[Fakta atau Hoaks] Benarkah Presiden Prancis Telah Izinkan Pendirian Sekolah Turki Usai Diancam Erdogan?

Selasa, 28 Juli 2020 14:31 WIB
 
[Fakta atau Hoaks] Benarkah Presiden Prancis Telah Izinkan Pendirian Sekolah Turki Usai Diancam Erdogan?

Klaim bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan balasan yang tegas kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron karena melarang pendirian sekolah Turki beredar di media sosial. Menurut klaim tersebut, larangan Macron itu dibalas Erdogan dengan memerintahkan penutupan semua sekolah Prancis di Turki.

Di Facebook, klaim itu diunggah salah satunya oleh akun Al Fajri, yakni pada 18 Juli. Dalam unggahannya, akun ini juga membagikan gambar tangkapan layar artikel dari situs Suara Lira. Artikel yang terbit pada 30 Juli 2019 tersebut berjudul “Presiden Perancis Melarang Pendirian Sekolah Turki di Negaranya, Erdogan Balas dengan Tegas”.

Isi artikel inilah yang kemudian dibagikan oleh akun Al Fajri dalam unggahannya, bahwa Macron mengeluarkan larangan pendirian sekolah Turki di Prancis. Merespons hal itu, Erdogan mengeluarkan perintah penutupan semua sekolah Prancis di Turki.

“Beberapa menit kemudian, Presiden Macron menarik kembali keputusannya, meminta maaf kepada rakyat Turki, dan berjanji membantu menyediakan semua fasilitas untuk kepentingan pendirian sekolah Turki di Prancis,” demikian narasi dalam artikel itu. Situs Suara Lira menulis bahwa artikel tersebut dikutip dari situs media berbahasa Arab, Turki Al Yaum.

Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Al Fajri.

Apa benar Presiden Prancis telah mengizinkan pendirian sekolah Turki setelah diancam Erdogan?

PEMERIKSAAN FAKTA

Informasi yang ditulis oleh situs Suara Lira dalam artikelnya dan dibagikan oleh akun Al Fajri tersebut menyesatkan. Pada 2019, Turki memang berencana membuka sekolah di berbagai negara, termasuk di Prancis. Namun, hingga artikel ini ditulis, Prancis belum menyetujui pembukaan sekolah itu.

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, tidak ada pemberitaan yang menyebut Macron menarik kembali keputusannya, meminta maaf kepada rakyat Turki, dan berjanji membantu menyediakan semua fasilitas untuk kepentingan pendirian sekolah Turki di Prancis.

Bahkan, dalam situs Al Yaum yang diklaim sebagai sumber informasi itu, juga tidak ditemukan informasi tersebut saat Tempo memasukkan kata kunci “Presiden Prancis Izinkan Turki Buka Sekolah” dalam bahasa Arab di kolom pencarian situs tersebut.

Tempo pun menghubungi Dandy Koswaraputra, Kepala Anadolu Agency Indonesia, kantor berita milik pemerintah Turki di Indonesia, yang menanyakan informasi itu kepada para jurnalis Anadolu, baik di Turki maupun di Eropa. Hingga saat ini, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai rencana pendirian sekolah Turki di Perancis. Tidak ada pula penutupan sekolah Prancis di Turki.

Alasan Prancis menolak

Pada akhir Mei 2019, Turki memang berencana mendirikan sekolah menengah di Prancis. Mereka telah mengirimkan delegasi untuk mewujudkan rencana itu. "Orang-orang Prancis mendapat tekanan di Istanbul dan Ankara oleh kekuatan Erdogan, yang berupaya mendirikan sekolah-sekolah Turki di Prancis,” ujar sumber yang diwawancarai oleh Le Point.

Namun, keinginan Turki membuka sekolah di Prancis itu belum menemui titik temu dan membuat keresahan baru dalam hubungan kedua negara. "Kami telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Prancis untuk membuka sekolah-sekolah yang dikontrol Turki di Prancis selama beberapa tahun terakhir, tapi pembicaraan belum membuahkan hasil," kata seorang pejabat Turki yang akrab dengan negosiasi tersebut kepada Xinhua.

"Negosiasi dilakukan atas dasar bahwa Prancis memiliki sekolah di Turki selama bertahun-tahun, dan kami mencari timbal balik untuk praktik ini," ujar pejabat itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengatakan bahwa "negosiasi atas sekolah yang akan dibuka oleh Turki sesuai dengan sistem pendidikan Prancis pada dasarnya dilakukan secara timbal balik dengan sekolah-sekolah ini di Turki".

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Prancis Jean-Michel Blanquer mengatakan bahwa pemerintah tidak mendukung gagasan Turki membuka sekolah menengah di Prancis. Blanquer mengisyaratkan bahwa Turki ingin membawa ideologinya ke Prancis melalui sekolah-sekolah itu.

Dilansir dari Euronews, yang mengutip seorang pejabat Kementerian Pendidikan Prancis, Turki mengancam akan melakukan hal yang sama pada sekolah-sekolah Prancis di Turki jika Prancis menciptakan masalah dalam pendirian sekolah-sekolah Turki di sana.

Prancis menolak inisiatif ini dengan alasan prinsip-prinsip sekuler negara tersebut, dan sejak saat itu Ankara menunjukkan tekanan terhadap sekolah-sekolah Prancis di Turki. Ada dua sekolah negeri Prancis di Ankara dan Istanbul. Satu di antaranya adalah Sekolah Menengah Yunus Emre.

Menurut kepala Yunus Emre, Seref Ates, sekolahnya menerima anggaran dari pemerintah Turki dan tidak dapat melakukan kebijakan apa pun yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri Turki. Sekolah itu pun menerima 3 miliar euro dari Uni Eropa untuk dialog budaya Turki-Eropa.

Pemerintah Turki sendiri meluncurkan kebijakan memperluas pendirian sekolah-sekolah Turki di negara lain melalui Yayasan Maarif, yang bertanggung jawab atas kegiatan pendidikan Turki di luar negeri dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Luar Negeri. Yayasan ini telah menjalin kontak resmi dengan 90 negara. Saat ini, yayasan tersebut telah mengelola 162 sekolah di 12 negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Presiden Prancis Macron telah mengizinkan pendirian sekolah Turki setelah diancam Presiden Turki Erdogan menyesatkan. Memang benar Turki ingin membuka sekolah di Prancis, yang merupakan bagian dari rencana mereka memperluas pendirian sekolah Turki di negara lain. Namun, tidak benar bahwa Macron telah menarik kembali keputusannya, meminta maaf kepada rakyat Turki, dan berjanji membantu menyediakan semua fasilitas untuk kepentingan pendirian sekolah Turki di Prancis. Hingga artikel ini dimuat, rencana pendirian sekolah Turki itu belum disetujui oleh pemerintah Perancis dengan alasan prinsip-prinsip sekuler negara tersebut.

IKA NINGTYAS

Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id



  •  

    Selengkapnya