[Fakta atau Hoaks] Benarkah Tak Diputarnya Film G30S/PKI Tunjukkan Indonesia Negara Komunis?

Klaim yang menyebut Indonesia sebagai negara komunis karena tidak berani memutar film G30S/PKI beredar di Instagram. Klaim itu terdapat dalam sebuah gambar berisi teks yang diunggah oleh akun Instagram @alif_lam_mim_212 pada 21 September 2020.

Berikut narasi dalam gambar tersebut: “Untuk mengetahui bahwa Indonesia itu negara komunis atau negara NKRI itu sangatlah mudah! Caranya cukup putar film G30S/PKI secara nasional. Kalau pemerintah enggak berani, berarti ini sudah negara komunis. Simpel kan caranya.”

Gambar tangkapan layar unggahan akun Instagram @alif_lam_mim_212.

Unggahan yang berisi narasi mengenai PKI atau komunisme memang kerap beredar di media sosial pada bulan September. Hal ini berkaitan dengan peristiwa penculikan tujuh jenderal pada 30 September 1965 yang diklaim dilakukan oleh PKI.

Namun, apa benar tidak diputarnya film G30S/PKI menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara komunis?

PEMERIKSAAN FAKTA

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, penghentian film G30S/PKI tidak menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara komunis. Film yang wajib diputar selama pemerintahan Orde Baru ini dihentikan karena dianggap tak sesuai dengan semangat reformasi dan menjadi film propaganda Orde Baru, meski pada 2019 diputar kembali di beberapa stasiun televisi swasta.

Awalnya, pemutaran film G30S/PKI telah berakhir pada 30 September 1998, ketika rezim Orde Baru berganti menjadi era reformasi. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan berhentinya penyiaran film tersebut atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI).

Tokoh dari TNI AU saat itu, Marsekal Saleh Basarah, menelepon Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah. "Pak Saleh minta supaya film itu tidak diputar lagi," kata Asvi. Alasannya, lanjut Asvi, sejumlah anggota TNI AU menilai film ini mendiskreditkan pangkalan AURI di Bandara Halim Perdanakusuma. "Halim PK dianggap sebagai sarang PKI," katanya.

Juwono Sudarsono membenarkan adanya hubungan per telepon dengan Saleh Basarah. “Beliau menghubungi saya sekitar Juni-Juli 1998,” katanya. Permintaan tersebut, lanjut dia, disampaikan secara lisan saja.

Sementara itu, Yunus Yosfiah mengatakan pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika reformasi. "Karena itu, pada 30 September mendatang, TVRI dan televisi swasta tidak akan menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI lagi," ujar Yunus seperti dikutip dari Kompas edisi 24 September 1998.

Pada 2019, sejumlah televisi swasta menayangkan kembali film tersebut. Penayangan ini merupakan instruksi dari Panglima TNI saat itu, Jenderal Gatot Nurmantyo. Dia memerintahkan seluruh jajaran TNI, dari tingkat babinsa, koramil, sampai kodim, untuk menonton film itu sekaligus mensosialisasikannya kepada masyarakat luas.

“Perintah saya, mau apa memangnya?” kata Gatot. Ia menambahkan bahwa dirinya tidak peduli dengan polemik yang muncul terkait pemutaran film G30S/PKI. “Biarin saja (ada polemik),” katanya seperti dikutip dari Tirto.

Film propaganda

Film Pengkhianatan G30S/PKI yang berdurasi sekitar 220 menit ini diproduksi pada 1984. Almarhum Arifin C. Noer didapuk menjadi sutradara film itu. Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto memerintahkan TVRI untuk menayangkan film tersebut setiap tanggal 30 September.

Pemutaran film G30S/PKI bukan ukuran untuk menjadikan Indonesia negara komunis atau NKRI. Sejarawan Hilmar Farid pada 2012 menyatakan bahwa film tersebut adalah propaganda Orde Baru. “Dari segi produksi, kita lihat pembuatannya, ditangani langsung PPFN (Pusat Produksi Film Nasional) dengan restu Soeharto,” ujarnya. Sehingga, isi film pun mewakili pandangan Orde Baru tentang peristiwa 30 September 1965. “Dan sejumlah fantasinya.”

Hilmar menguraikan film tersebut berhasil melanggengkan kebencian terhadap PKI. “Sebab, film yang diputar tiap tahun itu menyebarkan cerita bohong tentang kejahatan di Lubang Buaya,” ujarnya. Dengan target generasi muda, menurut dia, Orde Baru berhasil menemukan cara yang efektif untuk menanamkan kebencian terhadap PKI. “Yang dengan sendirinya menambah kuat legitimasi Soeharto,” katanya.

Sebagai film propaganda, isi film tersebut tidak selalu mencerminkan kenyataan. Dikutip dari Historia, dalam adegan di mana para perwira tinggi TNI Angkatan Darat diculik ke Lubang Buaya, digambarkan mengalami penyiksaan hebat. Tubuh mereka disayat-sayat dan diperlakukan secara biadab, sebagaimana dideskripsikan diorama yang terpampang di kompleks Monumen Pancasila Sakti, Jakarta.

Kenyataanya, tidak seperti itu. Dalam laporan visum et repertum yang didapat sejarawan Ben Anderson dan diungkap dalam laporan berjudul "How did the General Dies?" di Jurnal Indonesia pada April 1987, disebutkan bahwa keadaan jenazah dipenuhi dengan luka tembak.

Dari hasil visum yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter Lim Joe Thay, dokter Brigadir Jenderal Rubiono Kertopati, dokter Kolonel Frans Pattiasina, dokter Sutomo Tjokronegoro, dan dokter Liau Yan Siang itu, dijelaskan bahwa tidak ada bekas penyiksaan seperti penyiletan, pemotongan alat kelamin, atau pencungkilan mata. Semua organ tubuh para perwira tinggi TNI AD itu utuh.

Salah satu adegan lain yang paling banyak diingat khalayak dari film itu adalah adanya "pesta besar" di Lubang Buaya, lengkap dengan tarian-tarian erotis para aktivis Gerwani. Menurut penelitian Saskia Elionora Wieringa berjudul "Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia", meski punya kaitan yang sangat dekat dengan PKI, Gerwani tidak terlibat langsung dalam tragedi tersebut.

Pun begitu dengan kesaksian Serma Bungkus, eks anggota Resimen Tjakrabirawa yang menculik para jenderal. Dalam buku "Gerakan 30 September, Antara Fakta dan Rekayasa: Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah", Bungkus menyatakan bahwa tidak ada tarian atau pesta yang diiringi nyanyian-nyanyian di Lubang Buaya ketika itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa "tidak diputarnya film G30S/PKI secara nasional menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara komunis" keliru. Pada 1998, film ini berhenti diputar karena dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi. Sejumlah penelitian dan kesaksian yang telah dipublikasikan pun menyatakan sejumlah adegan dalam film itu tidak sesuai fakta. Pada 2017, Panglima TNI saat itu, Jenderal Gatot Nurmantyo, menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk menonton film ini kembali.

IKA NINGTYAS

Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id