Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Keliru, Klaim Gelombang Kedatangan Pengungsi Rohingya untuk Menangkan Calon Tertentu dalam Pemilu 2024

Rabu, 17 Januari 2024 19:25 WIB

Keliru, Klaim Gelombang Kedatangan Pengungsi Rohingya untuk Menangkan Calon Tertentu dalam Pemilu 2024

Sebuah narasi beredar di Instagram dan Facebook akun ini dan ini, berisi klaim bahwa gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia merupakan bagian dari permainan untuk memenangkan salah satu paslon capres-cawapres dalam Pemilu 2024.

Narasi itu mengaitkan kasus seorang pengungsi Rohingya di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang pernah masuk daftar pemilih tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kemungkinan ikut mencoblos pada pemilu tahun 2018.

Namun, benarkah gelombang pengungsi Rohingya datang ke Indonesia untuk masuk DPT dan memilih salah satu paslon capres-cawapres dalam Pilpres 2024?

PEMERIKSAAN FAKTA

Para pengungsi Rohingya yang sejak November datang ke Aceh, bukan untuk kepentingan Pemilu 2024. Mereka meninggalkan kamp pengungsi Cox Bazar, Bangladesh, karena kondisi keamanan dan ekonomi semakin memburuk di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak.

Laporan terbaru International Crisis Group, organisasi independen yang berfokus di isu perdamaian, mengungkap Pemerintah Bangladesh telah gagal menjaga keamanan warga Rohingya dari kelompok bersenjata dan geng kriminal yang berjuang untuk menguasai kamp-kamp tersebut yang menyebabkan banyak pengungsi tewas, sementara jumlah penculikan–di mana kelompok bersenjata atau geng kriminal menahan pengungsi untuk mendapatkan uang bantuan telah meningkat hampir empat kali lipat pada tahun 2023. 

Sementara itu, dukungan internasional terhadap respons kemanusiaan terhadap Rohingya semakin berkurang. Pada tahun 2022, permohonan bantuan kemanusiaan PBB hanya didanai sebesar 63 persen, dan janji yang diberikan telah menurun lebih tajam lagi pada tahun 2023 hingga saat ini. Akibatnya, organisasi-organisasi kemanusiaan harus mengurangi layanan-layanan penting; Yang paling signifikan adalah Program Pangan Dunia (WFP) PBB terpaksa memotong jatah makanan sebanyak dua kali, yaitu dari $12 menjadi $8 per orang per bulan, atau hanya 27 sen per hari. 

Pemotongan tersebut sangat merugikan karena sebagian besar pengungsi sangat bergantung pada bantuan. Sementara pemerintah setempat membatasi warga Rohingya berintegrasi ke Bangladesh membuat sangat sulit mendapatkan pekerjaan resmi. Meningkatnya harga pangan setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina semakin memperburuk masalah ini. Sudah ada indikasi bahwa pemotongan bantuan ini mempunyai dampak buruk, mulai dari meningkatnya angka kekurangan gizi di kalangan anak-anak hingga meningkatnya kasus kekerasan oleh pasangan. 

Kondisi itu membuat orang-orang Rohingya menerima tawaran jasa perjalanan dari sindikat perdagangan orang, sebagian dari mereka kemudian memutuskan pergi ke Indonesia dan Malaysia untuk mencari keselamatan. Menuru BBC,  36 orang Rohingya yang datang gelombang pertama di Aceh pada November 2023, masing-masing membayar lebih dari US$1.000 (Rp15,5 juta) untuk pergi ke Aceh menggunakan kapal kecil sebelum kemudian dipindahkan ke provinsi lain untuk melakukan perjalanan ke negara tujuan akhir. 

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwa etnis Rohingya yang terusir dari Myanmar negaranya sejak tahun 2017, sebagai kelompok minoritas paling teraniaya di dunia atau “the most persecuted minority in the world.”

Temuan Pengungsi Masuk DPT

Narasi yang beredar di Instagram yang menduga kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia untuk dimasukkan ke DPT KPU dan ikut memilih dalam Pilpres 2024, mengutip berita dari Detik.com dan Okezone.com secara keliru.

Berita pertama menjelaskan adanya seorang pengungsi Rohingya di Tulungagung, yang kedapatan memiliki KTP dan KK sejak tahun 2006, serta telah masuk DPT KPU. Namun KTP dan KK tersebut dicabut oleh Dinas Kependudukan setempat dan KPU Tulungagung kemudian menghapus namanya dari DPT. 

Dikutip dari ANTARA, Komisioner KPU Tulungagung Muchamad Arif mengatakan ia belum bisa memastikan apakah , karena belum diketahui dia menggunakan hak suaranya atau tidak.

KESIMPULAN

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia pada akhir 2023, merupakan permainan politik yang bertujuan menambah suara untuk salah satu calon dalam Pemilu 2024, adalah keliru.

Sesungguhnya tujuan pengungsi Rohingya yang melakukan perjalanan dari Bangladesh ke Indonesia dalam beberapa kelompok itu, adalah untuk menyelamatkan diri dari ancaman bahaya di Myanmar negerinya, dan Bangladesh, tempat mereka mengungsi sebelumnya. Kasus satu pengungsi Rohingya yang membuat KTP, KK dan masuk DPT tidak bisa digeneralisasi terjadi pada seluruh pengungsi yang saat ini mencari keselamatan di Indonesia.

TIM CEK FAKTA TEMPO

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id