[Fakta atau Hoaks] Benarkah Bupati Konawe Akui Disuap Menko Luhut Soal 500 TKA Cina?

Narasi bahwa Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Kery Saiful Konggoasa, mengaku disuap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal tenaga kerja asing (TKA) asal Cina beredar di media sosial. Narasi itu terdapat dalam judul artikel di situs Konfrontasi.com yang berbunyi "Bupati Konawe Akui Disuap Menko Luhut Soal 500 TKA China".

Dalam artikelnya yang dimuat pada 3 Mei 2020 tersebut, Konfrontasi.com mengutip pernyataan Kery dalam program "Apa Kabar Indonesia Pagi" di stasiun televisi tvOne. Menurut artikel itu, terungkap bahwa ada campur tangan pihak pemeritah pusat dalam rencana kedatangan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara tersebut. "Kery bahkan tak segan-segan membongkar janji Luhut agar TKA asal China itu bisa masuk ke Indonesia."

Artikel itu pun menyebutkan hal yang pernah dijanjikan oleh Luhut kepada Kery. Berikut narasinya: Lantas hal apa yang sebenarnya pernah dijanjikan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, kepada Kery soal rencana kedatangan TKA China tersebut? "Menko Maritim katakan, 'Sudah Ker, apa yang kau minta kita siapkan.' Tapi kenyataan juga sampai sekarang belum ada itu terima bantuan. Bagaimana kita ini," kata Kery.

Di Facebook, tautan artikel itu dibagikan salah satunya oleh akun El Shirazy, yakni pada 4 Mei 2020. Hingga artikel ini dimuat, unggahan akun tersebut telah dikomentari lebih dari 100 kali dan dibagikan lebih dari 800 kali.

Gambar tangkapan layar unggahan akun Facebook Al Shirazy.

Apa benar Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengaku disuap oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait kedatangan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara?

PEMERIKSAAN FAKTA

Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo memeriksa pernyataan Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dalam program "Apa Kabar Indonesia Pagi" di tvOne yang dikutip oleh Konfrontasi.com. Video itu diunggah oleh kanal YouTube milik tvOne, Talk Show tvOne, pada 28 April 2020 dengan judul "Warga Resah 500 TKA China Datang, Bupati Konawe Ngaku Tidak Ada Pemberitahuan Resmi".

Video tersebut berdurasi sekitar 10 menit. Pernyataan Kery yang dikutip oleh Konfrontasi.com dimulai dari menit 1:10 hingga 3:01. Di bagian awal, Kery menyatakan penolakannya terhadap rencana kedatangan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara. "Karena kita sudah sepakat bahwasannya Covid-19 ini kita selesaikan dulu, baru masuk tenaga asing, karena akan mempengaruhi kondisi daerah ini," ujar Kery.

Kemudian, Kery mengatakan, "Tapi, kalau memang pemerintah pusat mau bicarakan bagaimana baiknya, ya tidak ada persoalan, kalau sudah perintah pemerintah pusat. Tapi, yang sekarang kita harapkan betul-betul, TKA yang masuk Konawe benar-benar steril dari virus Corona. Mungkin saya akan bicarakan dengan Pak Gubernur (Sulawesi Tenggara) bagaimana teknisnya."

Setelah membicarakan soal rencana kedatangan 500 TKA Cina itu, Kery menyampaikan masalah ekonomi yang dihadapi di kala pandemi Covid-19 serta bantuan dari perusahaan yang berencana mendatangkan 500 TKA Cina itu, PT Virtue Dragon Nickel Industry, dan pemerintah pusat. Dalam konteks inilah Kery menyinggung janji Luhut terkait bantuan. Dalam wawancara itu, Kery juga tidak menyinggung masalah suap seperti yang ditulis Konfrontasi.com.

Berikut ini pernyataan lengkap Kery dalam video di tvOne:

"Karena perlu kita ketahui, negara kita juga perlu ekonomi. Sebab, kalau kita terlalu keras dalam hal ini, bagaimana kita mau punya kehidupan? Sebab, kita juga masih mengharap pendapatan, pendapatan daerah atau apa. Ya mudah-mudahan Corona ini cepat selesai. Kita juga harapkan perusahaan ini juga memperhatikan masyarakat Konawe. Jangan kecamatan saja. Saya sudah menyurat sampai ke Cina soal bantuan. Tapi, sampai sekarang, enggak ada bantuan dari perusahaan itu. Bagaimana? (Padahal) kapalnya sudah pulang ke Cina. Menko Maritim katakan, 'Sudah Ker, apa yang kau minta kita siapkan.' Tapi kenyataannya juga sampai sekarang belum ada kita terima bantuan. Bagaimana kita ini?"

Gambar tangkapan layar video program "Apa Kabar Indonesia Pagi" di tvOne.

Rencana kedatangan 500 TKA Cina

Berdasarkan arsip berita Tempo pada 1 Mei 2020, Kementerian Tenaga Kerja telah menunda kedatangan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara. "Saat ini perusahaan pengguna sudah menunda proses kedatangan TKA dimaksud," kata pelaksana tugas Dirjen Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker, Aris Wahyudi, saat dihubungi pada 30 April 2020.

Sedianya, 500 TKA Cina itu akan tiba pada 22 April lalu. Namun, gubernur, DPRD, hingga masyarakat Sulawesi Tenggara menolak. Aris juga mengatakan kedatangan itu tidak bisa dilakukan di tengah pengendalian transportasi saat ini. Perusahaan bakal menunda kedatangan TKA itu hingga waktu yang belum ditentukan. "Konon, konsekuensinya, operasional perusahaan dapat terganggu dan berisiko perumahan tenaga kerja lokal," ujar Aris.

Aris mengakui bahwa Kemenaker memang menyetujui Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) Cina yang diajukan dua perusahaan, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel. Namun, ia menjelaskan bahwa bukan berarti buruh Cina akan langsung tiba di Indonesia ketika RPTKA disetujui. "Setelah RPTKA disahkan, bukan berarti TKA besok pagi atau minggu depan tiba di tanah air," katanya.

Persetujuan kedatangan TKA itu sebelumnya tertuang dalam surat bernomor B-3/10204/PK.04/IV/2020 tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani Aris. Surat itu merupakan tindak lanjut permohonan RPTKA yang diajukan kedua perusahaan tersebut pada 1 April 2020. Dalam suratnya, Aris mengatakan RPTKA dua perusahaan itu diterima setelah mempertimbangkan legalitas dan kepentingannya.

Aris pun meminta kedua perusahaan tersebut untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di Sulawesi Tenggara terkait mitigasi dan penerapan protokol Covid-19. Pelaksanaan RPTKA itu harus tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dan masyarakat. Persetujuan itu juga demi menjaga berjalannya pembangunan dan aktivitas perusahaan. "Sehingga, kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja lokal dapat dihindarkan," kata Aris dalam suratnya.

Juru bicara Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan rencana kedatangan dari 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara adalah untuk kebutuhan penyelesaian pembangunan proyek industri agar dapat segera rampung. "Sehingga bisa mulai menjadi salah satu pencipta lapangan kerja dan sumber pendapatan, pembangunan daerah, di sana," ujarnya kepada Tempo pada 30 April 2020.

Karena itu, Jodi menegaskan bahwa kedatangan TKA Cina tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, pembangunan di wilayah Sulawesi akan memberikan banyak multiplier effect. "Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel," katanya.

Menurut data yang ia miliki, total TKA asing yang bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel sekitar 709 orang. Sedangkan untuk tenaga kerja asli Indonesia berjumlah 11.084 orang. Jodi mengatakan TKA Cina didatangkan lantaran keahliannya dibutuhkan. Tenaga kerja lokal saat ini belum bisa menggantikan para TKA tersebut sebab perusahaan di sana menggunakan teknologi yang dibawa langsung dari Cina.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, narasi dalam artikel di Konfrontasi.com, bahwa Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengaku disuap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait kedatangan 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara, menyesatkan. Dalam video program "Apa Kabar Indonesia Pagi" di tvOne yang dikutip oleh Konfrontasi.com, tidak terdapat pengakuan Kery soal suap oleh Luhut terkait kedatangan 500 TKA Cina. Soal janji mengenai bantuan dari Luhut pun tidak dalam konteks kedatangan 500 TKA Cina. Janji Luhut itu disinggung Kery ketika ia membicarakan masalah ekonomi yang dihadapi di kala pandemi Covid-19 serta bantuan dari perusahaan yang berencana mendatangkan 500 TKA Cina itu dan pemerintah pusat.

ZAINAL ISHAQ

Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id