[Fakta atau Hoax] Benarkah Penasihat Istana RI adalah Anggota Partai Komunis Cina?

Sosok Jack Ma tidak asing lagi dalam dunia e-commerce. Dia adalah pendiri Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok. Keberhasilan Alibaba Group, membawa Jack Ma sebagai salah satu orang terkaya di Asia versi Majalah Forbes.

Baru-baru ini beredar sebuah informasi bahwa Presiden Jokowi mengangkat Jack Ma sebagai penasehat Istana. Yang dipersoalkan dalam informasi itu adalah Jack Ma menjadi anggota Partai Komunis China.

Tangkapan Layar hoaks terkait Penasehat Istana RI, Anggota Partai Komunis Cina

Informasi itu diunggah oleh akun Tata di Facebook pada 28 Desember 2018. Dia menyertakan video berdurasi 1 menit 32 detik dengan tulisan:

Tetap waspada, bahaya komunis, rapatkan barisan, menangkan Prabowo sandi!! #PAS

Video suntingan itu dibuka dengan foto Jokowi bersama Jack Ma dengan teks bertuliskan: Penasehat Istana RI, Anggota Partai Komunis Cina.

Berikutnya, video itu menyertakan pemberitaan media tentang bergabungnya Jack Ma ke Partai Komunis Cina. Sementara Pemerintah Indonesia mengangkat Jack Ma sebagai penasehat steering committee e-commerce Indonesia sejak Agustus 2017.

Dalam video itu disebutkan bahwa Jokowi yang langsung merekrut Jack Ma saat Jokowi berkunjung ke Cina. Video lalu menyimpulkan bahwa Jack Ma yang komunis mendapat peran sentral dalam birokrat indonesia.

Benarkah Jack Ma menjadi penasehat Istana dan berperan sentral dalam birokrat Indonesia?

Penelusuran Fakta

1. Jack Ma sebagai penasehat e-commerce

Presiden Jokowi mengunjungi kantor Alibaba di Hangzhou pada September 2016. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi mengajak Jack Ma bergabung sebagai penasihat steering committee roadmap e-commerce Indonesia. Namun saat itu, menurut IDNTIMES Jack Ma batal jadi penasehat e-commerce karena ia lebih memilih menjadi penasehat e-commerce Malaysia.

Presiden Jokowi sendiri pada 21 Juli 2017 akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017. Perpres itu mengatur roadmap e-commerce tahun 2017-2019. Setelah itu, pemerintah membentuk steering committee (panitia pengarah) untuk berkoordinasi  dan sinkronisasi pelaksanaan roadmap e-commerce.

Pemerintah Indonesia kembali mendekati Jack Ma pada Agustus 2017 untuk menjadi penasihat panitia pengarah. Saat itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bertemu Jack Ma di Beijing.

Jack Ma kemudian menerima tawaran untuk menjadi penasihat panitia pengarah roadmap e-commerce Indonesia. Ma datang ke Indonesia pada Oktober 2018 untuk menghadiri rangkaian acara Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional – Bank Dunia di Bali.

Jadi, status Jack Ma bukan sebagai penasihat Istana, melainkan penasihat e-commerce atau layanan perdagangan digital.

Sementara surat kabar pendukung pemerintah Cina, The People's Daily, mengkonfirmasi bahwa Jack Ma telah menjadi anggota Partai Komunis China (CPC) pada November 2018.

Tempo menulis bahwa The People's Daily menyebut Jack Ma sebagai anggota Partai Komunis Cina (CPC) ketika partai itu mengumumkan rencana mereka untuk menghormati 100 orang tokoh atas kontribusi terhadap pembangunan negara Cina sebagai bagian dari perayaan menandai 40 tahun sejak reformasi ekonomi Cina.

Alibaba mengatakan kepada Reuters melalui email bahwa ikatan politik dari eksekutif apapun "tidak akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan bisnis perusahaan mereka”.

"Kami mengikuti semua undang-undang dan peraturan di negara-negara di mana kami beroperasi saat kami memenuhi misi kami untuk memudahkan orang-orang untuk melakukan bisnis di mana saja di era digital ini," kata perusahaan itu, dimuat Tempo.

Kesimpulan

Dari fakta di atas bahwa video yang menyebutkan penasihat Istana RI adalah anggota Partai Komunis Cina adalah salah. Penunjukan Jack Ma oleh pemerintah Indonesia hanya sebagai penasihat panitia pengarah e-commerce dalam kapasitasnya sebagai pendiri Alibaba Group.

IKA NINGTYAS