018 11:16 WIB
 
Share the Facts
5
1
7
Tempo rating logo Tempo Penilaian:
Keliru
Benarkah Tempo Merilis Jumlah Bencana Tertinggi di Masa Jokowi?
Whatsapp
Sabtu, 29 Desember, 2018

Informasi yang membandingkan datangnya bencana alam dengan pemimpin Indonesia menyebar di grup percakapan Whatsapp. Informasi itu menyebutkan bahwa bencana alam terbanyak terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Dalam empat tahun Jokowi menjadi presiden telah terjadi bencana sebanyak 332 kali

Jumlah bencana itu paling tinggi dibandingkan masa presiden sebelumnya. Pada masa Soeharto misalnya yang menjabat 32 tahun, hanya ada 96 kali bencana. Di masa Gus Dur ada 3 kali bencana (1 tahun 8 bulan), di era Megawati terjadi 14 kali bencana (3 tahun) dan 76 kali bencana di masa Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY (10 tahun).

Informasi itu menyertakan nama Tempo sebagai sumber rujukan data bencana. Dalam pesan itu juga memuat kesimpulan:

“Tidak ada kebetulan dalam kehidupan ini, semua tertulis dalam Kitab Lauhul Mahfuzh, Allah Maha Bijaksana dan Maha Tahu berapa kali bencana diturunkan pada masa kepemimpinan seseorang pasti ada penyebabnya. Wallahu’alam"

Untuk meyakinkan warganet, pesan berantai itu juga dilengkapi dengan kutipan dari pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, yang berbunyi:

“Perhatikan alam dan bangsamu, jika di suatu bangsa yang beriman, mereka mengaku sebagai pemimpin yang baik, namun jika terjadi kerusakan akibat bencana alam yang berturut-turut maka itu pertanda rusak pemimpinmu, jika rusak pemimpinmu, maka rusaklah tatanan masyarakatmu mereka saling memfitnah, saling menghujat, saling mencela tak bisa terhindarkan, di saat itu Allah memberi peringatan bagimu dengan berupa musibah yang tiada henti”.

Benarkah data bencana di setiap periode presiden Indonesia itu berasal dari Tempo? Dan, benarkah pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan pernah menyatakan kartan bencana dengan pemimpin?

Penelusuran fakta

1. Sumber data hoaks

Pemimpin Redaktur tempo.co Wahyu Dhyatmika, membantah data kebencanaan itu berasal dari Tempo. “Redaksi Tempo tidak pernah merilis informasi seperti yang beredar dalam pesan tersebut," katanya menanggapi pesan berantai di Whatsapp tersebut, Selasa 25 Desember 2018.

2. Jumlah bencana versi BNPB

Data kebencanaan secara resmi selama ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Publik pun bisa mengakses data bencana setiap tahunnya melalui website http://bnpb.cloud.

Menggunakan data terbuka dari website tersebut, Tempo menelusuri jumlah bencana alam di setiap kepemimpinan sejak Orde Baru hingga Reformasi. Bencana alam itu meliputi gempa, tsunami, gunung meletus, longsor dan banjir. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Soeharto (1967-1998) = 300 kali

Gus Dur (1999-2001) = 233 kali

Megawati (2001-2004) = 1.456 kali

SBY (2004-2014) = 14.702 kali

Jokowi (2014-2018) = 8.682 kali

Dari jumlah bencana yang tercatat oleh BNPB itu jelas berbeda dengan pesan berantai yang beredar di Whatsapp.

Dari wawancara yang dilakukan Tempo, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat di BNPB, Sutopo Purwo Nugroho memberikan penjelasan, "Dulu pendataan bencana belum baik. Dulu belum ada BNPB, BNPB baru lahir 2008, kemudian belum ada BPBD, ya sehingga pendataan belum baik. Bencana dulu sebetulnya juga banyak terjadi, tapi tidak tercatat, tidak terdata, dan tidak terlaporkan, sehingga seolah olah dulu kecil, padahal banyak."

"Nah, sekarang dengan adanya BNPB, BPBD, perkembangan sistem informasi pendataan kemudian perkembangan komunikasi, akhirnya pendataan bencana jadi lebih baik, sehingga jumlahnya banyak. Jadi jumlahnya banyak itu lebih disebabkan karena pendataannya berjalan dengan baik, laporan dari daerah ke pusat lebih baik, karena sudah ada mekanismenya, sudah ada strukturnya," sambung Sutopo.

"Dulu sebetulnya juga banyak, tapi tidak tercatat sehingga ketika dipilah-pilah, seolah-olah jaman Pak Harto sedikit, padahal juga banyak."

"Pendataan bencana yang baik mulai 2010 hingga sekarang. Ketika teknologi komunikasi sudah berkembang, dan BPBD sudah banyak. Kalau dulu kan belum terbentuk."

Sutopo lalu menutup wawancara, "Terlalu naif membandingkan jumlah bencana dengan masa pemerintahan."

3. Pernyataan KH Ahmad Dahlan

Kutipan yang disertai gambar pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, itu ternyata telah beredar sejak Oktober 2018. Pengurus Pusat Muhammadiyah pun telah mengeluarkan pernyataan yang membantah kutipan yang beredar itu.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Tarjih dan Tajdid, Prof Yunahar Ilyas menegaskan pernyataan itu belum terverifikasi keluar dari mulut Kiai Ahmad Dahlan. Yunahar berpendapat, sepanjang pengetahuannya, belum ada tafsiran langsung yang mengaitkan bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi dengan seorang pemimpin yang rusak. 

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan bahwa bencana alam bisa saja terjadi karena keadaan alam yang mengharuskan terjadinya pergerakan yang tidak seperti biasanya. Hal itu dapat dijelaskan menurut sains secara objektif. 

Dalam buku karya KRH Hadjid, Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan 7 Falsafah & 17 Kelompok Ayat Al-Qur’an (2018), terbitan Suara Muhammadiyah, terdapat kutipan yang serupa. Kiai Hadjid merupakan salah satu murid dan sahabat dekat Kiai Dahlan yang banyak menulis dan mendokumendasikan gagasan pemikiran Kiai Dahlan. Pada halaman 59 buku tersebut, Kiai Hadjid mengutip pernyataan Kiai Dahlan sebagai berikut;

“Apabila pemimpin-pemimpin negara dan para ulama itu baik, maka baiklah alam; dan apabila pemimpin-pemimpin negara dan para ulama itu rusak, maka rusaklah alam dan negara (masyarakat dan negara).” Kalimat di dalam kurung seolah menegaskan bahwa alam yang dimaksud adalah alam sosial atau masyarakat.”

Keterangan selengkapnya dari PP Muhammadiyah dipublikasikan di http://www.suaramuhammadiyah.id/2018/10/12/tentang-pernyataan-kiai-dahlan-yang-dikaitkan-dengan-bencana-alam/

Kesimpulan

Dari tiga fakta itu, bisa disimpulkan bahwa pesan berantai yang beredar di grup percakapan Whatsapp adalah keliru.

 

IKA NINGTYAS

 

  •