[Fakta atau Hoaks] Benarkah Iklan Satir tentang Papua dari Australia Diblokir Pemerintah?

Sebuah video yang berisi iklan satir tentang Papua viral di media sosial. Salah satu yang mengunggahnya adalah akun Facebook Ode Permana. Namun, video yang bersumber dari YouTube itu diklaim telah diblokir oleh pemerintah Indonesia pada Kamis, 28 Agustus 2019.

Akun Ode Permana menulis dalam unggahannya, "Video YouTube yang diblokir oleh pemerintah Indonesia karena terlalu jujur."

Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Ode Permana yang memuat iklan satir tentang Papua.

Video berbahasa Inggris berdurasi 2 menit 20 detik itu berjudul "Honest Government Ad | Visit West Papua". Video tersebut menggambarkan keindahan alam di Papua Barat yang sekaligus merupakan pusat pertambangan emas terbesar di dunia. Namun, video itu juga bernarasi satir tentang bagaimana pemerintah Australia membantu upaya “penghancuran” masyarakat Papua Barat.

“Hingga kini, Australia dengan bangga meneruskan tradisi ikut campur di Papua Barat,” ujar wanita yang menjadi narator dalam video itu.

Informasi ini pun viral di tengah aksi protes masyarakat Papua dan Papua Barat yang menolak tindakan rasisme dari aparat dan beberapa kelompok masyarakat dalam insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Hingga berita ini diunggah, video itu telah dibagikan sebanyak 1,4 ribu kali di Facebook.

PEMERIKSAAN FAKTA

Berdasarkan penelusuran Tempo, video itu sebelumnya dipublikasikan oleh kanal The Juice Media di YouTube pada 21 November 2018 dengan judul “Honest Government Ad | Visit West Papua”. Video tersebut memang tidak bisa lagi diakses pada 28 Agustus 2019 dengan keterangan “Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah”.

Pembuat konten, The Juice Media, juga telah mengumumkan hal itu secara resmi di akun Twitter-nya, @thejuicemedia, pada 28 Agustus lalu. Dalam pengumuman itu tertulis bahwa YouTube telah menurunkan iklan satir mereka atas permintaan pemerintah Indonesia.

“So the Indonesian Government requested to block our (satirical) Honest Government Ad about #WestPapua from being viewed in Indonesia,” tulis The Juice Media dengan menyertakan gambar tangkapan layar pesan elektronik dari YouTube yang berisi pemberitahuan itu.

Gambar tangkapan layar unggahan akun Twitter The Juice Media tentang pemblokiran video iklan satir tentang Papua oleh YouTube.

Menurut The Juice Media, sebelumnya, tidak ada peringatan atau komplain yang masuk atas konten dalam video itu. Dia pun mempertanyakan hukum apa yang dilanggar oleh mereka. Menurut mereka, video itu lebih merepresentasikan kebijakan luar negeri pemerintah Australia, bukan pemerintah Indonesia.

“Here's the subject of Indonesia's "legal complaint". I'd love to know what the complaint was... We didn't even impersonate the Indonesian Government, but rather the Australian Government... Wait, was it something we said?”

The Juice Media memang mengkhususkan diri memproduksi iklan-iklan satir yang mengkritik kebijakan pemerintah. Tidak hanya soal Papua Barat, kanal yang berdiri sejak 24 Mei 2008 itu sudah memproduksi ratusan iklan satir tentang kebijakan sejumlah negara.

Menanggapi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa pihaknya diminta oleh kepolisian untuk memblokir video soal Papua yang dibuat oleh pembuat konten asal Australia, @thejuicemedia.

Dikutip dari portal berita CNN Indonesia, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan pemblokiran itu mesti dilakukan karena terindikasi dapat menimbulkan provokasi saat situasi di Jayapura, Papua, semakin memanas.

"Polisi yang minta melalui kami untuk kemudian kami ajukan (ke YouTube) dan kemudian diblokir oleh YouTube. Alasannya karena terindikasi bisa menimbulkan provokasi," kata Ferdinandus kepada CNNIndonesia pada Kamis, 29 Agustus lalu.

KESIMPULAN

Dari pemeriksaan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyebut iklan satir tentang Papua yang berjudul “Honest Government Ad | Visit West Papua” diblokir oleh pemerintah adalah benar.

IKA NINGTYAS

Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cekfakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id