[Fakta atau Hoaks] Benarkah Munir Dibunuh Satu Bulan Setelah Bersaksi Prabowo Tak Bersalah?

Narasi tentang aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib yang dibunuh satu bulan setelah bersaksi bahwa Prabowo tidak bersalah, beredar di media sosial. Narasi itu dibagikan oleh Reza Nerazzuri pada 9 Mei 2019 dan telah dibagikan 13 ribu kali.

Sebuah akun menghubungkan pembunuhan aktivis HAM Munir dengan kesaksian Prabowo.

Akun Reza membagikan gambar tangkapan layar talkshow televisi yang menghadirkan Munir dan Fadli Zon. Gambar itu dilengkapi teks: “Munir dibunuh satu bulan setelah memberi kesaksian bahwa Prabowo tidak bersalah dan tidak terlibat pelanggaran HAM! #Menolak Lupa”.

Selain membagikan tangkapan layar itu, akun tersebut juga menulis narasi di linimasanya: “Munir seorang aktivis HAM adalah WNI keturunan Arab yang tewas setelah memberikan kesaksian penting terkait kasus pelanggaran HAM. Siapakah dalang dibalik pembunuhannya, tentu saja orang yang sangat membenci keturunan Arab.”

Artikel ini akan memeriksa benarkah Munir dibunuh satu bulan setelah bersaksi bahwa Prabowo tidak bersalah? Dan, benarkah Munir pernah menyatakan bahwa Prabowo tidak bersalah dalam dalam penculikan aktivist 98?

 

PEMERIKSAAN FAKTA

Istri mendiang Munir, Suciwati, memastikan bahwa narasi yang beredar di media sosial itu adalah hoaks. “Pasti hoaks!” kata dia lewat pesan di WhatsApp kepada Tempo, Senin, 13 Mei 2019.

Dari hasil pemeriksaan Tempo, tangkapan layar yang dibagikan akun Reza Nerazzuri berasal dari talkshow Liputan6 SCTV yang dipublikasikan di Channel Fadli Zon pada 8 Mei 2013.

Dalam channel tersebut terdapat keterangan bahwa talkshow itu sebenarnya terjadi pada 8 Oktober 1999 yang menghadirkan pembicara Munir Said Thalid yang saat itu menjadi Kordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta Fadli Zon yang menjadi juru bicara Prabowo Subianto.

Dengan membandingkan waktu Munir meninggal pada 7 September 2004, tentu saja klaim bahwa Munir dibunuh satu bulan setelah talkshow tersebut keliru.

Terkait klaim kedua, benarkah Munir menyatakan Prabowo tidak terlibat dalam penculikan aktivis 98, Tempo menyimak seluruh isi talkshow yang berdurasi 8 menit 25 detik tersebut.

Talkshow itu membahas rencana keluarga Joyo Hadikusumo akan menuntut pemerintah untuk membersihkan nama Pangkostrad Letjen (TNI) Prabowo Subianto.

Dalam talkshow itu, Munir tidak menyatakan bahwa Prabowo tidak bersalah atau tidak terkait dengan penculikan aktivis 98. Pernyataan itu justru keluar dari Fadli Zon pada menit ke 7 detik 41.

“Prabowo sudah pernah bilang dia sama sekali tak pernah memerintahkan penculikan dan ini praktek yang lama terjadi dalam sistem kita,” kata Fadli Zon.

Yang Munir sampaikan bahwa penuntasan kasus penculikan aktivis 98 harus melalui proses pengadilan sipil agar lebih terbuka baik untuk keluarga orang yang hilang, masyarakat, bahkan juga Prabowo sendiri apabila ingin membuktikan dia tidak bersalah.

Menurut Munir, pemecatan Prabowo Subianto sengaja tidak melalui pengadilan menjadi bentuk politik impunitas untuk melindungi orang-orang tertentu agar tak dituntut.

“Dari dulu kami usulkan bahwa setiap tuduhan harus dibuktikan melalui pengadilan, baru pemecatan itu setelah pengadilan menyatakan bersalah atau benar. Ini yang jadi soal ketika ada impunitas orang dilindungi dengan memakai fungsi-fungsi hukum agar tak dituntut di pengadilan. Itu sekaligus jadi alat politik untuk menghantam orang itu benar terlibat atau tidak,” kata Munir.

 

Keterlibatan Prabowo dan Tim Mawar

Munir menjadi salah satu inisiator berdirinya KontraS pada 20 Maret 1998, yang salah satunya untuk merespon maraknya orang hilang karena penculikan pada 1997-1998. Pada Agustus 1999 KontraS melakukan gugatan kepada Panglima TNI karena ketidakjelasan tindak lanjut pengusutan kasus penculikan sejumlah aktivis tersebut.

Gugatan disampaikan oleh para korban, orang tua korban, dan juga Munir secara pribadi karena merasa ditipu oleh pernyataan-pernyataan TNI tentang kasus penculikan. Meski Dewan Anggota Kehormatan (DKP) telah menjatuhkan hukuman administrasi  bagi tiga orang perwira ABRI, yaitu Prabowo, Muchdi, dan Chairawan, namun upaya untuk membawa mereka ke pengadilan sipil atas tindak kriminal tidak dipenuhi.  

Jawaban Munir dalam Talkshow di SCTV tersebut terkait dalam konteks bagaimana KontraS mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus penculikan aktivis 98 itu melalui pengadilan sipil.

Dalam channel Kontraspublication di YouTube, Munir menjelaskan, kaitan erat Prabowo dalam kasus penghilangan aktie 98. Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto yang menjadi orang termuda dan tercepat meraih pangkat jenderal. Karirnya cukup panjang dalam operasi-operasi berdarah di Timor-timur, di Irian dan Aceh. Jejaknya cukup berdarah dan keras dalam setiap operasi itu. 

Sejak kasus penghilangan orang, kata Munir dalam video berikutnya, ada beberapa orang yang dihukum. Pertama ada11 orang dari Tim Mawar di bawah Kopassus yang menculik 9 aktivis. Namun, kata dia, Tim Mawar itu sebenarnya hanya kambing hitam, karena mereka hanya pelaku lapangan, bukan pembuat kebijakan untuk melakukan penculikan. Dan mereka juga dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap aktivis lainnya yang masih hilang, padahal berada dalam aksi penculikan yang sama.

“Mereka hanya dihukum karena menahan orang yang kemudian telah dilepaskan,” kata Munir. 

Ia melanjutkan, disamping Tim Mawar itu ada dua jenderal dan satu kolonel yang dicopot jabatannya karena kasus-kasus penculikan ini. Mereka yakni Letnan Jenderal Prabowo sebagai Pangkostrad, Muchdi sebagai Komandan Jenderal Kopassus, dan juga kolonel Chairawan sebagai komandan grup 4 Kopassus.

Prabowo hanya dicopot jabatannya, dan pensiunnya dipercepat. Sementara yang dua lainnya hanya dicopot jabatannya tanpa proses hukum.

“Substansi pelaku itu belum terjangkau, motif penculikan masih dilihat sebagai individu-individu bukan bagaimana rezim ini mempertahankan kekuasaannya, Jadi kalau ada yang dihukum, ini bukan proses hukuman yang benar, cuma ini karena tekanan cukup besar dari masyarakat jadi harus diakomodir sebatas bagi orang militer dianggap aman bagi dirinya,” kata Munir.

Prabowo sendiri mengakui penculikan itu dan menganggapnya sebagai tindakan yang benar dalam pandangan rezim saat itu. Ia mengungkapkan itu secara blak-blakan dalam laporan utama majalah TEMPO edisi 28 Oktober 2013.

"Kadang dalam pemerintahan, kita sebagai alat pemerintah menjalankan misi yang dianggap benar. Begitu ada pergantian pemerintah, pemerintah baru menganggapnya tidak benar. Saya, kan, hanya petugas saat itu," kata Prabowo.

Menurut Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini, dia telah mempertanggungjawabkan perbuatan yang menjadi porsinya. "Saya tidak ke mana-mana, saya bertanggung jawab, saya tidak ngumpet," kata dia.

Prabowo mengaku tidak tahu pasti apakah ada tim lain di luar Tim Mawar. "Mungkin banyak tim, tapi saya tidak tahu. Saya hanya salah satu, kan, ada beberapa belas panglima," kata Prabowo. 

 

Motif Pembunuhan Munir

Motif pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalid, pada 7 September 2004 masih misterius hingga kini. Ada dugaan Munir dibunuh karena memegang data penting seputar pelanggaran hak asasi manusia seperti pembantaian di Talang Sari, Lampung, pada 1989, penculikan aktivis 1998, referendum Timor Timur, hingga kampanye hitam pemilihan presiden 2004.

Motif pembunuhan juga dikaitkan dengan pemberantasan terorisme yang pada 2004 menjadi agenda nasional. Indonesia menjadi bagian “War on Terror” yang dicetuskan Amerika Serikat setelah serangan 11 September 2001. Munir kerap mempertanyakan metode Detasemen Antiteror dan BIN menangkap para pelaku teror tanpa mempertimbangkan hak asasi. 

 

KESIMPULAN

Dari pemeriksaan fakta itu, narasi Munir tewas dibunuh satu bulan setelah menyatakan Prabowo tidak bersalah dalam pelanggaran HAM berat adalah keliru.

 

IKA NINGTYAS