Menyesatkan: Klaim Ideologi Sekuler Sosialisme dan PKI Dalam Kurikulum Merdeka Belajar

Senin, 3 Februari 2025 22:48 WIB

Menyesatkan: Klaim Ideologi Sekuler Sosialisme dan PKI Dalam Kurikulum Merdeka Belajar

Sebuah konten berisi klaim bahwa ideologi sekuler sosialisme dan PKI dalam Kurikulum Merdeka Belajar, beredar di WhatsApp dan Facebook. Video itu berisi seorang pria memegang buku UUD 1945 dan Perubahan Kabinet Kerja Reshuffle Jilid II berwarna merah dan putih. Menurutnya, buku tersebut didedikasikan untuk siswa.

Pada halaman 5 dalam penjelasan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan sebuah bintang emas berkepala lima. Sila tersebut menggambarkan agama-agama besar di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan ideologi sekuler sosialisme.

Tempo menerima permintaan pembaca untuk memeriksa video tersebut. Benarkah ada ideologi sekuler sosialisme dan PKI dalam kurikulum merdeka belajar?

PEMERIKSAAN FAKTA

Berdasarkan bukti-bukti yang didapat Tempo, peristiwa tersebut terjadi pada 2017, tidak 2025. Buku seperti yang ditunjukkan dalam video telah ditarik dari peredaran.

Advertising
Advertising

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim di atas dengan bantuan Google Lens dan mesin pencarian Google. Buku berjudul ”UUD 1945 dan Perubahannya Kabinet Kerja Reshuffle Jilid II” itu diterbitkan oleh penerbit Visimedia yang ditulis oleh Tim Visi Yustisia yang diterbitkan Agustus 2016.

Pada 2 Februari 2017, Kompas melansir bahwa Buku Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya terbitan Visi Yustisia, Jakarta, diduga mengandung muatan yang tidak sesuai dengan ideologi Indonesia. Dalam buku setebal 93 halaman tersebut, terdapat paragraf yang menyebutkan bahwa sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilambangkan dengan sebuah bintang emas berkepala lima.

"Sila ini menggambarkan agama-agama besar di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Ideologi Sekuler Sosialisme," bunyi kalimat dalam halaman 5 buku tersebut.

Pejabat Wali Kota Pematangsiantar Anthony Siahaan mengatakan, penjelasan sila pertama itu tidak sesuai dengan ideologi Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui enam agama resmi diakui, bukan empat seperti tertulis di buku itu.

"Jika kita membaca penjelasan sila pertama tersebut, sudah jelas isinya menyesatkan karena ideologi negara kita tidak ada sekuler sosialisme," kata Anthony, 1 Februari 2017.

Ia mengimbau kepada sekolah maupun para orangtua murid untuk berpartisipasi menyeleksi dan meneliti buku-buku pelajaran maupun buku-buku suplemen seperti UUD tersebut. Ia juga menghimbau agar seluruh toko buku di Pematangsiantar menarik buku itu dari peredaran serta menyerahkannya kepada pihak berwajib.

Berita yang sama juga ditayangkan oleh Liputan6.com. Saat itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo membenarkan peredaran buku tersebut di sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan.

Irman menyatakan buku UUD 1945 itu harus ditarik dari peredaran, sebab buku tersebut tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Buku tersebut, kata dia, dikhawatirkan dapat merusak moral generasi muda.

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sudah menyurati Dinas Pendidikan di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Selatan agar tidak mengedarkan buku terbitan Visimedia itu ke sekolah-sekolah.

Di Pematangsiantar, petugas keamanan telah menarik buku dari peredaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa ada ideologi sekuler sosialisme dan PKI dalam kurikulum merdeka belajar adalah menyesatkan.

Peristiwa tersebut terjadi pada 2017 dan buku telah ditarik dari peredaran.

TIM CEK FAKTA TEMPO

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id