Belum Ada Bukti, Konten tentang Satuan Khusus dan 8 Petinggi Polri yang Berperan Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Tempo mendapatkan permintaan pembaca untuk memverifikasi konten yang berisi klaim bahwa Polri turut berupaya memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Konten itu beredar di WhatsApp, Facebook [arsip] dan YouTube.

Narasi tersebut mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengerahkan pimpinan-pimpinan Polri di bawahnya untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Dikatakan ada delapan orang petinggi Polri yang terlibat dalam upaya itu. Disebutkan juga Polri berusaha memantau upaya pemenangan paslon lain dengan perangkat yang dibiayai anggaran negara. Pemantauan juga dikatakan dilakukan dengan menyusupkan personil ke kubu lawan dari Prabowo-Gibran.

Namun, benarkah Polri berperan dalam upaya pemenangan paslon Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024?

PEMERIKSAAN FAKTA

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan adanya dugaan ketidaknetralan Polri dalam Pemilu 2024, sebagaimana laporan Majalah Tempo edisi 3 Desember 2023. Namun hingga kini belum ada bukti yang bisa dirujuk terkait satuan khusus yang dibentuk Polri beserta delapan orang petingginya untuk memenangkan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, seperti yang disebut dalam konten media sosial tersebut.

Reportase Majalah Tempo itu berdasarkan keterangan beberapa pihak, termasuk pejabat daerah, politisi di daerah, asosiasi kepala desa dan pengusaha. Mereka dihubungi dan didatangi anggota Polri yang mendorong untuk mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.

Misalnya, Kepolisian mendadak memeriksa dua kepala desa anggota Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menjelang penyelenggaraan sosialisasi pemilu 2024 yang sedianya dibuka Mahfud. 

Polda Jawa Tengah juga melakukan pemanggilan pada kepala desa-kepala desa Kabupaten Karanganyar, serta mendalami dugaan kasus korupsi dana desa di Kabupaten Wonogiri dan Klaten.

Personil kepolisian juga pernah mendatangi politisi Partai Golkar Jambi, Asari Syafei, dan mempertanyakan keputusan Asari yang mendukung Anies sebagai capres dalam Pilpres 2024.

Petinggi Polri juga mengumpulkan para pengusaha pada pertengahan Oktober 2023, dan meminta mereka membuat acara yang lebih megah untuk pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran, daripada acara kampanye paslon lain. Dua petinggi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yang menceritakan perihal pertemuan itu kepada Tempo.

Personil kepolisian juga didapati menggalang dukungan untuk Prabowo-Gibran, membagikan bantuan sosial di beberapa daerah, serta mengawasi kegiatan pasangan capres dan cawapres lain saat berkunjung ke berbagai daerah.

Dalam infografis laporan Majalah Tempo berjudul “Benarkah Polisi Menggalang Dukungan untuk Prabowo-Gibran” edisi 3 Desember 2023, ada delapan dugaan ketidaknetralan Polri di antaranya:

1. Menghubungi pengusaha agar tak membantu kampanye Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
2. Menggalang dukungan dari tokoh masyarakat agar membantu pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
3. Menekan kepala desa yang tak mendukung Prabowo-Gibran dengan kasus hukum.
4. Ikut menyalurkan bantuan sosial di beberapa daerah
5. Mendatangi politikus yang tak mendukung Prabowo
6. Mengikuti dan mengawasi Ganjar ataupun Anies saat berkeliling daerah
7. Menghubungi kepala daerah agar netral atau mememangkan Prabowo-Gibran. 

Laporan Tempo itu tidak menyebut ada tim khusus atau 8 nama petinggi Polri yang diduga terlibat. Butuh investigasi khusus untuk membuktikan hal ini.

Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo membantah berbagai dugaan tersebut dan menyatakan tetap netral dalam Pilpres 2024. Kapolri Jenderal Listyo Sigit mempersilahkan masyarakat memeriksa profesionalitas kepolisian memproses hukum sejumlah kepala desa jelang Pilpres 2024.

“Silakan dicek, apakah penanganan kasus hukum sifatnya mengada-ada atau berdasarkan laporan. Kalau ada pelanggaran, silakan dilaporkan,” kata Kapolri, 2 Desember 2023.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semestinya menelusuri dugaan ketidaknetralan Polri tersebut.

Menurutnya, Bawaslu bisa memberikan kepastian benar atau tidaknya dugaan-dugaan itu. Kompolnas yang bertugas mengawasi Polri, juga memiliki peran untuk melakukan penelusuran dugaan-dugaan itu, sesuai kewenangannya.

“Soal dugaan keterlibatan Polri ini memang mesti Bawaslu yang menelusuri. Informasi awalnya kan sudah banyak. Dan untuk menindaklanjuti (dugaan) itu tak perlu menunggu laporan masyarakat,” kata Fadli pada Temp melalui WhatsApp, 11 Desember 2023.

Bila TNI-Polri tidak netral, menurut Fadli, akan membuat Pemilu 2024 menjadi tidak sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), yang diamanatkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

KESIMPULAN

Verifikasi Tempo menyimpulkan, belum ada bukti konten tentang adanya satuan khusus dan nama 8 petinggi Polri yang berperan dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

TIM CEK FAKTA TEMPO

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id