[Fakta atau Hoaks] Benarkah Kapuspen TNI Sebut Mahasiswa Bisa Minta Didampingi Kodam Saat Demo?

Sebuah gambar berisi sebuah tulisan yang berjudul "Maklumat TNI Untuk Rakyat Indonesia" beredar di media sosial. Tulisan itu diklaim bersumber dari Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi. Di bagian awal, terdapat narasi bahwa mahasiswa bisa meminta didampingi oleh Komando Daerah Militer (Kodam) saat menggelar demonstrasi.

"MAHASISWA bisa minta BANTUAN ke KODAM jika ingin didampingi saat gelar UNJUK RASA. Kewenangan itu sudah bukan lagi milik PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. KAMI DILATIH .... Untuk BERPERANG. Untuk melumpuhkan LAWAN. Untuk membunuh LAWAN. tapi Kami punya hati nurani. Kami TIDAK DILATIH ..... Untuk membunuh RAKYAT. Untuk membunuh MAHASISWA. KAMI ADA karena .... Kami menjaga RAKYAT. Kami menjaga NKRI. TNI adalah anak kandung RAKYAT. RAKYAT adalah ibu kandung TNI. BRAVO TNI," demikian narasi dalam tulisan itu.

Di Facebook, salah satu akun yang membagikan gambar tersebut adalah akun Dody Yeschan. Akun ini mengunggah gambar itu ke grup NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada 24 Juni 2020. Hingga artikel ini dimuat, unggahan tersebut telah dibagikan lebih dari 200 kali.

Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Dody Yeschan.

Apa benar Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi menyebut bahwa mahasiswa bisa meminta didampingi Kodam saat berdemonstrasi?

PEMERIKSAAN FAKTA

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait dengan memasukkan kata kunci "mahasiswa boleh minta pengawalan TNI untuk unjuk rasa" di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan sebuah artikel cek fakta di situs Turnbackhoax.id yang pernah memverifikasi klaim itu pada 5 Oktober 2019.

Menurut pemeriksaan fakta Turnbackhoax.id, pernyataan Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi terkait pengawalan demonstrasi oleh TNI pernah dimuat di situs CNN Indonesia pada 26 September 2019 dalam artikelnya yang berjudul "Mahasiswa Minta Dikawal Demo ke Mabes, TNI Arahkan ke Kodam". Namun, cara penyampaian atau kesimpulan dalam gambar di atas keliru sehingga mengarah ke tafsir yang salah.

Berikut isi lengkap berita di CNN Indonesia:

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Sisriadi mengatakan bahwa pendampingan mahasiswa dalam berdemonstrasi dilakukan di level komando daerah militer (kodam) dan hanya jika dalam kondisi dibutuhkan oleh Polri. Dia menyebut kewenangan itu sudah bukan lagi milik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Kewenangan Panglima dalam pengendalian operasi sudah dibagi habis ke satuan bawah. Mereka seharusnya minta ke tingkat pangdam. Panglima kan sudah dibagi habis kewenangannya," kata Sisriadi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (25/9).

Meski demikian, Sisriadi menyatakan kewenangan Panglima TNI tidak termasuk kewenangan untuk mengizinkan dan memberikan pengawalan demonstran, karena berdasarkan UU No. 9/89, pengawalan demonstrasi adalah kewenangan Polri.

Dia lalu menjelaskan bahwa TNI bisa ikut membantu mengamankan aksi demonstrasi jika memang dibutuhkan. Nantinya, itu akan diserahkan di level kodam di daerah yang bersangkutan.

"TNI membantu polisi jika memang tenaga polisi tidak cukup. Prosedurnya begitu. Dan itu sudah pada level di lapangan, dan bukan pada Panglima TNI lagi," ujarnya.

Sisriadi juga menyatakan bukan berarti TNI ingin ikut dalam kegiatan yang bersifat politik. "Urusannya diserahkan komandan di bawah dan mereka punya prosedur masing-masing dan itu kan tugas perbantuan," kata Sisriadi.

Ihwal unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan di dekat Mabes TNI, Sisriadi tidak ingin bicara banyak. Dia mengatakan bahwa mahasiswa sudah melakukan itu dengan tertib.

Dia menjelaskan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sedang tidak berada di Jakarta hingga beberapa hari ke depan. Karenanya, keinginan mahasiswa untuk bertemu Hadi tidak akan bisa tercapai.

"Sedang di Palangkaraya mengecek pembuatan titik hujan. Kemarin kan Riau berhasil. Jambi berhasil. Jadi beliau melihat sekarang di Kalteng, nanti lanjut di Kalbar," ucap Sisriadi.

Ratusan mahasiswa berkumpul di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (25/9). Mereka meminta TNI untuk ikut serta dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR selanjutnya.

Kapolsek Cipayung, Jakarta Timur Kompol Abdul Rasyid mengatakan mahasiswa itu berasal dari Bandung dan Jakarta. "Meminta dari pihak TNI ke Panglima TNI turun bersama-sama dengan mahasiswa ini untuk melakukan aksi damai [selanjutnya] di Gedung DPR/MPR, supaya pengamanan juga jangan cuma dari kepolisian," tutur Abdul saat dihubungi, Rabu (25/9).

Ratusan mahasiswa itu berkumpul sejak sore hari. Hingga pukul 19.30 WIB, mereka belum mau membubarkan diri. Abdul mengatakan para mahasiswa tetap ingin bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Keinginan mereka mau ketemu Panglima TNI, tapi belum ada fasilitas dari dalam (Mabes TNI). Sudah negosiasi dengan Mabes TNI tapi mereka tetap mau ketemu hari ini," tutur Abdul.

Sementara dikutip dari arsip berita Tempo pada 25 September 2019, Kapuspen TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan mahasiswa tak berunjuk rasa di depan Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Sisriadi, pengunjuk rasa berada cukup jauh yaitu sekitar 500 meter dari depan Mabes TNI.

Sisradi menuturkan dirinya sempat berada di kemacetan di jalan menuju tempat kerjanya tersebut. "Saya enggak lihat ada orang rame-rame demo, tapi memang macet. Ya kan karena jalannya sempit juga," ujar dia saat dihubungi, Rabu, 25 September 2019.

Meski begitu, Sisriadi mengetahui adanya sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di jalanan arah Mabes TNI. "Kata orang ya 500 meter dari Mabes TNI. Tapi itu artinya mereka pintar, di peraturan kan memang tidak boleh berdemo di depan Mabes TNI," kata Sisradi.

Sebelumnya, massa yang mengaku sebagai mahasiswa dari sejumlah universitas di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat, menggelar aksi di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Mereka berharap bisa beraudiensi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sisradi pun angkat bicara. TNI tak akan ikut-ikutan dalam aksi demonstrasi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim dalam gambar berjudul "Maklumat TNI Untuk Rakyat Indonesia" di atas, bahwa Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi menyebut bahwa mahasiswa bisa meminta didampingi Kodam saat berdemonstrasi, menyesatkan. Pernyataan Sisriadi itu diucapkan dalam konteks adanya permintaan pendampingan dari demonstran yang mengaku sebagai mahasiswa dari sejumlah universitas di Bandung dan Jakarta yang berkumpul di dekat Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Sisriadi merespons permintaan itu dengan mengatakan bahwa pendampingan mahasiswa dalam berdemonstrasi dilakukan di level Kodam dan hanya jika dalam kondisi dibutuhkan oleh Polri.

IBRAHIM ARSYAD

Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke [email protected]