Benar, Pendataan Penerima BSU oleh Kementerian Tenaga Kerja RI menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan

Senin, 3 Oktober 2022 14:49 WIB

Benar, Pendataan Penerima BSU oleh Kementerian Tenaga Kerja RI menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan

Melalui tipline WhatsApp, pembaca Cek Fakta Tempo menanyakan kebenaran informasi “Apakah penyaluran BSU tahun 2022 oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI bersama BPJS Ketenagakerjaan?”

Pertanyaan ini muncul seiring maraknya misinformasi dan disinformasi terkait kebijakan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) dan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) setelah Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada Sabtu, 3 September 2022.

Tangkapan layar pesan yang dikirimkan pembaca Tempo melalui chatbot WhatsApp

Apakah penyaluran BSU tahun 2022 oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja RI bersama BPJS Ketenagakerjaan?  

PEMERIKSAAN FAKTA

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi informasi yang beredar tersebut. Berikut hasil pemeriksaan faktanya:

1. Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU)

Kebijakan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) diatur dalam Peraturan Menaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. 

Peraturan Menteri (Permen) ini, ditetapkan tanggal 5 September 2022 dua hari setelah pemerintah menaikan tarif BBM Subsidi.

Permen menggantikan Peraturan Menaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Sumber: JDIH Kemnaker

Dilansir Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Penerima BSU dalam Permen Nomor 10 Tahun 2022 harus memenuhi syarat-syarat berikut :

  1. Warga Negara Indonesia (WNI)
  2. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli 2022
  3. Gaji/upah paling banyak Rp 3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh
  4. Bukan PNS, TNI dan Polri
  5. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.

Dilansir Tempo, Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang ditujukan untuk meringankan beban para pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Target penerima BSU 2022  sebanyak 14.639.675 pekerja atau buruh dengan total anggaran senilai Rp 8.804.969.750.000. Peserta yang memenuhi syarat akan menerima bantuan sebesar Rp. 600.000.

2. Penerimaan dan Pencairan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU)

Berdasarkan Bab II pasal 3 Permen Nomor 10 Tahun 2022, penerima BSU adalah  peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022.

Sumber: Laman resmi Kemnaker

Laman resmi Kemnaker juga menjelaskan data calon penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Dilansir Tempo, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan data dari BPJS tersebut digunakan untuk screening.

“Agar tidak dobel,  penerima bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak atau BBM tidak boleh menerima BSU” jelas Isa Rachmatarwata.

Dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat, 30 September 2022, seperti dilansir Tempo, pembagian BSU akan dilakukan 6-7 tahap. Saat ini, sudah dilakukan itu tahap 1-3, kepada 7 juta pekerja.

Adapun pembayaran BSU disalurkan  melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu  Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN. Namun, bagi penerima  yang tidak memiliki rekening akan dicairkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia.

3. Penyebab Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) tidak bisa dicairkan

Dalam unggahan Instagram  resmi Kemnaker @kemnaker, pada 29 September 2022 ada 3 tiga alasan BSU tidak bisa dicairkan yaitu  : 

  • Pertama, data Rekanaker belum masuk dalam proses penyaluran BSU tahap yang sedang berjalan karena penyalurannya dilakukan secara bertahap. 
  • Kedua, Rekanaker tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan karena telah menerima program kartu Prakerja, program keluarga harapan, dan bantuan produktif untuk usaha mikro tahun berjalan, serta persyaratan lainnya sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.
  • Ketiga, data rekening terdapat duplikasi, tutup, tidak valid, tidak sesuai dengan NIK, atau tidak terdaftar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan Pendataan penerima BSU oleh Kementerian Tenaga Kerja RI menggunakan data BPJS Kesehatan adalah benar.

Peserta yang memenuhi syarat akan menerima bantuan melalui rekening bank Himbara yaitu  Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN atau melalui kantor pos terdekat jika belum memiliki rekening.

Pengecekan dan usulan penerima  BSU hanya dapat dilakukan melalui situs resmi Kemnaker yaitu https://bsu.kemnaker.go.id/. Masyarakat diharapkan tidak mengecek melalui  link atau pesan singkat yang bukan resmi dari Kemnaker.

TIM CEK FAKTA TEMPO

** Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id