[Fakta atau Hoaks] Benarkah Gatot Nurmantyo Dicopot sebagai Panglima TNI karena Gagalkan Penyelundupan Senjata dari Cina?

Rabu, 16 Oktober 2019 12:22 WIB
 
[Fakta atau Hoaks] Benarkah Gatot Nurmantyo Dicopot sebagai Panglima TNI karena Gagalkan Penyelundupan Senjata dari Cina?

Gambar yang memuat foto mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo beredar di media sosial pada Sabtu, 12 Oktober 2019. Gambar yang dibagikan akun Facebook Muhammad Chandra itu juga berisi narasi bahwa pencopotan Gatot sebagai Panglima TNI pada akhir Desember 2017 lalu terkait dengan upayanya menggagalkan penyelundupan senjata api ilegal dari Cina.

Tulisan yang tercantum dalam gambar itu menggunakan sudut pandat orang pertama sehingga seolah merupakan kutipan dari perkataan Gatot. Berikut ini narasi lengkapnya:

“Masih ingatkah kalian dulu saya pernah menangkap penyelundupan satu container senjata ilegal dari Cina. Beberapa bulan kemudian saya dicopot dari jabatan saya sebagai panglima. Dari situ kalian harus paham siapa pun yang menentang dan menghalangi rencana busuk mereka untuk menghancurkan negeri ini akan dicopot.”

Hingga kini, unggahan yang memuat gambar tersebut telah dikomentari sebanyak 127 kali dan dibagikan hingga lebih dari 4 ribu kali.

Gambar tangkapan layar unggahan akun Muhammad Chandra di Facebook.

PEMERIKSAAN FAKTA

Tim CekFakta Tempo menelusuri kutipan dalam gambar itu yang seolah merupakan pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo. Melalui mesin pencari Google, tidak ditemukan situs berita yang memuat artikel tentang Gatot yang memberikan pernyataan semacam itu.

Gatot memang pernah mengungkapkan isu soal penyelundupan 5 ribu senjata pada akhir 2017. Namun, berdasarkan penelusuran Tempo, tidak pernah disebutkan bahwa ribuan senjata itu berasal dari Cina.

Dikutip dari laman Kompas.com, pada 22 September 2017 atau beberapa bulan sebelum dicopot dari jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa ada institusi non-militer yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk pengadaan 5 ribu senjata api ilegal.

Tak lama kemudian, tepatnya pada 30 September 2017, sejumlah senjata milik Korps Brimob Polri tertahan di Gudang Kargo Unex Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah pasukan TNI pun mendatangi gudang kargo itu dalam rangka pengamanan. Namun, pada 5 Oktober 2017, Gatot membantah bahwa 5 ribu senjata api ilegal yang diungkapkannya itu adalah milik Polri. Menurut Gatot, kedua peristiwa itu terjadi secara kebetulan.

Dilansir dari laman VOA Indonesia, Polri mengakui bahwa senjata yang tertahan di gudang kargo Bandara Soekarno-Hatta diimpor untuk Korps Brimob Polri. Namun, menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto pada 30 September 2017, pengadaan senjata api itu sudah melalui proses anggaran dan prosedur yang sah.

Masuknya senjata itu, menurut Setyo, juga sudah sepengetahuan TNI, khususnya Badan Intelijen Strategis (BAIS). "Barang tersebut masuk ke wilayah pabean Bandara Soekarno-Hatta. Dankor Brimob sudah memberitahu dan meminta rekomendasi ke BAIS TNI. Prosedurnya memang demikian, untuk dikarantina dan dicek oleh BAIS TNI. Baru dikeluarkan rekomendasi oleh Bais TNI," ujarnya.

Polri pun menyatakan jumlah senjata yang diimpor untuk Brimob tersebut bukan sebanyak 5 ribu pucuk, melainkan 280 pucuk dengan 5.932 peluru. Senjata itu berjenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) dengan kaliber 40x46 milimeter. Senjata ini merupakan senjata untuk efek kejut yang diperlukan antara lain dalam menangani demonstrasi. Peluru yang bisa ditembakkan dengan senjata ini bermacam-macam, mulai dari peluru karet, peluru hampa, hingga peluru gas air mata.

Berdasarkan informasi dari VOA Indonesia, senjata itu berasal dari Bulgaria, bukan dari Cina, dan diimpor oleh PT Mustika Duta Mas yang didistribusikan ke Brimob dengan pesawat charter model Antonov AN-12 TB dari maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024.

Kargo yang berisi senjata itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 29 September 2017 malam. Kargo itu berisi 280 pucuk senjata jenis SAGL yang dikemas dalam 28 kotak dengan berat total 2.212 kilogram serta amunisi jenis RLV-HEFJ dengan kaliber 40x46 milimeter yang dikemas dalam 71 boks dengan berat total 2.829 kilogram.

Senjata dan amunisi itu diturunkan dari pesawat pada pukul 23.45 WIB. Aktivitas bongkar muat rampung pada 30 September 2019 pukul 01.25 WIB. Barang itu pun dipindahkan ke Gudang Kargo Unex Bandara Soekarno-Hatta. Kargo tersebut masih membutuhkan rekomendasi dari BAIS TNI dan lolos dari proses kepabeanan. Brimob dipastikan tidak akan mengambil barang tersebut sebelum kedua proses itu rampung.

Isu Penyelundupan Senjata dari Cina

Terkait penyelundupan satu kontainer berisi senjata dari Cina, isu itu pernah beredar pada November 2018 di Facebook. Unggahan di Facebook itu berisi informasi bahwa telah ditemukan satu kontainer berisi senjata di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Unggahan itu juga menyebut 70 persen pekerja PT IMIP berasal dari Cina. Dalam unggahan itu tertulis, "Apakah ada kaitannya dengan isu terbongkarnya kasus impor 5 ribu pucuk senjata ilegal spek militer oleh Polri tahun lalu dari Cina?"

Koordinator Humas PT IMIP, Dedy Kurniawan, membantah isu soal penyelundupan senjata di perusahaannya tersebut. Menurut dia, informasi itu benar-benar hoaks sekaligus menggelikan. "Jangankan satu kontainer, satu pucuk senjata atau satu butir peluru organik saja sudah bikin geger," ujarnya. Dedy juga mengklarifikasi bahwa jumlah karyawan dari Indonesia yang bekerja di PT IMIP mencapai 24 ribu orang. Adapun jumlah tenaga kerja asing hanya sekitar 2 ribu orang.

Alasan Pencopotan Gatot Nurmantyo

Dilansir dari situs Liputan6.com, pada 4 Desember 2017, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya mencopot Gatot dari jabatannya sebagai Panglima TNI, yakni lantaran usia Gatot sudah hampir memasuki masa pensiun. “Mekanisme normal saja karena Jenderal Gatot Nurmantyo memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang,” kata Jokowi.

Saat dicopot, Gatot masih memiliki waktu sekitar empat bulan sebelum memasuki masa pensiun. Gatot diberhentikan secara hormat sebagai Panglima TNI berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Lantas, apa kata Gatot soal pemberhentiannya yang lebih cepat empat bulan sebelum masa pensiun? "Kita jangan meihat akhirnya, tapi seharusnya tanya dong berapa lama saya menjabat. Saya menjabat dua tahun lebih. Jadi ya sudah sewajarnya," kata Gatot pada 8 Desember 2017.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, narasi bahwa pencopotan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI pada akhir Desember 2017 terkait dengan upayanya menggagalkan penyelundupan senjata api ilegal dari Cina keliru serta mengarahkan ke tafsir yang salah.

ZAINAL ISHAQ