Keliru, Konten Berisi Klaim Cina akan Caplok Indonesia Lewat IKN

Sebuah narasi beredar di WhatsApp dan Facebook oleh akun ini, ini, dan ini, yang menyatakan adanya sembilan tahapan yang dilakukan Cina untuk mencaplok atau menguasai Indonesia melalui Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser, Kalimantan Timur.

Narasi tersebut menyatakan bahwa IKN nantinya akan membangun hunian khusus warga Cina oleh investor Agung Sedayu, Agung Podomoro, Ciputra Group, dan Lippo Group. Dikatakan juga penduduk IKN akan didominasi etnis Tionghoa, dan kebudayaan lokal dihilangkan. Pembangunan IKN yang menggunakan konsultan tata kota dari Shenzhen City, Cina, disebut untuk melancarkan rencana Cina mencaplok Indonesia.

Namun, benarkah terdapat sembilan tahap pencaplokan Indonesia oleh Cina dalam pembangunan IKN?

PEMERIKSAAN FAKTA

Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa narasi yang beredar tersebut tergolong hoaks. Menurutnya kerja sama IKN dengan Shenzen City didasarkan pada keinginan membangun kota masa depan yang mengadaptasi teknologi canggih (smart city) bukan untuk mencaplok.

Dia juga menjelaskan bahwa masuknya banyak investor dalam negeri seperti PT Agung Sedayu, Agung Podomoro dan lainnya membuktikan bahwa investasi dari luar negeri belum bisa diandalkan dalam pembangunan IKN.

“Masuknya pengusaha konglomerat lokal justru menandakan bahwa dana dari investor asing termasuk Cina, belum bisa diandalkan, dalam konteks pembangunan IKN,” kata Bhima kepada Tempo, Senin, 29 Januari 2024.

Menurut Bhima, porsi kerja sama antara Indonesia dan Cina memang mendapatkan banyak kritik, terutama dalam mega proyek pengembangan kereta cepat Whoosh dan hilirisasi nikel yang didominasi investasi Cina.

Hal itu menurutnya berkontribusi pada meluasnya kecurigaan Cina akan menguasai Indonesia. Kondisi tersebut yang menimbulkan persepsi adanya risiko Indonesia akan terlalu tergantung pada Cina dalam mengatur kebijakan ekonomi.

“Kalau (tudingan yang) konteksnya menjajah secara sosial-budaya masih jauh, kalau soal ekonomi perlu kewaspadaan,” ujar Bhima lagi.

Permukiman Khusus Cina

Berdasarkan pemberitaan yang dapat diverifikasi, bahwa tidak ada rencana untuk membangun pemukiman khusus warga Cina di IKN. Dilansir Kontan.co.id, Agung Sedayu Group merupakan bagian dari investor swasta dalam negeri yang berinvestasi dalam pengembangan IKN untuk membangun mall, hotel, dan perkantoran.

Sementara Agung Podomoro membangun permukiman di sekitar IKN, yakni di Kota Samarinda dan Balikpapan, sebagaimana diberitakan Kata Data. Di sisi lain, diberitakan Liputan6.com, Lippo Group berinvestasi dengan membangun rumah sakit dan fasilitas pendidikan di IKN.

Kemudian, Ciputra mengarahkan investasinya dengan membangun kawasan terpadu, termasuk pembangunan rumah tapak dan rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana dilaporkan Tribunnews.com. Tak ada keterangan adanya permukiman khusus warga Cina yang dikembangkan di sana.

Shenzhen City Jadi Konsultan

Narasi yang beredar mengatakan pembangunan IKN menggunakan konsultan tata kota dari Shenzhen City, Cina, untuk melancarkan rencana Cina mencaplok Indonesia. Pemerintah Indonesia memang berusaha belajar dari pengembangan Shenzhen City dan menjalin kerjasama, namun tidak menjadikannya konsultan tata kota, sebagaimana isi siaran pers Otorita IKN.

Sesungguhnya Indonesia telah menunjuk tiga konsultan tata kota untuk pengembangan IKN, yakni Nikken Sekkei dari Jepang, serta McKinsey dan Aecom yang sama-sama asal Amerika Serikat, sebagaimana ditulis CNN Indonesia.

Pembangunan IKN yang Penuh Kritik

Meskipun narasi yang beredar terkait tahap pencaplokan Indonesia oleh Cina itu telah terbantahkan, namun pengembangan IKN tidak luput dari kritik masyarakat. Termasuk dampak lingkungan, perizinan di bidang investasi dan penyikapan pada masyarakat terdampak.

Dilansir Koran Tempo, 22 Januari 2024, Professor dari ETH Zurich, Stephen Cairns, mengatakan bahwa ketergantungan pengembangan IKN dari investasi swasta berpotensi mengurangi kendali pemerintah pada pengaturan kota tersebut.

Tren pengembangan kota dengan mengandalkan dana swasta juga terjadi di Thailand, India, dan negara-negara lain di Asia. Namun kerap ditemukan hal itu berkorelasi negatif terhadap kondisi lingkungan dan sosial kota tersebut. Maka penguatan pengawasan pemerintah sangat diperlukan dalam mengendalikan ulah para investor.

Koran Tempo juga menemukan bahwa masyarakat Suku Balik, di Penajam Paser, merasa ragu akan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak mereka, termasuk penyerahan biaya ganti rugi lahan milik mereka, untuk pengembangan IKN.

Sebagian masyarakat pun telah melancarkan protes, lantaran pembayaran itu sampai kini belum mereka terima. Padahal sertifikat tanah mereka telah diambil oleh kontraktor sejak dua tahun lalu.

KESIMPULAN

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang beredar di media sosial yang mengatakan terdapat sembilan tahap pencaplokan Indonesia oleh Cina, melalui IKN, adalah klaim keliru.

Klaim-klaim itu telah terbantah informasi terkonfirmasi yang didapatkan dari sumber-sumber valid. Pengambangan IKN di Penajam Paser, Kalimantan Timur, memang menimbulkan kontroversi dan mendapat banyak kritik, namun tak ada bukti Cina menggunakannya untuk mencaplok Indonesia.

TIM CEK FAKTA TEMPO

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id