[Fakta atau Hoaks] Benarkah Mesut Ozil Sindir Indonesia dalam Cuitannya soal Muslim Uighur?

Selasa, 17 Desember 2019 14:39 WIB
 
[Fakta atau Hoaks] Benarkah Mesut Ozil Sindir Indonesia dalam Cuitannya soal Muslim Uighur?

Narasi yang menyebut bahwa pesepak bola Jerman, Mesut Ozil, menyindir Indonesia soal muslim Uighur beredar di media sosial. Narasi itu menyebar setelah halaman Facebook Tarbiyah.net mengunggah berita dari situsnya yang berjudul "Mesut Ozil Sindir Indonesia yang Mayoritas Muslim dan Wapresnya Ulama" pada Senin, 16 Desember 2019.

Berita itu terdiri atas dua bagian. Bagian pertama memuat narasi bahwa Mesut Ozil, penggawa klub sepak bola Inggris, Arsenal, baru-baru ini melontarkan pernyataan yang menjadi sorotan dunia. Secara terbuka, dia menyatakan kezaliman yang dialami muslim Uighur di Xinjiang, Cina.

Sementara bagian kedua berisi komentar Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, terhadap pernyataan Ozil. Komentar itu ditulis oleh Adhi di akun Twitter-nya. Menurut Adhie, pernyataan Ozil tersebut merupakan sindiran bagi Indonesia.

Hingga artikel ini dimuat, unggahan halaman Facebook Tarbiyah.net tersebut telah dibagikan hingga lebih dari 2.900 kali.

Gambar tangkapan layar unggahan halaman Facebook Tarbiyah.net yang menyebut pesepak bola Mesut Ozil menyindir Indonesia.

Saat ini, diperkirakan setidaknya satu juta muslim Uighur mendekam di kamp "re-edukasi" yang dituding sebagai kamp konsentrasi abad modern. Di sana, mereka tidak hanya dipaksa hidup di ruang sempit, berjejalan dengan tahanan lain, tapi juga menjalani penyiksaan secara rutin.

Bagaimana sebenarnya pernyataan Mesut Ozil soal muslim Uighur? Benarkah ada penyataannya yang menyindir Indonesia karena mayoritas berpenduduk muslim dan memiliki wakil presiden seorang ulama?

PEMERIKSAAN FAKTA

Pernyataan Mesut Ozil yang viral tersebut diunggah di akun Twitter-nya, @MesutOzil1088, dan akun Instagram-nya, @m10_official, pada 13 Desember 2019. Pernyataan itu ditulis dalam bahasa Turki di atas gambar berlatar biru muda dengan simbol bulan sabit dan bintang berwarna putih, yang oleh etnis Uighur disebut sebagai bendera Turkestan Timur.

Tulisan utuh yang diunggah Ozil adalah sebagai berikut:

Pernyataan yang ditulis pesepak bola Mesut Ozil soal muslim Uighur di Twitter dan Instagram. Pernyataan ini ditulis dalam bahasa Turki.

Secara garis besar, tulisan Ozil mengkritik apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap muslim Uighur. Dia juga mengkritik negara serta media muslim yang seolah diam terhadap apa yang terjadi pada muslim Uighur.

"Al-quran dibakar, masjid ditutup, madrasah dilarang, sarjana agama dibunuh satu per satu. Saudara-saudara dipaksa ke kamp. Terlepas dari semua ini, umat Muhammad terdiam. Suara mereka tidak didengar. Padahal, di media dan negara Barat, tindakan-tindakan itu telah menjadi agenda selama berbulan-bulan dan berminggu-minggu. Di mana negara-negara muslim dan medianya? Tidakkah mereka tahu bahwa ada penganiayaan, netralitas adalah ketidakjujuran..."

Sejumlah media asing juga mempublikasikan pernyataan Mesut Ozil tersebut. AFP menulis bahwa tulisan itu adalah bentuk dukungan Ozil terhadap muslim Uighur di Xinjiang sekaligus kritikan terhadap negara-negara muslim yang gagal menyuarakan nasib mereka.

Terlepas dari pro-kontra yang muncul, faktanya, pernyataan Mesut Ozil itu tidak secara spesifik menyebut Indonesia sebab Indonesia bukan satu-satunya negara muslim. Tulisan itu pun tidak menyebutkan bahwa Wakil Presiden Indonesia adalah seorang muslim.

Pilihan judul "Mesut Ozil Sindir Indonesia yang Mayoritas Muslim dan Wapresnya Ulama" berasal dari pernyataan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, yang dikutip Tarbiyah.net dari akun Twitter-nya. Cuitan itu diunggah pada 15 Desember 2019.

"OZIL NYINDIR KITA. Pernyataan Mesut Ozil ini nyindir bangsa dan pemerintah RI yang ngaku negeri mayoritas muslim paling menghormati asas demokrasi dan penguasa (pembesar) negaranya banyak tokoh Islam bahkan wapresnys eks pemimpin tertinggi ormas Islam terbesar di dunia (PBNU)," kata Adhie dalam akun Twitter-nya, @adhiemassardi.

Benarkah negara muslim diam atas persoalan muslim Uighur?

Direktur Institut Islam Global Universitas Frankfurt, Susanne Schröter, dalam wawancaranya dengan Deutsche Well menjelaskan mengapa banyak negara muslim yang diam atas tindakan Cina terhadap muslim Uighur.

Selama ini, menurut Schröter, kritik terhadap Cina soal pelanggaran HAM terhadap bangsa Uighur kebanyakan datang dari negara barat. Sampai beberapa tahun silam, Turki misalnya, mendukung perjuangan etnis Uighur.

Bahkan, pada 2009, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut kebijakan Cina di Xinjiang sebagai "genosida". Dia juga telah lama mendukung gerakan separatisme dan menampung pelarian dari Xinjiang. Para pemimpin Uighur tidak hanya mendapat suaka, tapi juga dibebaskan untuk melakukan aktivitas politik.

Tapi, Schröter mengatakan sikap Ankara (ibukota Turki) sudah berubah. Pada 2017 silam, Menteri Luar Negeri Turki mengumumkan kebijakan yang keras terhadap warga Uighur yang hidup di pengasingan.

Saat ini, demonstrasi dan aksi politik minoritas Uighur di Turki tidak lagi diizinkan. Beberapa di antaranya ditangkap. Bahkan, pada lawatannya saat musim panas 2019 lalu, Erdogan memuji kebijakan pemerintah Cina terhadap minoritas.

Gambar tangkapan layar berita di Tempo.co yang berisi wawancara Deutsche Well dengan Direktur Institut Islam Global Universitas Frankfurt, Susanne Schröter.

Perubahan sikap Erdogan ini, menurut Schröter, punya dua alasan. Yang pertama adalah memburuknya hubungan Turki dengan negara barat. Ankara mencari kekuatan alternatif dan mendapati Cina sebagai sekutu baru. Sementara yang kedua adalah hubungan dagang.

Saat ini, Turki berkutat untuk melawan krisis ekonomi dan membutuhkan hubungan perdagangan yang sehat. Dengan negara Barat, situasinya semakin sulit lantaran urusan HAM yang berimbas pada hubungan ekonomi. Cina sebaliknya, tidak tertarik apakah Erdogan membungkam oposisi atau tidak.

Schröter juga menuturkan, Iran misalnya, tidak melayangkan kritik terhadap kebijakan Cina. Cina adalah importir minyak terbesar Iran, banyak berinvestasi di sektor migas dan aktif melebarkan hubungan dagang dengan Iran.

Pakistan dan Arab Saudi juga bungkam atas alasan ekonomi. Bahkan, Pangeran Arab Saudi, Muhammad bin Salman, memuji kebijakan Cina terhadap minoritas. Hal serupa diungkapkan oleh berbagai negara Arab. Dalam hal ini, hubungan ekonomi juga menjadi faktor penentu.

Banyak negara Islam yang dipimpin oleh pemerintahan otoriter sering mendapat kritik dari negara Barat lantaran pelanggaran HAM. Hal ini berlaku untuk Mesir, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, dan sejumlah negara lain.

Cina sebaliknya, sama sekali tidak tertarik pada urusan HAM. Negara mana pun bisa berbisnis dengan Cina tanpa perlu takut mendapat kritik terkait kebijakan internal negaranya masing-masing.

Sedangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang hingga kini masih "bungkam" atas dugaan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang, Cina, diduga karena berkaitan dengan urusan ekonomi.

Hal ini dinyatakan oleh Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang dalam risetnya menemukan adanya dugaan ketergantungan Indonesia terhadap modal dari Cina yang cukup besar.

Dalam laporan terbarunya yang berjudul Explaining Indonesia's Silence on the Uyghur Issue yang diterima situs CNN Indonesia, IPAC menuturkan bahwa "Cina adalah mitra dagang terbesar dan juga investor kedua terbesar" Indonesia.

Pada 11 Desember 2019, The Wall Street Journal (WSJ) juga menerbitkan laporan yang menyebut bahwa Cina berupaya membujuk sejumlah organisasi Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), media-media Indonesia, serta akademisi agar tidak lagi mengkritik dugaan persekusi yang diterima etnis minoritas muslim Uighur di Xinjiang.

Dikutip dari situs CNN Indonesia, upaya membujuk itu dilakukan dengan menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam tersebut setelah isu muslim Uighur kembali mencuat ke publik pada 2018 lalu.

Gambar tangkapan layar berita di CNN Indonesia terkait laporan dari media asing soal rayuan pemerintah Cina terhadap ormas Islam di Indonesia agar diam soal muslim Uighur.

Bahkan, Beijing (ibukota Cina) disebut membiayai puluhan tokoh, seperti petinggi Muhammadiyah, NU, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, serta sejumlah wartawan media Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang.

Laporan WSJ itu dibantah oleh sejumlah ormas di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU (PBNU), Masduki Baidlowi, yang termasuk dalam rombongan ormas Islam yang diundang ke Xinjiang, mengakui memang ada masalah dengan etnis Uighur di sana. Dia mencontohkan kasus warga muslim Uighur yang tak leluasa—bukan dilarang—beribadah di wilayah mereka, terutama yang mengikuti pelatihan vokasi di kamp khusus.

Di sisi lain, pemerintah Cina memiliki undang-undang yang mengatur bahwa peribadatan harus dilakukan di tempat-tempat ibadah yang telah disediakan, bukan di tempat kerja, dan hanya saat hari libur, yakni Sabtu dan Minggu.

Masduki menganggap bahwa hal itu adalah bagian dari permasalahan atas hak-hak dasar yang dihadapi muslim Uighur di Xinjiang. Namun, menurutnya, NU, Muhammadiyah, dan MUI tidak serta-merta memprotes keras Cina, melainkan melakukan pendekatan persuasif yang dia sebut "soft diplomacy".

Adapun Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dikutip dari situs CNN Indonesia, mendesak pemerintah Cina untuk menyetop semua jenis pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Mereka juga menyatakan akan membawa media yang memberitakan dugaan lobi terhadap ormas Islam ke ranah hukum.

"Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uighur atas dalih apapun," ujar PP Muhammadiyah dalam pernyataan pers yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti pada 16 Desember 2019.

Selain itu, PP Muhammadiyah meminta Cina menyelesaikan masalah Uighur "dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uighur dan memberikan kebebasan kepada muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas".

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, pesepak bola Jerman, Mesut Ozil, tidak menyebut Indonesia maupun Wakil Presiden Indonesia yang seorang ulama dalam kritikannya terhadap negara-negara muslim atas tindakan Cina terhadap muslim Uighur. Narasi yang dipakai Tarbiyah.net dalam judul artikelnya berasal dari pernyataan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi. Dengan demikian, judul berita tersebut berpotensi menyesatkan.

IKA NINGTYAS

Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id



  •  

    Selengkapnya