Sebagian Benar, Video Megawati Soekarnoputri Tolak BLT Direspon Emha Ainun Nadjib

Jumat, 23 September 2022 16:47 WIB

Sebagian Benar, Video Megawati Soekarnoputri Tolak BLT Direspon Emha Ainun Nadjib

WhatsApp chatbot Cek Fakta Tempo menerima permintaan pembaca untuk memverifikasi  sebuah video tentang pernyataan Megawati Soekarnoputri menolak Bantuan Langsung Tunai (BLT). Video berdurasi 16 detik itu, berisi pidato Megawati tentang BLT lalu disandingkan dengan video Emha Ainun Nadjib.

Video tersebut berasal dari Snack Video dan dibagikan ulang melalui akun media sosial lainnya. Pada tubuh video, terdapat narasi: Ludahmu kau telan sendiri. Megawati: Program BLT jatuhkan harga diri rakyat. Masih adakah harga diri itu? Masih perlukah harga diri itu? Tua gak punya malu.

Megawati Soekarnoputri dalam video itu mengatakan, "(Rakyat) tidak punya harga diri lagi, kepribadian lagi, ketika mereka itu mengambil yang namanya BLT.”

Berikutnya, Emha Ainun Nadjib muncul dan mengucapkan kalimat berbahasa Jawa “Reneo, tak tatapno cagak ndasmu kene” yang berarti “sini, saya benturkan ke tiang sini”. 

Tangkapan layar video dengan narasi Megawati menilai BLT menjatuhkan harga diri rakyat

Benarkah Megawati Soekarnoputri pernah berpidato menolak BLT dan Emha Ainun Nadjib merespon sikapnya itu?

PEMERIKSAAN FAKTA

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo menelusuri sumber kedua momen dalam video melalui Yandex Image Search dan Google Image Search. Kemudian, mencari pemberitaan dari sejumlah media kredibel. 

Hasilnya, video merupakan gabungan dari dua peristiwa dan konteks yang berbeda. Kedua tokoh juga tidak berada pada rangkaian momen yang berurutan. Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pernah menolak program BLT.

Video 1

Potongan video 1

Megawati Soekarnoputri tampak berdiri di atas mimbar antara detik pertama hingga ke-10. Potongan video ini merupakan cuplikan pemberitaan SCTV yang diunggah akun Instagram @lamputerangofficial pada 6 September 2022.

Dalam cuplikan pemberitaan SCTV berjudul “Bantuan Langsung Tunai. Megawati Kritik Program BLT”, Megawati Soekarnoputri berpidato mengkritik orang-orang yang memanfaatkan program BLT.

Tidak ada keterangan detail mengenai waktu peristiwa, hanya terdapat informasi pada bagian subjudul bahwa pidato tersebut disampaikan di depan massa di Jember, Jawa Timur.

Namun, ini bukan yang kali pertama Megawati melontarkan kritik terhadap program BLT. Dilansir Liputan6.com, pada 2008 silam, Presiden RI ke-5 ini pernah menyatakan menolak adanya BLT karena akan melahirkan mental masyarakat peminta-minta.

”Penyaluran BLT membuat bangsa semakin bermental peminta-minta. Memangnya pemerintah RI itu Santa Claus? Bagaimana jika rakyat kita bermental seperti itu?" kata Megawati di Rakernas PDIP di Makassar, 27 Mei 2008 silam.

Megawati pun menyindir keras mengenai harga diri bangsa Indonesia di program bantuan dari Presiden RI ke-6 SBY tersebut. "Bagaimana harga diri bangsa? Apakah kita bisa menjadi sebagai bangsa jika orang tidak menggunakan tenaganya untuk bekerja, tetapi meminta-minta?" tuturnya.

Video 2

Potongan video 2

Potongan video detik ke-11 sampai akhir ini, merupakan momen Emha Ainun Nadjib saat menghadiri acara peringatan 7 hari meninggalnya Sholahudin Wahid, adik dari Presiden RI ke-4 pada 8 Februari 2020. Video lengkapnya diunggah oleh akun YouTube Tebu Ireng Official dengan judul “Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) - Peringatan 7 Hari Wafatnya Gus Sholah”.

Pada menit ke-18, pria yang akrab disapa Cak Nun itu melontarkan kalimat berbahasa Jawa “Reneo, tak tatapno cagak ndasmu kene” yang berarti “sini, saya benturkan ke tiang sini”. 

Sejak menit ke-17, Cak Nun menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW memimpin masyarakat Madinah. Selain tak menyuruh agar orang-orang masuk Islam, Rasulullah tidak pernah menjadi khalifah. 

“Jadi kalau sampai ada menteri yg mengatakan haram hukumnya kalau mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad. Itu namanya ahjalul jahiliyyah, sak gobloke wong goblok. Kapan kanjeng Nabi duwe sistem pemerintahan? Koen mocomu opo? Reneo, tak tatapno cagak ndasmu kene. kapan kanjeng nabi dadi pemerintah kapan? Gak tau ono sistem pemerintahan.”

Ucapannya itu merespon pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menegaskan hukumnya haram meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad Saw. 

Dikutip dari situs resmi Nahdlatul Ulama, NU Online, dalam Diskusi Panel Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta, Sabtu, 25 Januari 2020, Mahfud menjelaskan bahwa pemerintahan Nabi Muhammad menggunakan sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Semua peran itu berada dalam diri Nabi Muhammad Saw sendiri. Nabi berhak dan boleh memerankan ketiga-tiganya karena dibimbing langsung oleh Allah Swt. 

Ia pun mempertanyakan, setelah Nabi Muhammad Saw sendiri, adakah umat Islam yang bisa memerankan ketiga-tiganya seperti Nabi Muhammad? Sehingga menurutnya, umat Islam tidak mungkin lagi ada yang menyamainya. Oleh karena itulah, dilarang mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi Muhammad.

Perubahan sikap PDIP terhadap program BLT

Menurut catatan Kompas.com, program BLT memang sempat ditolak sejumlah pihak, di antaranya PDI Perjuangan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah menyebut bahwa BLT melahirkan mental peminta-minta.

Sejak periode pertama pemerintahan yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati menyampaikan bahwa BLT seharusnya bukan menjadi prioritas utama pemerintah. Alih-alih menggelontorkan uang negara lewat program tersebut, APBN bisa dipakai untuk berbagai keperluan lainnya seperti pembetulan jalan desa, MCK, dan program lain yang lebih tepat guna. 

"Uang Rp 23 triliun itu kalau ditebar begitu saja, hanya dirasakan tiga bulan. Kalau buat bangun jalan, pengangguran juga ada kerjanya. Hasilnya lebih konkret," kata Megawati, 24 Maret 2009. 

Megawati pun mengakui kritik-kritiknya terhadap program BLT SBY dilontarkan sebagai kontrol dari oposisi. Sebagaimana diketahui, selama sepuluh tahun rezim SBY, PDIP berada di luar pemerintahan. "Kami sebagai oposisi di DPR selalu melakukan pemantauan dan mengontrol. Kami ingin tahu hasil keputusan yang disepakati. Hasil BLT harus bisa membantu masyarakat yang mengalami himpitan ekonomi," kata Megawati. 

Menginjak periode kedua pemerintahan SBY, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) konsisten menolak skema bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

“Bila mau memberikan BLT berikan saja, namun BBM tetap tidak boleh naik,” kata Arif Budimanta, Politikus PDI Perjuangan dan anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 21 Maret 2012.

Arif Budimanta mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM merupakan bentuk ketidakjujuran pemerintah lantaran pemerintah seolah menggambarkan bila BBM tidak naik, APBN akan jebol. “Akar permasalahanya adalah pengelolaan yang tidak baik,” kata dia.

Beberapa tahun setelah penolakan itu, program BLT muncul kembali. Ragam program BLT di era Jokowi dimulai dari BLT Dana Desa, BLT UMKM, BLT Subsidi Upah, dan yang terbaru BLT BBM. 

BLT BBM merupakan program bantuan pemerintahan Jokowi yang digulirkan mulai 1 September 2022, merespons kenaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax. 

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM lantaran melonjaknya harga minyak dunia mengakibatkan pembengkakan anggaran subsidi BBM. 

Menyusul kenaikan harga ini, pemerintah mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk bantuan sosial, di antaranya BLT BBM. "Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Sabtu, 3 September 2022.

Mendukung kadernya, Megawati Soekarnoputri mengatakan keputusan pemerintah mengurangi subsidi yang diikuti dengan kenaikan harga bahan bakar minyak sudah dipertimbangkan secara matang

"Situasi ini kan tentunya tidaklah begitu gampang, tidak asal-asalan saja dinaikkan BBM," kata Megawati di sela Jeju Peace Forum 2022, Korea Selatan, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, 15 September 2022.

Menurutnya, bagaimana pun pemerintahan Jokowi tak bisa mempertahankan harga lama. "Kalau nanti tidak dinaikkan, lalu situasi kondisinya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana?"

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, video dengan klaim Megawati Soekarnoputri pernah berpidato menolak BLT dan Emha Ainun Nadjib merespon sikapnya itu adalah sebagian benar.

Selama SBY menjabat Presiden RI antara tahun 2004-2014, Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak program BLT. Salah satunya ketika Megawati berpidato di Jember, Jawa Timur.

Namun ucapan Cak Nun tidak dalam konteks merespon pernyataan Megawati mengenai BLT.

TIM CEK FAKTA TEMPO

** Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id