[Fakta atau Hoaks] Benarkah Ma'ruf Amin Tak Masalah Jika Vaksin Covid-19 dari Cina Tak Halal?

Jumat, 16 Oktober 2020 11:57 WIB
 
[Fakta atau Hoaks] Benarkah Ma'ruf Amin Tak Masalah Jika Vaksin Covid-19 dari Cina Tak Halal?

Klaim bahwa Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak mempermasalahkan jika vaksin Covid-19 dari Cina tidak halal beredar di Facebook. Klaim ini terdapat dalam gambar tangkapan layar sebuah judul artikel di situs Islamidia.com yang berbunyi "Vaksin Covid Akan Didatangkan Dari China, Ma'ruf Amin: Tak Halal Tak Masalah".

Gambar tangkapan layar tersebut dibagikan salah satunya oleh akun Prayit Harjanto, yakni pada 6 Oktober 2020. Akun ini menulis, "Kyai setan." Hingga artikel ini dimuat, unggahan akun tersebut telah mendapatkan lebih dari 100 reaksi dan sebanyak 291 komentar serta telah dibagikan sebanyak 56 kali.

Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Prayit Harjanto.

Apa benar Ma’ruf Amin tidak mempermasalahkan jika vaksin Covid-19 dari Cina tidak halal?

PEMERIKSAAN FAKTA

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait dengan memasukkan kata kunci "Ma'ruf Amin tak masalah vaksin Covid-19 tidak halal" di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan sejumlah berita yang memuat pernyataan Ma'ruf tersebut. Namun, terdapat konteks dalam pernyataan Ma'ruf ini, yakni dalam kondisi darurat pandemi Covid-19.

Artikel yang dimuat oleh situs Islamidia.com itu berasal dari berita di situs media Suara.com dengan judul yang sama. Pernyataan Ma'ruf soal "tidak masalah vaksin Covid-19 tidak halal" ini disampaikan oleh juru bicaranya, Masduki Baidlowi. Dalam berita tersebut, Masduki mengatakan bahwa Ma'ruf meminta agar kehalalan vaksin menjadi perhatian. Namun, Ma'ruf juga tidak masalah jika vaksin tidak halal mengingat kondisi darurat pandemi saat ini.

Pernyataan Ma'ruf yang disampaikan oleh Masduki itu juga dimuat oleh Tempo pada 3 Oktober 2020. "Jadi, Wapres menjelaskan dua hal. Vaksin itu kalau halal ya bagus, tidak ada problem. Tapi, kalau misalnya tidak halal, tidak masalah karena itu dalam kondisi darurat, sehingga tidak masalah dipakai,” ujar Masduki dalam keterangan tertulisnya pada 2 Oktober 2020.

Untuk itu, Masduki menegaskan kembali pernyataan Ma'ruf bahwa masalah kehalalan tidak akan menjadi hambatan pengadaan vaksin Covid-19. Jika belum halal, ada jalan keluar keagamaan. Masduki juga mengatakan pemerintah akan meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut dalam tim kunjungan ke Beijing, Cina, untuk memperoleh vaksin itu, sehingga prosesnya diverifikasi sejak awal.

"Jadi, MUI akan melibatkan Tim Fatwa dan Tim Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Ini yang akan memverifikasi apakah halal atau tidak halal. Tapi itu tidak akan menjadi hambatan apa-apa, karena kalau halal alhamdulillah, karena prosesnya akan begitu saja tidak ada problem apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak halal pun tidak masalah karena (masuk kaidah) darurat, sehingga diperbolehkan,” kata Masduki.

Tak hanya dari Cina

Berdasarkan arsip berita Tempo pada 19 September 2020, Kementerian Kesehatan mencatat akan ada uji klinis sembilan calon vaksin Covid-19 di Indonesia. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan, Alexander Kaliaga Ginting Suka, mengatakan kementerian akan memantau seluruhnya.

Pengembangan vaksin Covid-19 di Indonesia di antaranya dilakukan lewat kerja sama yang dijalin PT Bio Farma dengan Sinovac Biotech dari Cina. Bio Farma menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk riset uji klinis fase 3 vaksin Sinovac hingga Januari 2021. Bio Farma dengan koalisi pengembangan vaksin CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) juga membahas kapasitas produksi dan pendistribusian vaksin.

Kedua, Kimia Farma terlibat kerja sama dengan Sinopharm, perusahaan vaksin pelat merah Cina, dan Group 42 dalam melakukan uji klinis fase 3 di Uni Emirat Arab hingga Maret 2021. Ketiga, Kalbe Farma bekerja sama dengan Genexine asal Korea Selatan. Keempat, Kalbe Farma bekerja sama dengan CanSino, juga dari Cina, untuk uji klinis di Amerika Latin, Afrika Selatan, dan Timur Tengah hingga Januari 2022.

Vaksin Covid-19 lain yang akan dikeluarkan oleh Infion-Arcturus, menurut Alexander, juga akan menggelar uji klinis di Indonesia seperti yang sekarang berjalan untuk vaksin Sinovac. Waktunya, fase 1 pada September 2020 dan fase 3 dijadwalkan pada Januari 2021.

Selain itu, menurut Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Setiawan, saat ini terdapat penawaran kerja sama dari perusahaan vaksin lain yang ingin melakukan uji klinis fase 3. “Surat sudah masuk, kami akan merespons dalam setting dan protokol yang lain,” ujarnya. Namun, Setiawan belum bersedia membeberkan nama perusahaan vaksin tersebut.

Potensi vaksin ketujuh yang melibatkan Indonesia, dari data Kementerian Kesehatan, yaitu yang diproduksi oleh Pfizer-BioNTech/Fosun Pharma. Mereka akan melakukan uji klinis fase 3 hingga April 2021. Vaksin kedelapan adalah vaksin dari kerja sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Imperial College London yang akan menggelar uji klinis fase 2 hingga September 2020. Terakhir, vaksin Merah Putih yang pengembangannya ditargetkan dimulai pada Januari 2021 dan uji klinis fase pertamanya dimulai pada triwulan III.

Tahapan produksi vaksin

Head of Corporate Communications Bio Farma, Iwan Setiawan, mengatakan sedikitnya ada empat tahapan yang harus dilewati dalam produksi vaksin. Pertama, tahapan praklinis, yakni pengujian vaksin pada hewan. Setelah tahap ini terlewati, berlanjut pada tahap uji klinis fase 1-3.

“Fase 1 terkait keamanannya. Jadi, memastikan bahwa vaksin itu tidak memiliki efek samping dan sebagainya. Fase 2 terkait dengan dossier, dosisnya berapa (yang diperlukan untuk disuntikkan). Tapi, fase 2 ini juga masih dilakukan untuk safety,” kata Iwan.

Iwan menuturkan seluruh tahapan tersebut sudah dilakukan oleh Sinovac Biotech, perusahaan farmasi asal Cina yang melibatkan Bio Farma dalam uji klinis fase 3. “Sebetulnya, fase 3 ini bukan hanya (digelar) di Indonesia. Ini berbarengan juga dengan yang dilakukan di Brasil, Bangladesh, dan Turki. Dan hasilnya harus sama,” katanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "Ma'ruf Amin tidak mempermasalahkan jika vaksin Covid-19 dari Cina tidak halal" sebagian benar. Terdapat konteks dalam pernyataan Ma'ruf tersebut, yakni dalam kondisi darurat pandemi Covid-19. Meskipun begitu, Ma'ruf tetap meminta agar kehalalan vaksin menjadi perhatian. Pemerintah mengundang MUI untuk ikut dalam tim kunjungan ke Cina untuk memperoleh vaksin tersebut, sehingga prosesnya diverifikasi sejak awal. Di sisi lain, calon vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia pun bukan hanya dikembangkan bersama perusahaan dari Cina, melainkan juga dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jerman, serta dari dalam negeri.

ZAINAL ISHAQ

Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirim ke cekfakta@tempo.co.id



  •  

    Selengkapnya