[Fakta atau Hoaks] Benarkah Babinsa melaporkan hasil suara di 501 ribu TPS ke SBY, Panglima TNI dan Kasad pada Pilpres 2014?

Rabu, 17 April 2019 17:06 WIB
 
[Fakta atau Hoaks] Benarkah Babinsa melaporkan hasil suara di 501 ribu TPS ke SBY, Panglima TNI dan Kasad pada Pilpres 2014?

Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah mulai melakukan penghitungan manual hasil pemilihan umum legislatif dan presiden pada 17 April 2019.   Di media sosial ramai disebarkan hasil penghitungan cepat. 

Akun @IreneViena menulis bahwa rekap hasil pemilu tercepat dan akurat di luar KPU adalah oleh babinsa (bintara pembina desa).  Dia menjelaskan pada Pemilu Presiden 2014, hasil suara 501 ribu TPS se Indonesia dicatat dan diteruskan Babinsa ke Cikeas Center (SBY), Panglima TNI, Kasad, Aster TNI AD.  “Sayangnya rekap itu tidak pernah diinfo ke public,” cuit akun @IreneViena pada 17 April 2019 pukul 1:24.

Akun Twitter sebut Babinsa laporkan hasil Pilpres 2014 ke SBY dan Panglima TNI 

Klarifikasi:

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 (Pilpres 2014) dilaksanakan pada 9 Juli 2014.  KPU menyebut ada  546.278  tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan ini.

Pada Pilpres 2014 tidak ada informasi yang menyebut bahwa babinsa melaporkan hasilnya ke Cikeas Center (SBY) dan Panglima TNI serta Kasad.  Terdapat berita tentang keputusan Markas Besar TNI Angkatan Darat menjatuhkan hukuman penjara bagi Kopral Satu Rusfandi.

Anggota bintara pembina desa yang sehari-hari bertugas di Komando Rayon Militer Kecamatan Gambir itu dinyatakan bersalah lantaran mengambil alih pekerjaan yang menjadi kewenangan KPU.

"Menghukum Koptu Rusfandi dengan penahanan berat selama 21 hari dan sanksi tambahan berupa penundaan pangkat selama tiga periode," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Andika Perkasa, pada  8 Juni 2014, seperti dikutip tempo.co.

Andika mengatakan hukuman itu dijatuhkan setelah tim gabungan Komando Daerah Militer Jaya menggali keterangan dari pelaku dan sejumlah masyarakat. Penyelidikan yang berlangsung sejak 5 Juni itu berakhir dini hari.

Menurut Andika, tindakan Rusfandi yang mendata pilihan politik warga merupakan pelanggaran berat. Musababnya, kata dia, pimpinan TNI AD tidak pernah memberikan perintah kepada jajarannya untuk melakukan pendataan preferensi warga pada pemilihan presiden 2014.

"Pimpinan TNI AD tidak pernah memberikan perintah kepada jajarannya untuk melakukan pendataan preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014. Perintah ini juga tidak pernah diberikan oleh Pangdam Jaya berturut-turut sampai dengan Danramil-nya, Kapten Inf Saliman," katanya.

Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberikan sanksi tegas kepada oknum TNI termasuk babinsa jika terbukti tidak netral dalam Pilpres 2014.

"Kalau pak SBY, sudah berulang kali menenekankan agar TNI netral. Kalau ada yang tidak netral ya diberikan sanksi," ujar Sudi di kompleks Istana Negara, Jakarta, pada 9 Juni 2014.

"Seperti yang kita dengar, ada statment Bawaslu, tidak ada instruksi dari TNI atau dari pimpinan untuk lakukan memenangkan salah satu calon. Tidak ada. Sampai saat ini tidak ada yang menginstruksikan," kata Sudi.

Kesimpulan:

Berdasarkan semua bukti yang ada, pernyataan ini tidak akurat.

Sumber:

https://pemilu.tempo.co/read/583381/babinsa-partisan-dipenjarakan-tni-ad

https://nasional.kompas.com/read/2014/06/08/1151263/Kasus.Babinsa.Danramil.dan.Koptu.Rusfandi.Dijatuhi.Sanksi

http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/09/sby-babinsa-dikenaik-sanksi-jika-memihak-capres-tertentu

UWD

 

  •