Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

[Fakta atau Hoaks] Benarkah Ini Foto Saat Bendera PDIP di Sumatera Barat Dicopot?

Jumat, 11 September 2020 16:48 WIB

[Fakta atau Hoaks] Benarkah Ini Foto Saat Bendera PDIP di Sumatera Barat Dicopot?

Foto yang memperlihatkan sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menurunkan bendera PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) beredar di media sosial. Foto itu diklaim diambil di Sumatera Barat. Foto ini beredar usai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani melontarkan pernyataan yang kontroversial, yakni agar Sumbar mendukung negara Pancasila.

Di Facebook, foto tersebut dibagikan salah satunya oleh akun O’Hara pada 7 September 2020. Akun ini pun memberikan narasi sebagai berikut:

"PARTAI TERLARANG"Tamat sudah riwayat PDIP di Tanah Minang,Bagi masyarakat Minang yang Pancasilais,PDIP merupakan "Partai Terlarang" yang ingin mengubah Pancasila menjadi TrisilaProvinsi mana yang akan menyusul..!?

Catatan: Di Tahun 1965-an bendera partai PKI juga Dilarang Beredar di Tanah Minang

Hingga artikel ini dimuat, unggahan akun O’Hara tersebut telah direspons lebih dari 300 kali, dikomentari lebih dari 50 kali, dan dibagikan lebih dari 150 kali.

Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook O'Hara.

Apa benar foto di atas adalah foto ketika bendera PDIP di Sumbar dicopot?

PEMERIKSAAN FAKTA

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital foto tersebut dengan reverse image tool Google. Hasilnya, ditemukan bahwa penurunan bendera PDIP oleh Satpol PP dalam foto tersebut bukan terjadi di Sumbar, melainkan di DKI Jakarta.

Foto itu pernah dimuat oleh kantor berita Antara pada 17 Januari 2020 dengan keterangan “Petugas Satpol PP Cempaka Putih membawa atribut bendera PDIP yang telah diturunkan di sepanjang Kecamatan Cempaka Putih, Jumat (17/1/2020). (ANTARA/HO-Sudin Kominfotik Jakarta Pusat).”

Dilansir dari Antara, Satpol PP Cempaka Putih menurunkan bendera-bendera PDIP itu karena adanya aduan masyarakat yang merasa terganggu. Menurut mereka, lingkungannya tidak lagi terlihat estetis setelah satu minggu atribut itu terpasang.

"Kita turunkan sebanyak 500 atribut partai seperti spanduk dan bendera. Semuanya kita bawa ke (Kantor) Kecamatan Cempaka Putih," kata Kepala Satpol PP Cempaka Putih Aries Cahyadi.

Berita tentang penurunan bendera PDIP oleh Satpol PP Cempaka Putih ini juga pernah dimuat oleh Tempo pada 17 Januari 2020. Menurut berita itu, pencopotan bendera-bendera tersebut dilakukan di sepanjang Jalan Pramuka Raya, Jalan Layang atau Fly Over Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani, serta Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat.

Atribut-atribut itu diturunkan oleh 20 petugas hingga kondisi lingkungan kembali seperti semula. "Jika dalam satu minggu (atribut) tidak diambil, akan dibawa ke gudang Satpol PP di Cakung, Jakarta Timur," kata Kepala Satpol PP Cempaka Putih Aries Cahyadi.

Sebelumnya, atribut-atribut berwarna merah milik PDIP itu memenuhi jalanan Ibu Kota Jakarta ketika PDIP menggelar rapat kerja nasional di JIExpo Kemayoran pada 10 Januari 2020. Rakernas PDIP itu turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa foto di atas merupakan foto ketika bendera PDIP di Sumatera Barat dicopot keliru. Pencopotan bendera PDIP dalam foto tersebut terjadi di DKI Jakarta pada 17 Januari 2020, jauh sebelum Ketua DPP PDIP Puan Maharani melontarkan harapannya agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Pencopotan ini dilakukan atas dasar aduan masyarakat yang merasa terganggu di mana lingkungannya tidak lagi terlihat estetis setelah satu minggu atribut itu terpasang.

ZAINAL ISHAQ

Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id