Keliru, Klaim tentang IDI Nyatakan Kematian Ratusan Petugas KPPS pada Pemilu 2019 karena Diracun

Sebuah video beredar di media sosial Facebook [arsip] yang menampilkan pernyataan sejumlah pihak mengenai meninggalnya ratusan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada Pemilu 2019.

Unggahan itu disertai klaim bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memutuskan kematian ratusan petugas KPPS itu karena pembunuhan menggunakan racun. Petugas KPPS pada Pemilu 2024 pun diminta berhati-hati. Benarkah IDI menyatakan mereka meninggal dunia karena diracun?

PEMERIKSAAN FAKTA

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa klaim ratusan petugas KPPS meninggal karena diracun, tidak berbasis bukti. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Ikatan Dokter Indonesia, dan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta telah melakukan pengumpulan data dan kajian terkait penyebab kematian ratusan orang pelaksana Pemilu 2019.

Diberitakan Tempo pada 18 Mei 2019, Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) M. Nasser mengatakan, para ahli sepakat bahwa penyebab kematian para petugas KPPS tersebut adalah sakit yang diderita masing-masing. Sakit itu menyerang kembali karena dipicu kelelahan yang mereka alami.

"Orang mungkin ada darah tinggi, selama ini tidak minum obat atau minum tapi tidak teratur. Dengan kelelahan, hipertensi bisa masuk. Kelelahan bisa jadi faktor pemicu, tapi tidak sebagai penyebab. Semua sepakat," kata Nasser.

Kemenkes menyatakan penyebab utama kasus kematian tersebut adalah penyakit kronis. Jenis-jenis penyakitnya antara lain serangan jantung, gagal jantung, koma hepatikum, stroke, gagal nafas akut (respiratory failure), hipertensi, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, tuberkulosis, dan kegagalan multiorgan.

Koordinator peneliti UGM, Abdul Gaffar Karim, mengatakan bahwa mereka menemukan kematian-kematian tersebut tidak disebabkan oleh racun. Mereka meninggal disebabkan penyakit kardiovaskuler yang diidap seperti jantung dan stroke.

”Yang kami temukan sementara petugas KPPS memiliki multiple morbidity yaitu sakit yang lebih dari satu kali. Jadi, mereka lebih rentan untuk sakit dan meninggal pasca-pemilu,” kata Gaffar Karim.

Menurut Kemenkes, 51 persen kematian tersebut disebabkan penyakit kardiovaskuler, seperti jantung, stroke, dan hipertensi. Penyebab kedua tertinggi asma dan gagal ginjal. Penyebab ketiga yang terjadi sebanyak 9 persen, disebabkan kecelakaan, serta sisanya karena diabetes, gagal ginjal, dan liver.

Verifikasi Video

Video yang digunakan dalam unggahan di Facebook juga sebenarnya tidak berkaitan dengan racun, sebagaimana dalam klaim yang beredar. Berikut hasil penelusurannya:

Video 1

Video yang beredar di Facebook itu diawali dengan tampilan presenter acara berita di Kompas TV. Video yang sama ditemukan di website Kompas TV yang diunggah pada Senin, 13 Mei 2019.

Berita itu tentang pernyataan IDI yang mengatakan penyebab utama kematian ratusan petugas KPPS adalah penyakit yang mereka derita sebelumnya, seperti jantung dan saraf. Berita ini tidak mengatakan racun yang menjadi penyebabnya.

Video 2

Pada menit ke-1:37 video di Facebook, juga memperlihatkan puluhan dokter yang menamakan diri sebagai Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa, yang menuntut pemerintah melakukan investigasi terhadap kematian para petugas KPPS tersebut.

Video tersebut sesungguhnya berita yang diunggah saluran YouTube Official iNews pada 10 Mei 2019. Dokter-dokter itu tidak mengatasnamakan dari IDI, dan tidak mengatakan kematian para petugas KPPS disebabkan racun.

KESIMPULAN

Berdasarkan verifikasi Tempo, klaim yang mengatakan bahwa IDI memutuskan kematian ratusan petugas KPPS dalam Pemilu 2019 disebabkan racun adalah keliru. 

Video yang digunakan dalam konten itu tidak menyatakan kematian terkait racun. Selain itu, Kemenkes RI, IDI, dan tim peneliti UGM, masing-masing menyatakan bahwa penyebab utama kematian para petugas KPPS itu adalah penyakit yang mereka derita sebelumnya, dan bukan racun.

TIM CEK FAKTA TEMPO

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id