Keliru, Narasi dan Video Tiga Negara Pemegang Hak Veto Dukung Jokowi Jadi Sekjen PBB

Kamis, 16 Maret 2023 18:02 WIB

Keliru, Narasi dan Video Tiga Negara Pemegang Hak Veto Dukung Jokowi Jadi Sekjen PBB

Sebuah akun Facebook membagikan video berisi klaim bahwa 3 negara pemilik hak veto terbesar mendukung Jokowi jadi Sekjen PBB. Video tersebut berisi kompilasi rekaman audio visual sejumlah pemimpin lembaga dan negara di dunia yang bertemu dan berdiskusi dalam sebuah forum.

Dalam unggahan itu, narator video mengatakan, "Pengaruh AS melemah tiga negara pemilik hak veto terbesar mendukung Jokowi jadi Sekjen PBB. Langkah Presiden Indonesia, Jokowi semakin ringan menuju kursi sekretaris jenderal PBB, menggantikan Antonio Guterres yang berakhir tanggal 31 Desember 2026."

Narator juga menyatakan dalam pemilihan Sekjen PBB, 5 anggota tetap Dewan Keamanan, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, dan Rusia menjadi faktor penentu. Jika pemilik hak veto Cina, Rusia dan Perancis mendukung Indonesia, hal itu menjadi kekalahan bagi Amerika Serikat dalam menyerukan penolakan tersebut, yang di mana Jokowi akan dilantik menjadi sekjen PBB di tahun 2026 nanti.

Sejak diunggah pada 11 Maret 2022, konten ini disukai 3 ribuan pengguna Facebook, 60 ribu kali tayang dan mendapat 148 komentar. Namun, benarkah tiga negara dukung Jokowi jadi Sekjen PBB?

Advertising
Advertising

PEMERIKSAAN FAKTA

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan, video para kepala negara di dunia yang berkumpul tersebut tidak membicarakan soal dukungan kepada Jokowi untuk menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menggantikan Antonio Guterres.

Pertemuan yang dihadiri Jokowi, Putin, Biden, Guterres, dan Xi Jinping, itu mendiskusikan topik atau isu yang berbeda-beda, mulai dari kerja sama ekonomi, hubungan masing-masing antara negara, perdamaian, kesehatan hingga penanganan terkait perubahan iklim.

Selain itu, lima negara pemilik hak veto di PBB, seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, Prancis dan Inggris, juga tidak menyampaikan dukungan terhadap siapapun, termasuk Jokowi untuk menjadi Sekjen PBB.

Untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut, Tim Cek Fakta Tempo memfragmentasi video itu menjadi gambar pakai Keyframe dan menelusurinya menggunakan Yandex Image Search.

Video 1

Pada awal video, Presiden RI, Joko Widodo terlihat menyambut kehadiran Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres. Mereka bertemu membahas sejumlah hal, yang tidak ada kaitannya dengan isu siapa yang bakal menjadi pemimpin di lembaga tersebut.

Kantor berita Antara menyebutkan, pertemuan antara Jokowi dan Guterres sebenarnya pada 3 November 2019, yang mendiskusikan upaya menyelesaikan konflik di Myanmar dan Palestina. Di Kesempatan itu, Jokowi menyatakan kesiapan Indonesia berkontribusi dalam penyelesaian masalah di dua negara yang sedang memiliki konflik tersebut.

Video 2

Potongan video menit ke-2:17 menampilkan Presiden RI, Joko Widodo dan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kedua pemimpin negara ini membahas banyak hal, termasuk perdamaian atas konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Namun, bukan membicarakan tentang dukungan terhadap Jokowi untuk menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Saat itu, Jokowi menemui Putin pada Kamis, 30 Juni 2022 di di Kremlin, atau istana kenegaraan Rusia. Dikutip dari channel YouTube Kompas TV, selain membahas tentang perang Rusia dan Ukraina, Jokowi bertemu Putin untuk menyampaikan pesan-pesan delegasi kenegaraan.

Salah satu agenda Jokowi menemui Putin adalah untuk mengundang Rusia ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai negara presidensi G20. Perjalanan Jokowi ke Ukraina dan Rusia adalah lanjutan kunjungan kenegaraan, setelah hadiri KTT G7 di Jerman.

Video 3

Kolase video Presiden RI, Joko Widodo, kembali dimunculkan pada menit ke-5:31. Kali ini dia bersama Presiden Cina, Xi Jinping. Pada pertemuan ini, keduanya membahas soal hubungan antara Indonesia dengan Cina, dan tidak ada kaitannya dengan klaim mendukung Jokowi menjadi sekjen PBB menggantikan Antonio Guterres.

Dikutip dari Detik.com, Joko Widodo dan Xi Jinping bertemu untuk pertama kalinya di Great Hall of people, di utara kawasan Tiananmen, Beijing, Tiongkok, pukul 10.30 waktu setempat, Minggu, 9 November 2014. Presiden ke tujuh itu memakai setelan jas hitam dengan dasi berwarna merah. Saat berjumpa, kedua pemimpin ini sempat berbincang sebelum masuk ke ruangan untuk diskusi tertutup.

Video 4

Pada bagian ini, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, tampak sedang berbicara dengan Presiden RI, Joko Widodo. Penelusuran Tempo, kedua pemimpin ini hanya membahas soal isu kesehatan, ekonomi hijau hingga pengurangan emisi karbon. Tidak membahas siapa yang menjadi sekretaris jenderal PBB berikutnya.

Pertemuan Jokowi dan Biden ini berlangsung di Scottish Event Campus (SEC), Glasgow, Skotlandia, Senin, 1 November 2021. Indonesia menghargai kerja sama bidang kesehatan selama pandemi mulai dari penerimaan stok vaksin melalui mekanisme dose-sharing,ventilator, obat teurapeutik, hingga alat kesehatan lainnya.

“Saya akan restorasi hutan bakau hingga 600 ribu hektare dalam 3 tahun ke depan. Ini akan menjadi konservasi hutan mangrove terbesar di dunia," kata Jokowi dikutip dari CNBC Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemeriksaan fakta, video tiga negara mendukung Jokowi jadi Sekjen PBB, adalah keliru.

Video para kepala negara di dunia yang berkumpul tersebut tidak membicarakan soal dukungan kepada Jokowi untuk menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menggantikan Antonio Guterres.

Tetapi, pertemuan yang dihadiri Jokowi, Putin, Biden, Guterres, dan Xi Jinping, itu mendiskusikan topik atau isu yang berbeda-beda, mulai dari kerja sama ekonomi, hubungan masing-masing antara negara, perdamaian, kesehatan hingga penanganan terkait perubahan iklim.

Dan, lima negara pemilik hak veto di PBB, seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, Prancis dan Inggris, juga tidak ada menyampaikan dukungan terhadap siapapun, termasuk Jokowi untuk menjadi Sekjen PBB.

TIM CEK FAKTA TEMPO

**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id