Keliru, Klaim Megawati Minta Nadiem Masukkan Tokoh PKI dan Hilangkan KH Hasyim Asyari di Kamus Sejarah

Gambar tangkapan layar artikel CNN Indonesia yang dimuat pada 24 November 2020 dengan judul "Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah 1965" beredar di Facebook. Gambar itu disebarkan bersama klaim bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri adalah penyebab masuknya nama tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) sekaligus hilangnya profil Kiai Haji Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia.

Akun ini mengunggah gambar tangkapan layar beserta klaim itu pada 20 April 2021. Berikut narasi yang ditulis oleh akun tersebut:

"MEGAWATI DIBALIK PEMBAHARUAN NAMA BAIK TOKOH2 PKI

Ternyata Megawati lah penyebab masuknya nama berbagai tokoh PKI dalam kamus sejarah kemendikbud sekaligus hilangnya tokoh pendiri NU KH Hasyim Asy'ari Sebelumnya mata pendidikan Bahasa Indonesia dan pancasila juga secara mengejutkan hilang dari kurikulum perguruan tinggi

Hal ini sekaligus mempertegas bahwa ideologi komunisme (marhaenisme) nyata/ada dan merasuk serta menyusup ke dalam sendi sendi Ideologi bangsa Indonesia"

Hingga artikel ini dimuat, unggahan itu telah mendapatkan lebih dari 250 reaksi dan 69 komentar serta dibagikan sebanyak 69 kali.

Gambar tangkapan layar unggahan di Facebook yang berisi klaim keliru terkait Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan polemik Kamus Sejarah Indonesia.

PEMERIKSAAN FAKTA

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, artikel CNN Indonesia tersebut menyinggung permintaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Mendikbud Nadiem Makarim untuk meluruskan sejarah 1965 terkait politik desukarnoisasi, bukan memasukkan tokoh PKI dan menghilangkan profil KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia. Tidak ditemukan pula informasi resmi maupun berita di media kredibel bahwa Megawati penyebab masuknya tokoh PKI dan hilangnya profil KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia.

Menurut artikel CNN Indonesia yang dimuat pada 24 November 2020 tersebut, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Mendikbud Nadiem Makarim meluruskan catatan sejarah soal peristiwa 1965. Megawati menilai ada hal yang hilang dalam catatan sejarah Indonesia, khususnya di periode 1965. Ia menyebut ada politik desukarnoisasi yang dimulai sejak kepemimpinan Presiden Soeharto.

"Saya bicara pada Pak Nadiem karena beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya harus bagaimana ya? Apakah hal ini tidak boleh diajarkan?" kata Megawati dalam diskusi virtual di akun YouTube Museum Kepresidenan Balai Kirti pada 24 November 2020. Kisah Presiden ke-1 RI Sukarno, menurut Megawati, dihapus di era Orde Baru. Ia menyinggung elite politik patah lidah, semua orang takut menyebut Sukarno sebagai proklamator.

Ketua Umum PDIP itu meminta Nadiem untuk mengkaji ulang sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Mega berharap ada pelurusan sejarah soal Sukarno dan peristiwa 1965. "Saya hanya permintaan saya itu, bahwa tidakkah bisa diluruskan kembali (sejarah tentang) seorang yang bisa memerdekakan bangsa ini?" tuturnya.

Megawati juga mengusulkan kepada Nadiem untuk memasukkan buku-buku Sukarno ke kurikulum pendidikan Indonesia. Megawati menyebut pemikiran-pemikiran Bung Karno sempat dilupakan di era Orde Baru. Saat itu, ada sistem yang ia sebut sebagai politik desukarnoisasi. Orang-orang dibuat takut untuk membicarakan Sukarno, kata Megawati. Bahkan, buku-buku karya Bung Karno dilarang untuk beredar.

Permintaan Megawati tersebut juga diberitakan oleh Tempo pada tanggal yang sama. Menurut laporan, Megawati mengatakan bahwa Sukarno, ayahnya, adalah sosok yang pemikirannya layak dipelajari generasi muda saat ini. "Saya lihat ini mau diapain sih sejarah bangsa ini. Hanya permintaan saya itu, tidakkah bisa diluruskan kembali?" kata Megawati dalam webinar Pembukaan Pameran Daring & Dialog Sejarah pada 24 November 2020.

Megawati menilai sejarah di masa 1965-1967 seperti dipotong dan dihapus oleh pemerintah Orde Baru. Dia juga berpendapat banyak kalangan elite yang seakan-akan kelu untuk menyebut Sukarno sebagai proklamator. Megawati menceritakan bagaimana pemerintah Orde Baru melarang buku-buku Sukarno, misalnya "Di Bawah Bendera Revolusi". Ia pun heran mengapa buku yang merupakan jendela dunia dan ekstraksi pemikiran Sukarno itu dulu dilarang.

Polemik Kamus Sejarah Indonesia

Menurut arsip berita Tempo pada 21 April 2021, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan bahwa narasi yang menyebut pihaknya sengaja menghilangkan profil KH Hasyim Asyari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak benar.

Hilmar mengakui adanya kealpaan tim teknis yang menyebabkan hilangnya jejak KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. "Saya mengakui ada kesalahan. Tapi ya karena kealpaan, bukan kesengajaan. Itu poin yang mau saya tekankan," kata Hilmar dalam konferensi pers daring pada 20 April 2021.

Menurut Hilmar, kamus tersebut sebenarnya tidak pernah diterbitkan secara resmi. "Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan softcopy naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat."

Kamus Sejarah Indonesia Jilid I pun, kata Hilmar, disusun pada 2017, sebelum posisi Mendikbud dijabat oleh Nadiem Makarim. "Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut," tuturnya.

Secara teknis, menurut Hilmar, penyusunan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I pada 2017 belum rampung, karena begitu panjangnya perjalanan sejarah Indonesia sejak 1900. "Karena, pada saat itu, tahun anggaran sudah berakhir. Sebagai pertanggungjawaban, kami tetap melaporkan draf naskah yang belum selesai tersebut dalam format PDF," katanya.

Dilansir dari CNN Indonesia, Hilmar Farid menyebut bahwa naskah kamus yang belum rampung itu memang telah masuk ke proses tata letak atau desain, hingga terbit dalam bentuk PDF dan cetak. Namun, Kamus Sejarah Indonesia Jilid I ini hanya dicetak terbatas sebanyak 20 eksemplar.

Pada 2019, kata Hilmar, kamus tersebut kemudian diminta oleh Direktorat Sejarah untuk diunggah di situs Rumah Belajar Kemendikbud. Dia pun menyatakan telah menyelidiki kekeliruan dalam kamus itu ke staf yang terlibat langsung dalam penyusunan. "Naskah yang sebenarnya belum siap ikut masuk dalam proses penyertaan pemuatan buku tersebut di website," ujarnya.

Terkait masuknya nama tokoh-tokoh PKI dalam Kamus Sejarah Indonesia, dilansir dari Suara.com, sejarawan yang merupakan editor Kamus Sejarah Indonesia, Susanto Zuhdi, mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar. Menurut dia, setiap tokoh yang berperan besar dalam pembentukan negara ini harus masuk dalam catatan sejarah.

"Ya namanya kamus, semua yang memenuhi syarat dan tokoh yang berperan di dalam perjalanan sejarah tentu kita cover. Ini kan dari 1900, NU belum berdiri, PKI belum berdiri, ya kita semua masukkan. Tidak dengan bermaksud apa pun. Sesuai porsi peran mereka masing-masing yang di dalam sejarah, memang harus masuk," ujar Susanto.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Mendikbud Nadiem Makarim untuk memasukkan nama tokoh-tokoh PKI dan menghilangkan profil KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia, keliru. Artikel CNN Indonesia yang digunakan untuk menyebarkan klaim tersebut berisi permintaan Megawati kepada Nadiem Makarim untuk meluruskan sejarah 1965 terkait politik desukarnoisasi. Tidak ditemukan pula informasi resmi maupun berita di media kredibel bahwa Megawati penyebab masuknya tokoh PKI dan hilangnya profil KH Hasyim Asyari dalam Kamus Sejarah Indonesia.

TIM CEK FAKTA TEMPO

Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id