Keliru, Foto Berisi Klaim Perwakilan NGO Global Walk Out saat Presiden Jokowi Berpidato di Forum COP28 Dubai

Sebuah foto beredar di Facebook [arsip] dan WhatsApp yang diklaim sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat keluar ruangan (walk out) saat Presiden Jokowi berpidato di salah satu forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim (COP28).

Foto menunjukkan Presiden Jokowi sedang berpidato di podium di atas panggung, sementara lima orang tampak berjalan di depan panggung tersebut. Orang-orang itu diklaim sebagai perwakilan NGO global yang sedang walk out dari forum tersebut.

Narasi itu juga mengatakan walk out dilakukan sebagai bentuk protes atas keputusan Presiden Jokowi menyelenggarakan program Food Estate, yang justru dinilai gagal. Padahal, telah menggunduli ratusan ribu hektare hutan dan merusak lingkungan. Namun, benarkah perwakilan NGO Indonesia walk out saat Presiden Jokowi berpidato di forum COP28 tersebut?

PEMERIKSAAN FAKTA

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa tidak ada aksi keluar ruangan atau walk out dari LSM yang menghadiri Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (COP) ke-28 di Dubai. Meski begitu sejumlah LSM menyampaikan kritik atas pidato Jokowi tersebut.

Foto yang beredar tersebut memang benar menunjukkan saat Presiden Jokowi berbicara pada KTT COP28 di Plenary Al Ghafat, Expo City Dubai, Dubai, PEA, Jumat 1 Desember 2023 yang diunggah di website Sekretariat Kabinet (Setkab).

Tempo menghubungi Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Iqbal Damanik, dan Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, yang menjadi peserta dalam COP28 di Dubai. Mereka menyatakan tidak melakukan aksi walkout sebagaimana narasi dalam foto yang beredar.

Iqbal menyatakan forum pidato Presiden Jokowi itu merupakan forum kepala negara terbatas yang sulit dimasuki pihak lain termasuk LSM. Dia menyatakan narasi yang menyatakan adanya walk out LSM global di forum pidato Presiden Jokowi adalah hoaks. “Tidak (melakukan walkout). Kami juga cuman observer,” kata Iqbal melalui pesan, Kamis, 7 Desember 2023.

Demikian juga Uli, yang mengatakan dirinya dan perwakilan LSM lain peserta COP28 di Dubai, berada di ruang yang berbeda sambil mendengarkan pidato Presiden Jokowi secara daring. Dia menjelaskan forum pidato Presiden Jokowi berada di ruangan yang  dihadiri 190 negara yang sebelumnya telah meratifikasi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). 

“Jadi kami tidak ada di ruangan (itu), dan bagaimana kami walk out kalau kita tidak ada di ruangan,” kata Uli melalui pesan, Kamis, 7 Desember 2023.

Kepada Tempo, 6 Desember 2023, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Pahala Mansury membantah adanya aksi walk out perwakilan NGO global dalam forum pidato Presiden Jokowi di KTT COP28. “Sama sekali tidak betul,” kata Pahala.

Selain dirinya dan Presiden Jokowi, Pahala mengatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar hadir dalam forum tersebut. Hal itu sesuai batas maksimal jumlah delegasi masing-masing negara yang boleh masuk, yakni tiga orang.

Pahala juga mengatakan tidak ada delegasi LSM dalam forum pidato Presiden Jokowi tersebut. 

Pidato Jokowi di COP28 Dikiritik

Meskipun kabar walk out tersebut hoaks, namun sesungguhnya Walhi dan Greenpeace menyampaikan kritik atas klaim-klaim yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya di COP28 di Dubai.

Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi mengaku Indonesia berhasil melakukan pengurangan emisi sebesar 42 persen, pengurangan angka deforestasi, transisi energi, dan transisi ekonomi berkelanjutan. 

Walhi menilai klaim-klaim yang diucapkan Presiden Jokowi itu dilebih-lebihkan dan kontradiktif dengan kondisi sesungguhnya di Indonesia, sebagaimana disiarkan di website Walhi. Menurut catatan Walhi, selama dua puluh tahun terakhir, emisi sektor energi di Indonesia telah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan permintaan energi. Dengan 600 juta ton CO2 dari sektor energi pada tahun 2021, Indonesia adalah penghasil emisi terbesar kesembilan di dunia. 

Ekstraksi pertambangan nikel juga menyebabkan deforestasi hingga 25.000 hektar dalam 20 tahun terakhir dan akan terus meningkat mengingat pemberian luas konsesi pertambangan nikel di dalam kawasan hutan mencapai 765.237 hektar yang diperkirakan akan menambah 83 juta ton emisi CO2.

Kedua, klaim keberhasilan penurunan emisi sebesar 42 persen pada tahun 2020-2022 dibandingkan BAU tahun 2015 adalah manipulasi angka melalui teknik cherry picking. Emisi pada tahun 2015 adalah emisi tertinggi pada rentang periode tahun 2000-2020. Laporan IGRK (Inventarisasi Gas Rumah Kaca) KLHK sendiri menyebut emisi pada 2015 mencapai 2.339.650 gigaton CO2e. Emisi tertinggi bersumber dari kebakaran hutan dan lahan, terutama pada ekosistem gambut. 

Pada tahun-tahun berikutnya kecuali tahun 2019, emisi berkisar pada angka dibawah 1.5 juta giga ton CO2e. Harusnya klaim pengurangan emisi didasarkan pada BAU tahun tanpa kebakaran hutan dan lahan terutama di ekosistem gambut. Pada 2020-2022 juga masuk dalam tahun pandemi yang menurunkan cukup signifikan emisi di beberapa sektor. Angka keberhasilan penurunan emisi yang harusnya dicapai pemerintah sesuai dengan dokumen NDC sebesar 31 persen (BAU) dan 43 persen dengan dukungan internasional dalam jumlah emisi tahunan harus menjadi 890.000 gigaton CO2e dan 741.000 gigaton CO2e.

Sementara Greenpeace menyoroti klaim-klaim Presiden Jokowi terkait food estate atau lumbung pangan. Dalam pidatonya di COP28, Presiden Jokowi meminta dukungan dana dan teknologi untuk meningkatkan food estate dengan dalih bisa juga diarahkan pada produksi biofuel.

Menurut Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah, proyek food estate yang digarap Kementerian Pertahanan, bukan solusi ketahanan pangan, tetapi justru memperparah krisis pangan dan krisis iklim. 

“Tidak ada kebun singkong yang dijanjikan. Padahal sudah sekitar 760 hektare hutan alam dibabat untuk proyek strategis nasional ini, hutan yang sebenarnya menyediakan sumber kehidupan untuk flora fauna di dalamnya, untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan menjadi benteng pertahanan kita untuk menahan laju krisis iklim,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba.

KESIMPULAN

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang menyatakan Walhi, Greenpeace, Save Borneo, dan NGO global lain melakukan walk out dalam forum pidato Presiden Jokowi di KTT COP28 Dubai, adalah keliru.

Sesungguhnya forum terbatas tersebut hanya bisa dihadiri perwakilan resmi dari 190 negara yang meratifikasi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Perwakilan Walhi dan Greenpeace tidak ada di ruangan tersebut, juga tidak melakukan walk out. Meski begitu, LSM seperti Walhi dan Greenpeace menyampaikan kritik atas pidato Jokowi di COP28 itu yang dianggap bertolak belakang dengan situasi sebenarnya di Indonesia.

TIM CEK FAKTA TEMPO

** Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id