[Fakta atau Hoaks] Benarkah Ini Foto Kuburan Massal Ulama dan Santri 1948 oleh PKI Muso?

Jumat, 12 Juni 2020 17:14 WIB
 
[Fakta atau Hoaks] Benarkah Ini Foto Kuburan Massal Ulama dan Santri 1948 oleh PKI Muso?

Akun Facebook Zein Muttaqien Halimi membagikan sebuah foto yang disebut sebagai "kuburan massal ulama dan santri 1948 oleh PKI Muso" pada 31 Mei 2020. Foto itu disertai dengan tulisan panjang yang berisi klaim mengenai bentuk-bentuk kejahatan Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa lalu.

Dalam foto hitam-putih itu, terlihat puluhan orang dalam posisi duduk di sebuah lubang parit yang panjang. Di atasnya, terdapat sejumlah pria berseragam yang membawa bedil. Adapun tulisan panjang yang menyertai foto tersebut ditutup dengan narasi sebagai berikut:

"*Pasca Reformasi 1998* Pimpinan dan Anggota PKI yang dibebaskan dari Penjara, beserta keluarga dan simpatisanya yang masih mengusung IDEOLOGI KOMUNIS, justru menjadi pihak paling diuntungkan, sehingga kini mereka meraja-lela melakukan aneka gerakan pemutar balikkan Fakta Sejarah dan memposisikan PKI sebagai PAHLAWAN Pejuang Kemerdekaan RI. Sejarah Kekejaman PKI yang sangat panjang, dan jangan biarkan mereka menambah lagi daftar kekejamanya di negeri tercinta ini."

Unggahan akun Zein Muttaqien Halimi itu pun viral. Hingga artikel ini dimuat, unggahan tersebut telah dibagikan lebih dari 5.700 kali dan dikomentari lebih dari 1.600 kali.

Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Zein Muttaqien Halimi.

Artikel ini akan berisi pemeriksaan terhadap dua hal:

  • Benarkah foto di atas adalah foto kuburan massal ulama dan santri 1948 oleh PKI Muso?
  • Benarkah keluarga dan simpatisan eks-PKI melakukan gerakan pemutarbalikkan fakta sejarah pasca reformasi 1998?

PEMERIKSAAN FAKTA

Untuk memverifikasi apakah foto di atas adalah foto kuburan massal ulama dan santri 1948 oleh PKI Muso, Tim CekFakta Tempo menelusuri asal-usul foto tersebut dengan reverse image tool Google. Hasilnya, ditemukan bahwa foto tersebut pernah dipublikasikan oleh sejumlah situs. Satu di antaranya adalah situs berbahasa Inggris yang berbasis di Pakistan, Dawn.

Situs ini memuat foto tersebut pada 23 Juli 2015 dalam artikel yang berjudul "The volatile fusion: Origins, rise & demise of the ‘Islamic Left’". Keterangan foto dalam artikel itu berbunyi "Tentara menjaga parit yang penuh dengan aktivis kiri Indonesia. Mereka semua ditembak (1965).” Adapun isi artikel tersebut menyinggung sejarah Indonesia dari era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto yang diwarnai dengan penumpasan anggota PKI dan simpatisannya.

Tempo pun menghubungi Yohanes Andreas Iswinarto, pemilik Perpustakaan Online 1965-1966. Menurut Yohanes, foto tersebut dimuat setidaknya dalam dua buku yang berisi cerita tentang PKI. Yang pertama adalah buku "Kronik '65: catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya (1963-1971)" karya Hadi Kuncoro dkk yang diterbitkan oleh Media Pressindo Yogyakarta pada 2017. Foto itu terdapat pada halaman 562.

Foto di halaman 562-563 buku "Kronik '65: catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya (1963-1971)" karya Hadi Kuncoro dkk.

Sementara yang kedua, menurut Yohanes, adalah buku "Penghancuran PKI" cetakan kedua karya Olle Tornquist yang diterbitkan oleh Komunitas Bambu pada 2017. Foto itu terdapat pada halaman 276. Olle memberikan keterangan "Siap dieksekusi dan dikuburkan" terhadap foto tersebut. Foto ini pun pernah dimuat dalam buku Olle yang sama namun yang berbahasa Swedia, "Marxistik Barlast", yang terbit pada 1982.

Foto di halaman 276 buku "Penghancuran PKI" cetakan kedua karya Olle Tornquist.

Dengan demikian, orang-orang dalam foto tersebut bukanlah ulama dan santri yang dibunuh oleh PKI Musso pada 1948.

Benarkah eks anggota dan simpatisan PKI memutarbalikkan fakta sejarah?

Foto puluhan orang yang berada di dalam sebuah parit menjelang eksekusi tersebut merupakan salah satu foto yang menunjukkan adanya pembantaian massal terhadap mereka yang diduga terkait dengan PKI. Pembantaian massal ini terjadi dalam rentang 1965-1966. Jauh sebelum reformasi, fakta sejarah mengenai pembantaian ini tidak banyak terungkap ke publik.

Barulah setelah pemerintahan Presiden Soeharto jatuh, upaya-upaya pengungkapan sejarah terkait peristiwa 1965 banyak dilakukan, baik oleh peneliti-peneliti, berbagai lembaga, dan para penyintas peristiwa 1965. Salah satu tujuannya adalah memperjuangkan keadilan buat para penyintas peristiwa 1965 yang diperlakukan secara diskriminatif selama Orde Baru.

Bahkan, setelah lebih dari empat dekade, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membuka kembali kasus pembunuhan massal 1965-1966 yang sebagian besar menimpa anggota dan simpatisan PKI. Pada 2012, Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa brutal yang diduga menewaskan lebih dari 500 ribu jiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat.

"Setelah melakukan penyelidikan selama empat tahun, bukti dan hasil pemeriksaan saksi menemukan terjadinya sembilan kejahatan yang masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Ketua Tim Penyelidikan Pelanggaran Kemanusiaan 1965-1966, Nur Kholis, di kantor Komnas HAM pada 23 Juli 2012 seperti dilansir dari arsip pemberitaan Tempo.

Kesembilan pelanggaran HAM itu adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan kejahatan seksual lainnya, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, seluruh pelanggaran itu adalah kejahatan HAM berat.

Nur Kholis mengatakan para korban dalam peristiwa ini mengalami kejahatan berlapis. "Banyak korban yang diusir lalu dirampas kemerdekaannya, atau diperbudak," ujarnya. Kejahatan-kejahatan itu pun diduga dilakukan secara meluas dan sistematis. Pasalnya, kejahatan terjadi merata di seluruh Indonesia dalam kurun waktu bersamaan. Jenis kejahatan yang terjadi pun serupa. "Misalnya, ada 15 orang dieksekusi di Maumere, dalam waktu hampir berbarengan, ada kejadian serupa di Manado, Palu, Medan, dan Palembang."

Data Komnas HAM tersebut juga diperkuat dengan sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika Serikat soal tragedi 1965 yang kembali dibuka ke publik pada 2017. Dilansir dari BBC, dokumen itu menguak sejumlah surat dari dan ke Amerika terkait pembunuhan massal pasca 1965. Ketiga lembaga yang membuka dokumen tersebut adalah National Security Archive (NSA) dan National Declassification Center (NDC), keduanya lembaga nirlaba, serta lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA).

Adapun dokumen yang dibuka berupa 39 dokumen setebal 30 ribu halaman yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968. Isinya antara lain seputar ketegangan militer dengan PKI, termasuk efek selanjutnya yang berbentuk pembantaian massal. Salah satu dokumen itu berisi laporan pada 26 November 1965 dari Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya yang menyebut bahwa mereka terus mendapatkan informasi soal pembantaian di berbagai wilayah di Jawa Timur oleh Ansor.

Di Tulungagung, setidaknya 15 ribu komunis dibunuh. "Pembantaian diwarnai dengan Perang Suci (jihad): membunuh kafir akan memberi tiket ke surga dan, jika darah korban diusapkan ke wajah, bakal lebih terjamin (masuk surga)," demikian yang tertulis dalam laporan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto di atas adalah foto kuburan massal ulama dan santri 1948 oleh PKI Muso keliru. Foto itu adalah foto orang-orang yang diduga mengikuti paham komunis yang akan dieksekusi di sebuah parit. Peristiwa dalam foto itu merupakan bagian dari pembantaian massal yang menimpa anggota dan simpatisan PKI dalam rentang 1965-1966. Klaim bahwa keluarga dan simpatisan eks-PKI melakukan gerakan pemutarbalikkan fakta sejarah setelah reformasi 1998 pun keliru. Yang mereka lakukan adalah upaya pengungkapan sejarah untuk memperjuangkan keadilan buat para penyintas peristiwa 1965 yang diperlakukan secara diskriminatif selama Orde Baru.

IKA NINGTYAS

Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id



  •  

    Selengkapnya