Menyesatkan, Megawati Menjabat di BRIN untuk Mengubah Sejarah G30S

Narasi berisi informasi bahwa Megawati mendorong riset sains untuk mengubah sejarah G30S/PKI saat menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),  beredar di Facebook, 24 Oktober 2021. 

Klaim itu beredar berupa gambar kolase berisi foto Megawati, tangkapan layar artikel, dan sejumlah teks yang salah satunya tertulis:

“Megawati akan mendorong riset sains untuk membenarkan klaim-klaim ideologisnya. Misal, Pancasila yang sebenarnya adalah versi 1 Juni 1945 G30s adalah kudeta merangkak Suharto/TNI terhadap kekuasaan Soekarno presiden yang sah PKI tidak terlibat dalam G30s.”

Narasi tersebut beredar setelah Megawati, dilantik menjadi ketua Dewan Pengarah BRIN pada Rabu 13 Oktober 2021. Sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2021, Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala BRIN dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. 

Lantas benarkah Megawati mendorong riset sains tentang PKI tidak terlibat G30S?

Tangkapan layar unggahan dengan klaim menyesatkan bahwa Megawati menjabat di BRIN untuk mengubah sejarah G30S

PEMERIKSAAN FAKTA

Hasil penelusuran Tempo, menunjukkan narasi tentang Megawati mendorong riset sains untuk mengubah sejarah G30S/PKI, berasal dari artikel opini yang ditulis oleh Radhar Tribaskoro dan dimuat pertama kali di situs RMOL Jatim pada 19 Oktober 2021. Artikel opini tersebut dipublikasikan dengan judul Apa yang Dicari Megawati Sehingga Mau Mengepalai Lembaga Riset Sains dan Teknologi?

Artikel opini tersebut kemudian dipublikasikan ulang oleh beberapa situs dengan mengubah judul. Salah satunya dimuat oleh situs democrazy.id pada berjudul: Jadi Dewan Pengarah BRIN, Pemerhati Sosial & Politik: Mega Dorong Riset Sains PKI Tak Pernah Terlibat G30S. Penelusuran menggunakan tools domainbigdata, situs democrazy.id diketahui baru dibuat pada tanggal 18 September 2020.l 

Tangkapan layar judul artikel dari democrazy.id tersebut kemudian yang diedarkan warganet ke Facebook. Artikel opini sendiri berarti mewakili pandangan pribadi penulis. Klaim apakah Megawati akan mendorong riset sains untuk mengubah sejarah G30S/PKI saat menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), belum bisa dibuktikan. 

Tidak ada bukti-bukti yang disertakan dalam artikel opini tersebut terkait klaim Megawati akan mengubah sejarah G30S/PKI setelah dia dilantik menjadi Ketua Dewan BRIN. 

Pro Kontra Pengangkatan Megawati

Pengangkatan Megawati sendiri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN menimbulkan pro kontra. Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P. Wiratraman pada Mei lalu menilai ada arah kepentingan politik untuk menempatkan sains di bawah kekuasaan. Dewan Pengarah harusnya jadi pagar aktivitas keilmuan agar tetap berlandaskan ideologi Pancasila.

Ia juga melihat ditempatkannya Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN justru merupakan kemunduran. Dengan kapasitas politik Megawati yang begitu besar dalam rezim kekuasaan hari ini, kata Herlambang, bukan tidak mungkin ada intervensi kekuasaan atau partai penguasa dalam strategi atau implementasi riset Indonesia ke depannya.

Namun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah hal ini. Ia mengatakan Megawati merupakan ketua umum partai politik yang paling konsisten menyuarakan pentingnya ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi, dan terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari Produk Domestik Bruto.

Perdebatan dalam Sejarah Gerakan 30 September

Sebelumnya Megawati pernah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluruskan catatan sejarah soal kejadian 1965. Dikutip dari cnnindonesia.com, 

Mega menilai ada hal yang hilang dalam catatan sejarah Indonesia, khususnya di periode 1965. Ia menyebut ada politik desukarnoisasi yang dimulai sejak kepemimpinan Presiden Soeharto.

Upaya desukarnoisasi tersebut pernah disampaikan sejarawan Asvi Warman Adam, saat pengukuhannya sebagai profesor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 26 Juli 2018. Dikutip dari historia.id, situs  kredibel yang bermuatan sejarah populer, ada tiga periode perdebatan dalam penulisan sejarah (historiografi) peristiwa G30S. 

Periode pertama tentang dalang peristiwa G30S pada kuru 1965-1968. Periode kedua terjadi penulisan sejarah resmi oleh pemerintah Soeharto sejak 1968 hingga 1998. Sedangkan periode ketiga dikenal sebagai periode pelurusan sejarah semenjak berhentinya Soeharto pada 1998. 

Desukarnoisasi tersebut, menurut Asvi, terjadi pada periode kedua di mana pemerintah Soeharto menyeragamkan versi sejarah G30S berdasarkan tafsir sepihak dari penguasa. Asvi menyebut nama Nugroho Notosusanto sebagai arsitek dari rekayasa penulisan sejarah tersebut.  

Selain menyeragamkan sejarah G30S, Nugroho Notosusanto berperan dalam upaya desukarnoisasi dalam peristiwa kelahiran Pancasila 1 Juni 1945. Dia menyisihkan peran Sukarno dalam proses penggalian konsep Pancasila dengan mengedepankan peran Mohammad Yamin. 

Setelah Orde Baru jatuh, beragam versi G30S bermunculan, baik dari kesaksian penyintas maupun hasil penelitian para ahli. Menurut Asvi, peristiwa pembunah jenderal pada 30 September 1965 hanya dalih bagi Soeharto untuk menghabisi PKI sekaligus merebut kekuasan dari tangan Soekarno. Sebagian besar korban pada peristiwa 1965, dipersekusi massal dan tidak pernah ditunjukkan kesalahannya di muka pengadilan. 

KESIMPULAN

Dari pemeriksaan fakta di atas, Tempo menyimpulkan, unggahan terkait Megawati mendorong riset sains untuk mengubah sejarah G30S/PKI saat menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), adalah menyesatkan. Narasi ini berasal dari artikel opini seorang penulis. Namun hingga artikel ini diturunkan, tidak ada bukti bahwa Megawati akan mengubah sejarah G30S/PKI melalui BRIN. 

Di sisi lain, semenjak 1998, makin banyak fakta baru tentang peristiwa G30S baik yang berasal dari para korban maupun hasil penelitian para ahli. Fakta-fakta tersebut menjadi titik terang dalam sejarah nasional . 

TIM CEKFAKTA TEMPO