Rabu, 14 November 2018

[Fakta atau Hoax] Benarkah Menteri Keuangan Turki membantu korban bencana di Palu?

Rabu, 24 Oktober 2018 14:29 WIB
 
[Fakta atau Hoax] Benarkah Menteri Keuangan Turki membantu korban bencana di Palu?

Berbagai informasi berseliweran di media sosial pascagempa yang menerjang Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. Gempa berkekuatan M 7,4 yang disusul tsunami hingga 3 meter telah mengakibatkan jumlah korban tewas lebih dari 2 ribu orang.

Pada 11 Oktober 2018, akun Muhammad Ayyub Al Fath di Facebook, mengunggah empat foto dan sebuah video Menteri Keuangan Turki, Berat Albayrak, membagikan bantuan ke Palu.

Dalam foto dan video tersebut, Menteri Berat Albayrak nampak membagikan langsung bantuan kepada para korban. Unggahan itu telah dibagikan 40,9 ribu kali di Facebook.

Screenshoot unggahan di Facebook tentang bantuan yang diberikan Turki untuk korban gempa Sulteng. facebook.com

Dalam unggahannya ia menulis:

?Thank you Turky?

Menteri Keuangan Turki Berat Albayrak (menantu Erdogan) menyerahkan bantuan langsung kepada korban Gempa di Sulteng, TANPA KK & KTP (catat baik-baik). Pemerintah seharusnya malu kepada mereka. Kami saja rakyat menangis karena TERHARU (kepada Turki) & MALU (kepada pemerintah sendiri). Syukron Jazaakumullah Khoiir Pemerintah Turki.

Postingan itu seolah-olah ingin membandingkan bagaimana Pemerintah Turki yang menyalurkan bantuan tanpa meminta pengungsi menunjukkan KK dan KTP, dengan bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Indonesia dengan syarat KK dan KTP.

Sehingga ada dua hal yang harus diverifikasi. Pertama, benarkah Menteri Keuangan Turki menyerahkan bantuan kepada korban gempa di Sulawesi Tengah tanpa KK dan KTP? Kedua, benarkah pemerintah Indonesia meminta para korban menunjukkan KK dan KTP saat menerima bantuan.

Penelusuran Fakta

Melalui berita yang dirili? kantor berita Turki, Anadolu Agency, Menteri Keuangan dan Bendahara Turki Berat Albayrak benar telah mengunjungi kota Palu Sulawesi Tengah, yang dilanda gempa bumi dan tsunami, Rabu, 10 Oktober 2018.

Albayrak tiba pada Rabu siang di Bandara Mutiara SIS Al jufrie, Palu dan disambut oleh para pejabat setempat, Bulan Sabit Merah Turki, dan lembaga otoritas keagamaan Turki Diyanet Vakfi.

Setibanya dari bandara, Albayrak lalu menuju lokasi terdampak gempa untuk meninjau situasi dan menyalurkan bantuan bersama Bulan Sabit Merah Turki (Kizilayi).

Sebelumnya, dua Pesawat kargo C130 Turki berhasil mendarat di Palu, Selasa malam, untuk membantu korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Bulan Sabit Merah Turki (Kizilayi) menyampaikan pesawat tersebut membawa seribu kantong tidur dan 250 tenda bagi korban gempa.

Pesawat juga membawa tiga orang relawan Bulan Sabit Merah Turki dan dua personil Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki (AFAD).

Albayrak, yang berada di Indonesia untuk berpartisipasi dalam pertemuan IMF, mengunjungi daerah yang terkena bencana dengan perwakilan dari Bulan Sabit Merah Turki dan Otoritas Urusan Gawat Darurat dan Bencana Turki (AFAD).

Albayrak adalah perwakilan asing pertama yang mengunjungi Palu setelah bencana.

"Negara kami adalah salah satu negara pertama yang memberikan bantuan kepada Indonesia, AFAD, Bulan Sabit Merah Turki, IHH dan semua organisasi kemanusiaan kami tiba di sini dengan cepat. Indonesia dan Turki adalah negara sahabat [...]," kata Albayrak dikutip Anadolu Agency.

Syarat KTP dan KK

Munculnya permintaan agar pengungsi gempa Palu menunjukkan KTP dan KK sempat muncul ketika bencana awal datang. Seorang perempuan bernama Ida, misalnya, mengaku sempat dimintai identitas diri berupa KTP dan KK agar bisa mendapatkan bantuan logistik. Saat itu, Ida mengungsi ke Lapangan Watulemo,depan Kantor Wali Kota Palu.

"Iya dimintain KTP. Tapi pas awal-awal bencana datang," ujar Ida, 46 tahun, dikutip merdeka.com di lokasi.

Keluhan yang sama disampaikan Hartini yang juga mengungsi di Lapangan Watulemo. Menurut dia, untuk meminta air mineral kemasan gelas dia diwajibkan menyetor KTP dan KK.

"Rumah saya di Petobo dan semua orang tahu di kampung kami terkena tsunami lumpur dan tanah, rumah kami terkubur, masa masih minta KTP," kata Hartini kepada Tribunnews, 6 Oktober.

Namun, hal sebaliknya diakui Yana, perempuan 52 tahun yang sudah mengungsi di lokasi tersebut sedari awal pascabencana. "Saya dari awal ngungsi di sini (Lapangan Watulemo) enggak diminyain KTP. Bantuan juga lancar," tuturnya.

Terkait hal itu, anggota Babinsa setempat, Kamarrudin tak menampiknya. Ia mengatakan di awal usai terjadi bencana situasi masih kacau. Pengungsi terpaksa dimintai identitas lantaran bantuan yang masih terbatas.

"Memang (sempat dimintai KTP), tapi pas baru awal-awal bencana. Di awal itu warga diminta datang bersama kepala desa dan Babinsa ke Korem agar bisa dapat bantuan. Tapi itu pas awal-awal," katanya pada merdeka.com.

Pada Senin 8 Oktober 2018, Pemerintah mengubah mekanisme distribusi bantuan yang semula berada di posko terpusat menjadi tingkat kecamatan di Kabupaten kota yang terdampak bencana alam di Sulawesi Tengah (Sulteng). 

Para pengungsi pun diminta aktif mendekat ke posko induk kecamatan guna mendapatkan bantuan. "Caranya mereka menunjuk perwakilan untuk datang ke kecematan terdekat guna mendapatkan bantuan. Jika mereka tidak melapor bagaimana kami tahu posisi mereka," kata Hidayat Lamakarate, Sekertaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Kesimpulan

Dari penelusuran fakta itu disimpulkan bahwa Menteri Keuangan Turki, Berat Albayrak, benar telah menyalurkan bantuan langsung kepada korban gempa di Palu. Kemudian terkait dengan pengungsi yang diminta menunjukkan KK dan KTP terjadi secara kasuistik di awal pascabencana dan telah dihentikan.

IKA NINGTYAS

 

  •