[Fakta atau Hoaks] Benarkah Petugas KPPS Meninggal Karena Diracun?
Minggu, 12 Mei 2019 06:14 WIB
Sejumlah narasi yang menyebut bahwa meninggalnya petugas penyelenggara pemilu 2019 karena diracun telah merebak di media sosial sejak 6 Mei 2019.
Salah satunya, seorang petugas KPPS bernama Sita Fitriati asal Bandung dikabarkan meninggal dunia karena diracun. Kabar itu menjadi viral di media sosial sejak 9 Mei 2019. Salah satu pembaginya adalah akun Jay Vermillionz di Facebook.
Seorang petugas KPPS bernama Sita Fitriati asal Bandung dikabarkan meninggal dunia karena diracun. Informasi ini adalah kabar bohong.
Akun tersebut membagikan foto korban dan narasi bahwa di dalam tubuh korban ditemukan zat kimia beracun VX dalam perang kimia.
“VX digolongkan sebagai senjata pemusnah massal (weapon of mass destruction, WMD) sesuai dengan Resolusi DK PBB 687,” tulisnya. Unggahan ini telah dibagikan 430 kali.
Masih di Facebook, akun Umi Saheera membagikan sejumlah tangkapan layar situs media dan media sosial. Di antaranya tangkapan media terkait pertemuan sejumlah dokter dengan Fahri Hamzah, berita pernyataan Mer-c, dan sejumlah status warganet yang menyangsikan faktor kelelahan sebagai penyebab meninggalnya ratusan petugas pemilu.
“Tega banget yaa, mereka meracuni saudara setanah air demi sebuah kekuasaan! Ini namanya pembantaian massal,” tulis akun Umi Saheera pada 7 Mei 2019 yang dibagikan 11 ribu kali hingga 10 Mei 2019.
Akun Umi Saheera mengunggah sejumlah tangkapan layar situs media dan media sosial, disertai dengan narasi yang menuduh pemerintah melakukan pembantaian massal.
Akun Facebook lain yang membagikan yakni Cut Rani Mulyandari pada 7 Mei 2019. Dia menulis: “Mereka diracun orang suruhan dari pihak yang melakukan kecurangan pilpres 2019 untuk menghilangkan saksi kunci.”
Narasi itu berkembang setelah pertemuan Fahri Hamzah dengan sejumlah dokter di gedung DPR pada 6 Mei 2019. Fahri mengaku menerima laporen investigasi dari para dokter itu.
"Beberapa investigasi yang mereka lakukan itu cukup mengagetkan, karena modus dari meninggalnya juga sebagiannya ada kemungkinan adanya racun. Kira-kira begitu," kata Fahri kepada Detik.
PEMERIKSAAN FAKTA
Terkait dugaan meninggalnya petugas KPPS Sita Fitriati, keluarga korban memastikan bahwa kabar tersebut merupakan kabar bohong atau hoaks. Hal ini disampaikan oleh kakak korban bernama Syra Siti Rohmah melalui akun Instagram @syrasiti.
"Mohon bantuannya teman-teman untuk melawan berita hoaks yang membawa-bawa nama adik saya yang baru saja kemarin meninggal dunia. Memang betul adik kami Sita adalah panitia KPPS, tetapi sakit paru-paru yang almarhumah derita sudah sejak lama," kata kakak korban dikutip dari suara.com.
Pihak keluarga pun telah melaporkan beredarnya hoaks tersebut ke kepolisian setempat.
Kapolsek Kiaracondong Kompol Asep Saepudin, juga mengatakan, bahwa meninggalnya Sita Fitriati karena sebelumnya menderita penyakit TBC.
"Itu TBC sudah lama, sedang dalam berobat dia jadi anggota KPPS. Pada saat pencoblosan, dia ngedrop, pulang jam 12 siang. Sampai kemarin dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin nggak sembuh terus meninggal dunia," kata Kompol Asep Saepudin.
Audit Medis Kementerian Kesehatan
Data KPU RI pada Selasa, 7 Mei 2019 pukul 08.00 WIB, jumlah petugas KPPS yang meninggal sebanyak 456 orang. Sedangkan, sebanyak 4.310 petugas KPPS dinyatakan sakit.
Kementerian Kesehatan sendiri telah memerintahkan Dinas Kesehatan di tiap-tiap daerah untuk mencari tahu penyebab kematian petugas KPPS tersebut dan mengawasi kesehatan petugas pemilu.
Menurut Menkes Nila F Moeloek, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah melakukan audit medis dan otopsi verbal terhadap 18 petugas KPPS di DKI Jakarta yang meninggal.
"Dari data 18 orang ini diketahui penyebab meninggal dunia. Delapan orang sakit jantung mendadak, kemudian gagal jantung, liver, stroke, gagal pernafasan, dan infeksi otak meningitis," tutur Nila saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 8 Mei 2019, dikutip dari kompas.com.
Selain itu, Nila mengungkapkan, 18 petugas KPPS di DKI Jakarta yang meninggal dunia rata-rata telah berumur diatas 50 tahun.
"Jadi dari 18 (petugas), data DKI, dua meninggal dunia usia 70 (tahun), lima meninggal dunia usia 60 hingga 69 (tahun) dan delapan meninggal dunia usia 50 hingga 59 (tahun). Jadi terbanyak usia tua," ujarnya seperti dikutip Suara.
Melalui siaran pers pada Ahad, 12 Mei 2019, Kementerian Kesehatan mengumumkan ada 13 jenis penyakit penyebab meninggalnya petugas KPPS di 15 provinsi.
Tiga belas penyakit tersebut adalah infarct myocard, gagal jantung, koma hepatikum, stroke, respiratory failure, hipertensi emergency, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multiorgan.
Di Surabaya, misalnya, petugas TPS 19 Pacar Keling, Tommy Heru Siswantoro meninggal dunia setelah mengalami sesak napas. Hasil pemeriksaan dokter setempat, bahwa korban menderita pembengkakan jantung.
Ada juga petugas KPPS yang meninggal karena kecelakaan, seperti yang menimpa Ahmad Salahudin yang bertugas di TPS 081 Kranji, Bekasi Barat, yang meninggal karena kecelakaan di Jalan Raya Pekayon, Bekasi Selatan, pada Kamis, 18 April 2019, sekitar pukul 07.00.
Beban Kerja Tinggi
Dalam diskusi bertajuk “Mengapa Pemilu Telan Banyak Korban Tewas?” yang diselenggarakan oleh Forum Tebet, Kamis 25 April 2019, anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan bahwa kelelahan dan stress menjadi faktor utama banyaknya petugas KPPS tewas.
Hal itu dikatakan dokter ahli bedah vaskular, Patrianef dan dokter ahli bedah paru, Benny Octavianus yang menjadi narasumber. Dikutip dari Kabar24, Menurut Benny, beban anggota KPPS yang tidak seimbang antara kerja dan istirahat telah memicu kelelahan yang berlebihan. Apalagi ada anggota KPPS yang bekerja lebih dari 24 jam sehari.
Benny juga menyoroti faktor usia yang menjadi salah satu penyebab kematian selain akibat kelelahan. Menurutnya, kematian akibat kelelahan lebih banyak menyebabkan kematian pada hari pertama dan kedua pelaksanaan pemilu.
Sementara itu, meningkatnya jumlah angka kematian setelah dua hari hingga tujuh hari sangat dimungkinkan akibat stress. Menurutnya, seharusnya mereka tidak kelelahan lagi karena sudah ada waktu istrirahat. Karena itu faktor stress tidak bisa diabaikan sebagai penyebab kematian terutama setelah beberapa hari usai pemilu.
“Saya meyakini hampir 90 persen penyebab kematian ini adalah faktor jantung,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa sebagain anggota KPPS diduga sudah mengalami persoalan jantung sebelumnya sehingga pemilu hanya pemicunya saja.
Patrianef mengusulkan agar pada pemilu berikutnya perlu pembatasan usia petugas KPPS. Selain itu KPU juga harus mengatakan perlunya kriteria dan persyaratan kesehatan bagi petugas KPPS di masa datang.
Tim kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) juga menyimpulkan bahwa petugas KPPS yang meninggal dan sakit berada dalam kondisi kerja yang sudah melampaui jam biologis yang seharusnya.
Hal itu disampaikan FKUI saat mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin, 29 April 2019. Dekan FKUI, Ari Fahrial Syam menjelaskan secara normal manusia bekerja keras selama delapan jam, kemudian bekerja ringan delapan jam. Sisanya delapan jam untuk beristirahat. “Dan dari delapan jam itu, di antaranya enam jam untuk tidur,” kata dia.
Ketika hal ini tidak dipenuhi, kata Ari, maka berbagai dampak kesehatan bisa terjadi. Jika yang mempunyai penyakit kronis sebelumnya, penderita kencing manis misalnya, kondisi stres yang demikian itu akan menyebabkan gula darahnya semakin tinggi. Apalagi stres yang terjadi pada para petugas ini bukan di hari H saja juga sudah berlangsung bisa saja pada beberapa hari sebelumnya. “Atau mungkin beberapa pekan sebelumnya.”
Dalam beberapa kasus petugas KPPS yang datang ke tempat layanan kesehatan mengeluh pusing ternyata tekanan darahnya sudah 240. “Dengan kondisi itu pasien mengalami stroke dan meninggal dunia.”
Ari juga mencontohkan soal penyakit jantung. Misalnya penyakit jantung itu tidak diketahui sebelumnya, tapi ketika mendapatkan beban kerja yang berat bisa terjadi serangan jantung, seperti pada kasus meninggalnya petugas KPPS.
Tingginya beban kerja dalam pemilu serentak 2019 yang akhirnya memicu penyakit memang dialami banyak petugas KPPS di Surabaya. Itu diketahui setelah Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengecek kesehatan 947 petugas PPK dan KPPS yang bertugas pada 25 April 2019.
Drg. Febria Rachmanita, Kepala Dinas Kesehatan (dinkes) Kota Surabaya menjelaskan, dari 974 orang itu, 369 di antaranya mengalami nyeri otot (myalgia), lalu sebanyak 176 orang mengalami darah tinggi atau hipertensi. Sisanya, mengalami beragam penyakit seperti ISPA, Chepalgia, Gastritis, dll.
Nyeri otot, menurut Febria terjadi karena kelelahan. Sedangkan hipertensi, kemungkinan mereka sudah mempunyai riwayat hipertensi sebelumnya atau juga karena terlalu lelah dan kurang tidur. "Kemudian memang rata-raya banyak yang kecapekan, sehingga tensinya agak tinggi, intinya itu, jadi rata-rata tensi tinggi. Mungkin capek, stres ada yang hitung ulang," terang Febi.
Meski begitu, Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI), dr. Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT, kepada DW Indonesia, mendorong agar pemerintah membentuk tim investigasi independen atas meninggalnya ratusan petugas KPPS. Hasil penelusuran tersebut nantinya bisa menjadi evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu mendatang jadi lebih baik.
Ia juga meminta agar pihak-pihak di luar sana tidak memberi pernyataan tidak resmi sebab dikhawatirkan jika tidak diluruskan bisa menjadi liar dan timbul rasa tidak kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam hal ini KPU. Hasil evaluasi nantinya perlu dibuka ke publik untuk menjawab asumsi-asumsi yang berpotensi menimbulkan hoaks di masyarakat.
KESIMPULAN
Dari pemeriksaan fakta di atas, disimpulkan bahwa narasi meninggalnya petugas KPPS karena diracun adalah keliru.
IKA NINGTYAS