Keliru, Klaim Megawati Mundur dari PDIP dan Menunjuk Jokowi Jadi Ketua Umum

Jumat, 13 Agustus 2021 15:30 WIB
 


 
Keliru, Klaim Megawati Mundur dari PDIP dan Menunjuk Jokowi Jadi Ketua Umum

Sebuah video disertai klaim bahwa Megawati Soekarnoputri mundur dari PDIP beredar di media sosial. Video tersebut dibagikan dengan narasi bahwa Megawati Mundur dari PDIP dan menunjuk Jokowi sebagai ketua umum.

Di Facebook, video tersebut dibagikan akun ini pada 7 Agustus 2021. Akun inipun menuliskan narasi, “Mundur Dari PDIP ! Megawati Tunjuk Jokowi Gantikan Jadi Ketua Umum PDIP.”

Hingga artikel ini dimuat, video berdurasi 10 menit tersebut telah mendapat 172 komentar dan dibagikan sebanyak 190 ribu kali.

Apa benar ini video Megawati mundur dari PDIP dan menunjuk Jokowi sebagai ketua umum?

Tangkapan layar video yang diklaim sebagai video Megawati mundur dari PDIP

PEMERIKSAAN FAKTA

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim Cek Fakta Tempo mula-mula memfragmentasi video tersebut dengan menggunkan tool InVid. Selanjutnya, gambar-gambar ditelusuri jejak digitalnya dengan menggunakan reverse image Google dan Yandex. Hasilnya, video di atas hanya berisi cuplikan beberapa pernyataan Megawati dalam sejumlah forum. Tidak ada sama sekali pernyataan Megawati yang menyebut dirinya mundur dari PDIP.

Video yang identik pernah diunggah ke Youtube oleh kanal POLITIK NUSANTARA pada 6 Agustus 2021 dengan judul, “Berita Terkini ~ Mundur Dari PDIP ! Megawati Tunjuk Jokowi Gantikan Jadi Ketua Umum PDIP.”

Video di atas dimulai dengan gambar tangkapan layar Megawati pada Pelatihan Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami sekaligus peluncuran Bagunan PDI Perjuangan. Videonya pernah diunggah ke Youtube oleh kanal PDI Perjuangan pada 4 Agustus 2021 dengan judul, “PELATIHAN MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI - BAGUNA DPP PDI PERJUANGAN RABU, 4 AGUSTUS 2021.”

Video selanjutnya merupakan cuplikan dari pidato Megawati saat peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan. Video yang identik pernah diunggah ke Youtube oleh kanal BeritaSatu pada 10 Januari 2017 dengan judul, “Sambutan Megawati di HUT ke-44 PDI Perjuangan.”

Cuplikan selanjutnya identik dengan video yang pernah diunggah ke Youtube oleh kanal PDI Perjuangan pada 30 Mei 2021 dengan judul, “Peresmian Kantor PDI Perjuangan, Tingkat DPD, DPC dan PAC.”

Terdapat pula cuplikan video pidato Presiden Jokowi pada Global Healt Summit 2021. Video yang identik pernah diunggah ke Youtube oleh kanal Sekretriat Presiden pada 21 Mei 2021 dengan judul, “Pidato Presiden Jokowi untuk Global Health Summit, 21 Mei 2021.”

Video di atas juga disertai narasi yang dibacakan pengisi suara. Narasi tersebut bersumber dari tiga situs berbeda.

Pada bagian awal naskah video yang dibacakan pengisi suara bersumber dari situs seword.com yang diunggah pada 4 Agustus 2021 dengan judul, ”Lelah, Megawati Siap Mundur, Pengganti: Prananda, Puan atau Jokowi?”

Selanjutnya, pengisi suara juga mengutip artikel yang dimuat situs beritasatu.com yang dimuat pada 25 Februari 2021 dengan judul, “Pengamat: Berkat Jokowi Effect, Elektabilitas PDIP Makin Naik.”

Berikut Kutipannya:

"Membaca hasil survei dan melihat elektabilitas PDIP cenderung naik, membuat saya terkejut. Pasalnya, serangan ke partai ini datang bertubi-tubi akhir-akhir ini. Sang banteng dijadikan target," ujar pengamat politik dan pegiat media sosial, Kajitow Elkayeni.

Menurut pengamatannya dari sisi intensitas serangan yang bermain di kubangan ini bukan main-main. Framing yang biasanya disasarkan ke Joko Widodo, kali ini merembet ke partai moncong putih.

Dia pun mengungkapkan, serangan tersebut dalam upaya membusukkan PDIP dengan menyeret para pentolan seperti Herman Hery dan istilah ‘Madam' dalam kasus bansos adalah upaya sistematis untuk menghancurkan kredibilitas PDIP.

"Namun yang mengejutkan, upaya untuk meredupkan pamor PDIP melalui kasus korupsi bansos, ternyata sia-sia. PDIP menjadi satu-satunya partai yang justru mengalami kenaikan elektabilitasnya," jelasnya.

Diketahui, hasil survei Parameter menunjukkan bahwa PDIP memiliki elektabilitas tertinggi dibanding partai politik lainnya yaitu 25,1 persen. Sementara Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan elektabilitas PDIP sebagai partai teratas dengan 20,1 persen. Bahkan jika dilakukan semi terbuka, PDIP masih diposisi pertama 24,5 persen. Survei LSI juga menunjukkan PDIP paling dekat dengan rakyat sebesar 35,4 persen.

Kemudian pada bagian akhir, naskah yang dibacakan pengisi suara mengutip artikel yang bersumber dari situs pikiranrakyat.com yang dimuat pada 19 Maret 2021 dengan judul, “Jokowi Disebut Pantas Jadi Ketum PDIP, Bang Arief: Apa Megawati Rela Dipimpin di Luar Trah Soekarno?”

Berikut kutipannya:

Seiring dengan isu tersebut, kini muncul isu yang menyebut jika Presiden Jokowi yang nantinya sudah tidak menjabat menjadi Presiden, akan menjadi Ketua Umum PDIP.

“Muncul lagi satu isu tentang kemungkinan Pak Jokowi menggantikan MegawatiSoekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP” ujar Bang Arief.

“Ini yang menarik namun kita lihat nanti apakah Ibu Mega (Megawati) rela kepemimpinan partai merah ini di luar trah Soekarno,” lanjut Bang Arief.

Pernyataan Bang Arief tersebut menanggapi sebuah pemberitaan mengenai pernyataan Pengamat Politik Wempy Hadir.

Pengamat Politik Wempy Hadir menuturkan bahwa Jokowi sangat cocok menggantikan posisi Megawati menjadi Ketua Umum PDIP.

Terlebih, jika Presiden Jokowi sudah tidak menjabat menjadi Presiden kembali, Bang Arief menuturkan bahwa tidak mungkin Jokowi kembali membuka meubel kembali di Solo.

Meskipun begitu, Bang Arief melihat keadaan saat ini di mana Presiden Jokowi tidak selalu beriringan dan satu pendapat dengan Megawati.

Menurutnya, hal itu mungkin saja Megawati akan menyerahkan partainya kepada trah Soekarno kembali, yaitu anak-anaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelusuran fakta Tempo, video disertai narasi bahwa Megawati mundur dari PDIP dan menunjuk Jokowi sebagai ketua umum keliru. Tak ada sama sekali pernyataan Megawati yang menyebut dirinya mundur dari PDIP dan menunjuk Jokowi sebagai ketua umum. Video di atas hanya berisi cuplikan beberapa kegiatan Megawati dan Jokowi disertai opini dan pernyataan sejumlah pengamat politik.

TIM CEK FAKTA TEMPO


 


  •  

    Selengkapnya