Keliru, Akademisi Australia Sebut Presiden Jokowi Ajukan Proposal Referendum Papua ke AS

KLAIM

Gambar tangkapan layar artikel dari situs Swarakyat yang memuat judul soal pernyataan aktivis Sri Bintang Pamungkas beredar di Facebook. Judul tersebut berbunyi "Sri Bintang: Jokowi Ajukan Proposal Referendum Papua ke AS". Artikel itu dimuat pada 4 Desember 2020.

Akun yang membagikan gambar tangkapan layar tersebut adalah akun Jackson, tepatnya pada 5 Desember 2020. Di awal unggahannya, akun tersebut mencantumkan tautan artikel dari situs Swarakyat itu. Akun ini kemudian menyalin isi artikel tersebut ke dalam unggahannya.

Menurut artikel itu, lewat sebuah video yang beredar di dunia maya, Sri Bintang Pamungkas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyerahkan proposal referendum Papua ke Amerika Serikat. Informasi ini, menurut dia, berasal dari tokoh referendum Timor Timur Damien Kingsbury.

Informasi tersebut, menurut artikel ini, disampaikan oleh Kingsbury dalam sebuah konferensi di Melbourne, Australia. Sri Bintang pun mengatakan bahwa proposal referendum Papua itu diserahkan Jokowi ke AS saat berkunjung ke Washington DC bersama politikus senior Golkar Jusuf Kalla.

Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Jackson.

PEMERIKSAAN FAKTA

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, artikel soal pernyataan Sri Bintang Pamungkas tentang Presiden Jokowi yang mengajukan proposal referendum Papua ke AS telah beredar sejak 2019. Artikel dengan judul yang sama pernah dimuat oleh situs Suara Nasional pada 30 Agustus 2019.

Tempo kemudian menelusuri video yang berisi pernyataan Sri Bintang tersebut. Video ini pernah diunggah ke YouTube oleh kanal Opposite6890 pada 30 Agustus 2019 dengan judul “Benarkah Referendum Papua Proposal Jokowi??". Video ini menunjukkan Sri Bintang yang berbicara dalam sebuah dialog yang digelar di Gedung Joang '45 Jakarta pada 24 Februari 2016 oleh Hizbut Tahrir Indonesia.

Dalam video ini, pernyataan Sri Bintang tentang proposal referendum Papua terdapat pada menit 8:01 hingga 9:01. Berikut pernyataannya:

“Megawati (Presiden RI ke-5), ketika menjual Jokowi, dari Juanda Surabaya menuju ke Manila ketemu John Kerry (mantan Menteri Luar Negeri AS), lalu berangkat ke Beijing ketemu sama Xi Jinping (Presiden Cina), lalu berangkat ke Washington bersama-sama dengan Jusuf Kalla, yang sedang umroh dipanggil ke sana. Apa yang dilakukan? Dia menyerahkan proposal referendum di Papua untuk Amerika. Itu kira-kira bulan Agustus. Bulan September ada konferensi di Melbourne, Australia, seorang tokohnya referendum Timor Timur, Damian Kingsbury mengatakan, 'Saya sudah mendapatkan proposalnya Pak Jokowi tentang referendum di Papua'. Artinya apa? Sama seperti di Timor Timur, begitu ada referendum begitu, Papua hilang.”

Tempo pun menelusuri pemberitaan terkait Damien Kingsbury yang disebut menyatakan telah mendapatkan proposal referendum Papua itu. Dilansir dari CNN Indonesia, pada 15 Desember 2017, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri menyatakan dugaannya terkait keterlibatan akademisi asal Australia itu dalam gejolak yang terjadi di Papua.

Dugaan Kiki ini bermula saat ia menghadiri konferensi di Australia tentang penugasan Interfet di Timor Timur pada September 2014 silam. Dalam konferensi itu, kata Kiki, Kingsbury menyatakan telah memiliki dokumen kebijakan Presiden Jokowi tentang Papua. Namun, ketika Kiki meminta Kingsbury menunjukkan kebijakan Jokowi tentang Papua yang dimilikinya tersebut, ia tidak bisa menunjukkannya.

Pada 16 Desember 2017, kepada CNN Indonesia, Kingsbury membantah terlibat atau punya andil dalam gejolak yang berpotensi menggoyang status dan keberadaan Papua di Indonesia. Ia menepis tudingan Ketua PPAD Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri yang menyebut dirinya sebagai tokoh intelektual yang patut diwaspadai di balik gejolak Papua.

"Itu tidak benar. Saya tidak terlibat di Papua," kata Kingsbury. Terkait pernyataan Kiki bahwa dirinya tidak bisa menunjukkan dokumen kebijakan Jokowi tentang Papua yang dimilikinya, Kingsbury juga menyatakan bahwa infomasi itu keliru. "Ada banyak disinformasi tentang saya mengenai masalah ini. Saya tidak khawatir tentang hal itu, tapi itu tidak benar," ujarnya.

Pernyataan serupa dilontarkan oleh Kingsbury dalam wawancaranya lewat surat elektronik dengan Satu Harapan. Ia dengan tegas membantah berada di balik gejolak di Papua. Kingsbury pun menyatakan bahwa dirinya hanya dijadikan kambing hitam atas kegagalan para pejabat Indonesia sendiri. "Saya menduga pejabat Indonesia memerlukan seseorang untuk disalahkan atas kegagalan mereka sendiri," katanya.

Kingsbury juga berujar, "Saya tidak mengatakan bahwa saya memiliki cetak biru Jokowi untuk Papua. Saya (dalam konferensi di Melbourne) sama sekali tidak menyebut Jokowi, sepanjang yang bisa saya ingat. Jokowi bahkan bukan presiden ketika konferensi itu berlangsung. Pernyataan saya dalam konferensi tersebut berfokus pada bagaimana Interfet menjadi cetak biru untuk paradigma Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 'Tanggung Jawab untuk Melindungi'. Mungkin Pak Kiki hanya setengah mendengarkan."

Dilansir dari ABC, Kingsbury juga menuturkan bahwa pernyataan Kiki soal dirinya yang bertanggung jawab penuh ketika Timor Timur mendapatkan kemerdekaan pada 1999 terlalu berlebihan. "Ketika itu, saya menjadi bagian dari tim pemantau hasil referendum. Kami tidak berusaha mempengaruhi sama sekali hasil referendum," katanya.

Terkait Papua, Kingsbury mengatakan sudah tidak terlibat kontak aktif dengan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, walaupun di masa lalu pernah membantu gerakan tersebut dalam mempersatukan berbagai kelompok berbeda yang mengatasnamakan Papua. Ketika itu pun, dia tidak mendukung gerakan Papua untuk merdeka, namun mendukung pembentukan grup agar bisa berunding dengan pemerintah Indonesia untuk mencapai otonomi yang lebih luas.

Hal yang sama juga dilakukannya oleh profesor Deakin University ini dalam Perundingan Helsinki pada 2004 guna membicarakan masalah Aceh. "Beberapa tahun lalu, saya terlibat dalam usaha mempersatukan berbagai kelompok Papua sehingga mereka bisa berbicara dengan satu suara. Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah mengatakan bersedia berbicara dengan gerakan Papua, namun tidak tahu harus berbicara dengan siapa, karena ada berbagai kelompok."

"Setelah sekian lama, akhirnya sekarang ada kelompok payung yang membawahi semua gerakan Papua tersebut. Dan saya juga mendukung usaha untuk beralih dari tindak kekerasan menjadi usaha perundingan guna mencapai otonomi yang lebih besar di Papua dan bukannya mencapai kemerdekaan," kata Damien.

Dilansir dari RMOL.id, pada 30 Agustus 2019, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin juga telah menegaskan bahwa pernyataan Sri Bintang soal proposal referendum Papua tidak benar. "Itu bohong. Dari mana proposal itu? Jangan jadi provokator baru," kata Ngabalin saat ditemui di Masjid Cut Meutia, Jakarta.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa akademisi Australia, Daniel Kingsbury, menyebut Presiden Jokowi telah mengajukan proposal referendum Papua ke AS, keliru. Kingsbury telah membantah membuat pernyataan semacam itu. Dalam sebuah konferensi yang dihadirinya di Melbourne, Kingsbury hanya menyinggung bagaimana Interfet menjadi cetak biru untuk paradigma PBB. Bahkan, klaim ini telah beredar sejak September 2014, sebelum Jokowi dilantik sebagai presiden pada periode pertama.

ZAINAL ISHAQ

Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id